Kampanye Boleh Beri Biaya Transport ke Peserta, Asalkan...

Reporter: Jeni Pratika Surya |

Editor: Yuda Pranata |

Kamis , 26 Sep 2024 - 19:53

BANDARLAMPUNG - Peserta Pilkada 2024, sudah melakukan sosialisasi dan turun ke daerahnya masing-masing. Hal tersebut karena saat ini, prosesnya sudah masuk dalam tahap kampanye.

Pada proses kampanye tersebut, para peserta Pilkada 2024, boleh memberikan transport kepada peserta. Namun, transport tersebut harus dikonversi dalam bentuk barang.

Person In Charge (PIC) Tahapan Kampanye Bawaslu Lampung, Tamri menjelaskan, pada aturan tentang kampanye di Pilkada serentak 2024, sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 tahun 2024.

Dimana, Terdapat sedikitnya dua poin penting yang berubah dari aturan kampanye Pemilu 2024.

Poin tersebut, yakni pada pasal 66 ayat (3) disebutkan bahwa pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa kampanye, dapat memberikan biaya makan minum peserta kampanye, biaya transportasi peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah.

Kemudian, pada ayat (4) disebutkan, selain pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye, dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye dan/atau hadiah lainnya pada rapat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah.

”Selain biaya makan minum dan transport, yang baru dalam PKPU ialah pemberian hadiah atau dorprize,” ungkap Tamri, kemarin (26/9).

Menurutnya, pada pasal 66 ayat (5) yang berbunyi Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dapat memberikan hadiah dalam pelaksanaan kampanye, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan ketentuan: dalam bentuk barang dan nilai setiap barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling banyak Rp 1.000.000.

”Kami meminta kepada peserta Pilkada 2024, bahwa biaya transportasi untuk kampanye harus dikonversi ke dalam bentuk barang dan tidak boleh diberikan dalam bentuk uang,” tegasnya.

Tamri menambahkan, Pendapat ini, sejalan dengan Pasal 66 ayat (6) yang dengan tegas melarang pemberian uang tunai sebagai biaya transportasi.

Sementara, Anggota KPU Lampung yang juga PIC Tahapan Kampanye, Antoniyus menyampaikan, bahwa biaya transportasi, dapat diberikan dalam bentuk barang seperti voucher, makanan kotak atau bahkan penyewaan kendaraan.

”Kami berharap, ini dapat memberikan kejelasan lebih lanjut bagi penyelenggara kampanye supaya tidak menyalahi aturan dalam memberikan fasilitas transportasi dan konsumsi kepada peserta kampanye,” bebernya.

