Kadin Ingin Pertumbuhan Ekonomi Sejalan dengan Komitmen Bebas Emisi
Editor: Syaiful Mahrum
|
Rabu , 21 Aug 2024 - 14:27
Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid--FOTO ISTIMEWA
JAKARTA - Ketua Umum Kadin Indonesia sekaligus Ketua ASEAN-BAC Indonesia Arsjad Rasjid mengungkapkan komitmen untuk meningkatkan target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan komitmen mencapai nol emisi atau net zero emission (NZE).
"Kita ingin pertumbuhan ekonomi Indonesia 8%. Kita ingin menjadi Indonesia emas 2045. Kita ingin itu semua. Namun, di sisi lain kita juga harus menyadari adanya yang namanya green, penyadaran kita terhadap lingkungan dan kita harus melakukan hal tersebut. Nah di sinilah mencari solusi bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan bersamaan, dengan sasaran yang harus dijaga. Enggak mudah, tetapi harus berjalan dua-duanya," ungkap Arsjad, di Jakarta, Selasa (20/8).
Menurut Arsjad, upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengentasan kemiskinan dan upaya mengurangi emisi dengan meminimalisir penggunaan bahan bakar fosil harus berjalan bersamaan. Arsjad menilai, peningkatan kesejahteraan lingkungan harus tetap memperhatikan kebutuhan rakyat Indonesia.
"Karena semangatnya adalah kita ingin menjaga ekonomi, kestabilan bagi rakyat Indonesia. Kita ingin mengurangi penggunaan bakar fosil, tetapi kita tidak ingin menyusahkan kestabilan ekonomi rakyat dalam prosesnya. Jadi kita ingin menjadikannya terhubung dengan tujuan kita untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia 8% sementara memperhatikan aspek hijau," jelasnya.
Karena itu, Arsjad berujar bahwa Indonesia melakukan banyak usaha dalam mencapai hal tersebut. Salah satunya adalah memperkenalkan penggunaan kendaraan listrik untuk mengurangi penggunaan bakar fosil dan mengurangi emisi.
Ada pun pernyataan tersebut disampaikan saat pertemuan “Asia Zero Emissions Community (AZEC) Advocacy Group Roundtable” yang diinisiasi oleh Kadin Indonesia, melalui ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Indonesia, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) dan Japan Business Federation (Keidanren).
Dalam kesempatan AZEC Advocacy Group Roundtable, Arsjad mengungkapkan bahwa komitmen mencapai nihil emisi harus diselaraskan dengan kondisi di masing-masing negara, sehingga potensi pertumbuhan ekonomi Asia yang meningkat pesat juga harus tetap dijaga. Indonesia, katanya, telah memiliki komitmen kuat untuk mencapai ekonomi net zero pada 2060 atau lebih cepat.
Inisiatif internasional seperti AZEC ini menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan komitmen mencapai nihil emisi dan pertumbuhan ekonomi tersebut. Dengan demikian, AZEC Advocacy Group bertujuan untuk menjadi platform bagi sektor swasta dalam merealisasikan solusi dan menyuarakan aspirasi terkait transisi energi.
Dalam pertemuan tersebut, Arsjad menekankan bahwa pendekatan global terhadap transisi energi harus memperhitungkan kompleksitas dari kebutuhan energi serta lanskap ekonomi di berbagai negara di Asia. Oleh karena itu, perlu didorong pendekatan ketahanan dan transisi energi sebagai metode paralel dan saling terkait bagi negara-negara Asia.
Arsjad juga mengingatkan, ketahanan energi sangat penting. Tidak hanya mendukung industri baru atau memastikan akses masyarakat terhadap kesehatan dan pendidikan, tetapi juga peluang ekonomi yang layak. Namun, di saat yang sama, negara-negara Asia juga harus beralih ke pendekatan yang lebih hijau dan berkelanjutan.
Dengan komitmen pemerintahan Indonesia dalam mengembangkan kerangka ekonomi yang “Pro-Growth, Pro-Welfare, dan Pro-Green”, Arsjad berharap forum seperti AZEC akan mengundang kerja sama internasional lainnya yang lebih luas, sehingga dapat menjadi wadah penting untuk kolaborasi lintas negara dan sektor. Ia menekankan pentingnya menyelaraskan visi ini dengan kontribusi sektor swasta di Asia untuk memastikan transisi energi yang inklusif.
“Kami berbagi semangat yang sama dengan AZEC: ‘Asia’s Transition, Asia’s Solution, Asia’s Transition, Asia’s Pathway’. Narasi ini berpotensi menjadi narasi bersama dalam forum yang lebih besar nanti, misalnya di COP-29 di Azerbaijan. Namun, ini harus selaras secara inklusif dengan kontribusi sektor swasta di kawasan ini,” papar Arsjad. (beritasatu)