JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa partainya solid mendukung pemerintahan terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
’’Kami solid mendukung pemerintahan yang akan datang untuk membangun Indonesia ke depan,” kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10).
Puan juga membantah isu yang menyebutkan adanya perbedaan pendapat di internal PDIP terkait keputusan partai untuk bergabung dalam kabinet Prabowo-Gibran. “PDI Perjuangan solid,” ujar Puan, yang juga menjabat sebagai Ketua DPR RI.
Ia juga menegaskan bahwa PDIP, insyaallah, akan terlibat dalam kabinet meski pada 14-15 Oktober 2024, tidak ada kader PDIP yang bertemu langsung dengan Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.
Sebelumnya, pada Senin (14/10), sebanyak 49 tokoh yang disebut sebagai calon menteri diundang ke rumah Prabowo di Jalan Kertanegara. Mereka datang dari berbagai kalangan, mulai dari politisi, akademisi, hingga mantan menteri era Presiden Joko Widodo.
Pada Selasa (15/10), Prabowo juga mengundang sekitar 59 calon wakil menteri dan calon kepala badan. Beberapa tokoh yang hadir di antaranya adalah selebritas Raffi Ahmad, anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia Giring Ganesha, mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat, serta musisi Yovie Widianto.
Sebelumnya, PDI Perjuangan dikabarkan membuka peluang untuk bergabung dalam pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sinyal tersebut ditandai dengan rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai bahwa jika PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo, hal ini tentu akan memperkuat posisi politik pemerintah, terutama dalam parlemen.
Arifki menyebut bahwa sebagai pemenang Pemilihan Legislatif 2024, PDIP memiliki kekuatan dominan yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi oposisi yang kritis terhadap pemerintah.
“PDIP tentu memiliki bargaining politik, baik untuk masuk ke dalam pemerintahan baru maupun berada di luar kekuasaan. PDIP pernah teruji sebagai oposisi kritis di era pemerintahan SBY. Tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi lagi di era Prabowo jika PDIP memilih menjadi oposisi total,” jelas Arifki kepada wartawan, Jumat (27/9).
Arifki juga menambahkan bahwa di sisi lain, PDIP ingin menjaga basis pemilih yang kalah dalam Pilpres 2024. Sebagai partai oposisi, PDIP bisa memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan dukungan suara dari rakyat.
Namun, hal ini tidak sepenuhnya disepakati oleh seluruh kader PDIP. Beberapa kader PDIP melihat peluang untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo sebagai keputusan yang lebih baik.
Terlebih lagi, hubungan personal PDIP dengan Prabowo tidak menghadapi masalah, sehingga membuka kemungkinan bagi pertemuan antara Megawati dan Prabowo di pemerintahan.
Sejarah duet Mega-Pro dalam Pilpres 2009 juga disebut-sebut sebagai salah satu alasan kuat PDIP berpotensi bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.