kampanye boleh beri biaya transport ke peserta, asalkan...                            bandarlampung - peserta pilkada 2024, sudah melakukan sosialisasi dan turun ke daerahnya masing-masing. hal tersebut karena saat ini, prosesnya sudah masuk dalam tahap kampanye.
pada proses kampanye tersebut, para peserta pilkada 2024, boleh memberikan transport kepada peserta. namun, transport tersebut harus dikonversi dalam bentuk barang.
person in charge (pic) tahapan kampanye bawaslu lampung, tamri menjelaskan, pada aturan tentang kampanye di pilkada serentak 2024, sudah diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 13 tahun 2024.
dimana, terdapat sedikitnya dua poin penting yang berubah dari aturan kampanye pemilu 2024.
poin tersebut, yakni pada pasal 66 ayat (3) disebutkan bahwa pasangan calon dan/atau tim kampanye selama masa kampanye, dapat memberikan biaya makan minum peserta kampanye, biaya transportasi peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah.
baca juga:icw dorong revisi uu tipikor untuk atasi gratifikasi sampai ke keluarga pejabat 
kemudian, pada ayat (4) disebutkan, selain pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasangan calon dan/atau tim kampanye selama masa kampanye, dapat memberikan biaya makan minum peserta kampanye, biaya transportasi peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye dan/atau hadiah lainnya pada rapat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah.
”selain biaya makan minum dan transport, yang baru dalam pkpu ialah pemberian hadiah atau dorprize,” ungkap tamri, kemarin (26/9).
menurutnya, pada pasal 66 ayat (5) yang berbunyi pasangan calon dan/atau tim kampanye, dapat memberikan hadiah dalam pelaksanaan kampanye, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan ketentuan: dalam bentuk barang dan nilai setiap barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling banyak rp 1.000.000.
”kami meminta kepada peserta pilkada 2024, bahwa biaya transportasi untuk kampanye harus dikonversi ke dalam bentuk barang dan tidak boleh diberikan dalam bentuk uang,” tegasnya.
baca juga:sudah diberi kerjaan, pelaku malah bawa kabur mobil korban 
tamri menambahkan, pendapat ini, sejalan dengan pasal 66 ayat (6) yang dengan tegas melarang pemberian uang tunai sebagai biaya transportasi.
sementara, anggota kpu lampung yang juga pic tahapan kampanye, antoniyus menyampaikan, bahwa biaya transportasi, dapat diberikan dalam bentuk barang seperti voucher, makanan kotak atau bahkan penyewaan kendaraan.
”kami berharap, ini dapat memberikan kejelasan lebih lanjut bagi penyelenggara kampanye supaya tidak menyalahi aturan dalam memberikan fasilitas transportasi dan konsumsi kepada peserta kampanye,” bebernya. 
diketahui, badan pengawas pemilu (bawaslu) lampung kembali mencatat temuan pelanggaran selama masa kampanye pemilu 2024. kali ini berdasarkan hasil pengawasannya pada periode 28 desember 2023 hingga 3 januari 2024. 
ketua bawaslu lampung iskardo p. panggar mengatakan dari catatan pengawasan pihaknya terjadi laporan atau temuan dugaan pelanggaran di tiga daerah. yaitu bandarlampung, lampung selatan, dan pesisir barat. 
baca juga:ptba sabet lima penghargaan dari kementerian esdm 
untuk bandarlampung, jelasnya, temuan pada calon anggota dprd bandarlampung dari partai perindo. di mana yang bersangkutan melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk pengajian pada salah satu masjid di karangmaritim, kecamatan panjang. dalam kegiatan terebut juga diduga disertai perbuatan membagi-bagikan minyak sayur, gula pasir, dan mi instan kepada peserta kampanye. 
sementara di lampung selatan, lanjutnya, ada konten yang diunggah media sosial tiktok dengan akun @rosdianti933. isinya terdapat tayangan kegiatan yang membagi-bagikan beras 5 kilogram dan minyak goreng 1 liter disertai stiker caleg dprd lampung selatan dari partai amanat nasional. 
sedangkan di pesisir barat, dugaannya terdapat calon anggota dprd pesbar dari partai nasdem yang dinyatakan lulus sebagai calon pppk dengan jabatan ahli pertama guru ips dinas pendidikan dan kebudayaan pesbar. menurutnya temuan-temuan tersebut saat ini tengah diproses.  
baca juga:inilah tujuh kebiasaan orang pede secara alami
dikatakannya juga, secara kumulatif, kegiatan kampanye peserta pemilu di provinsi lampung periode 28 november 2023 hingga 3 januari 2024 telah dilaksanakan 2.139 kali. sementara untuk kegiatan kampanye pemilu calon anggota dpr, dpd, dan dprd provinsi/kabupaten/kota sebanyak 261 kali. 
merujuk catatan, tandasnya, daerah paling banyak kampanye pileg-pilpres adalah lampung selatan hingga 180 giat kampanye. sementara yang paling sedikit adalah metro dan mesuji yang hanya dua giat kampanye. 
adapun partai politik peserta pemilu yang paling sedikit melaksanakan kegiatan kampanye pemilu adalah partai gelora, partai hanura, partai garuda, dan partai perindo, yaitu 0 (nol) kegiatan. lalu pasangan calon presiden/wakil presiden yang paling banyak melaksanakan kegiatan kampanye pemilu adalah pasangan nomor urut 3, yaitu enam kegiatan. 
sedangkan pasangan calon presiden/wakil presiden yang paling sedikit melaksanakan kegiatan kampanye pemilu adalah pasangan nomor urut 1, yaitu 0 (nol) kegiatan. “hingga 3 januari 2024, tidak ada permohonan sengketa proses pemilu antar peserta maupun antara peserta dan penyelenggara pemilu,” kata iskardo. 
baca juga:ajak dewan dakwah islamiyah indonesia terus sebarkan ajaran islam 
sementara, tren dugaan pelanggarannya 27 desember hingga 3 januari 2024 adalah perbuatan pemberian dan/atau membagi-bagian materi kepada peserta kampanye pemilu di luar ketentuan mengenai bahan kampanye.
berdasarkan evaluasi, tegasnya, kegiatan kampanye pemilu secara umum telah memenuhi mekanisme dan prosedur berlaku sehingga menunjang terbinanya kondusivitas dan tertib pelaksanaan kegiatan tersebut. ’’memang masih ada beberapa giat kampanye caleg dprd yang belum menyampaikan sttp ke kepolisiaan dan penyelenggara pemilu,” ujarnya. (jen/yud)