Kemenag Soroti Latar Belakang Peceraian lantaran Ekonomi

BANDARLAMPUNG – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Lampung menyoroti berbagai persoalan ketahanan keluarga. Salah satunya penyebab perceraian yang dilatarbelakangi ekonomi. 

Ketahanan keluarga dianggap sebagai salah satu aspek penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. 

Sinergi antara berbagai pihak perlu dimaksimalkan guna menjaga keharmonisan dalam keluarga dan mengurangi angka perceraian yang masih tinggi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, angka perceraian di Indonesia masih terbilang tinggi. 

Pada tahun 2022 tercatat 516.344 kasus perceraian, yang sedikit menurun menjadi 463.654 kasus pada tahun 2023. 

BACA JUGA:Unila Jajaki Kerja Sama dengan Kementerian P2MI

Meski mengalami penurunan, angka perceraian ini tetap mencemaskan, terutama karena 60% perceraian terjadi pada pasangan yang menikah kurang dari lima tahun.

BPS mencatat sejumlah penyebab perceraian pada 2023, seperti perselisihan (251.828 kasus), masalah ekonomi (108.488 kasus), dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 5.174 kasus. 

Persoalan-persoalan ini berdampak langsung pada perempuan dan anak-anak, yang menjadi korban dari perpisahan tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Lampung, Puji Raharjo, menekankan pentingnya upaya penguatan pemahaman tentang ketahanan keluarga untuk mencegah perceraian dan memperkuat keluarga Indonesia.

“Kita harus merevitalisasi cara kita dalam membina keluarga, dengan pendekatan yang menyentuh generasi muda dan memberikan pemahaman keagamaan yang utuh,” ujar Puji Raharjo usai membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) ke XVII Bagian Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Lampung, pada Selasa, 21 Januari 2025, di aula Kanwil Kemenag Lampung.

BACA JUGA:Mahasiswa Itera Harus Berinovasi dan Siap Bertransformasi Digital

Puji Raharjo juga menyoroti masalah ekonomi sebagai penyebab perceraian tertinggi. 

Ia mengingatkan pentingnya pemahaman antara suami dan istri terkait kemampuan ekonomi masing-masing.