Pemkab Lamsel Masih Sangat Tergantung, 84,49 Persen Pendapatan dari Transfer Pusat

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Taufik Wijaya |

Senin , 22 Jul 2024 - 20:38

Lalu, untuk pendapatan transfer dibagi atas pendapat transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan transfer antardaerah. Pendapatan transfer pemerintah pusat tahun 2023 yaitu mencapai Rp1.782.447.216.000 dengan realisasi Rp1.783.314.411.310 atau 100,5 persen.

Sedangkan, pendapatan transfer antardaerah dari target Rp127.101.000.000 hanya terealisasi Rp109.894.463.344 atau 86,46 persen.

Kemudian, untuk lain-lainnya pendapatan yang sah, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, pada tahun 2023 ada pendapatan hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamsel untuk kegiatan pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana air limbah setempat (tangki septik) senilai Rp300 juta.

Diberitakan sebelumnya, DPRD Lamsel meminta Bupati setempat mengevaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kinerja keuangan kurang baik.

Hal ini karena beberapa waktu lalu, BPK RI Wilayah Lampung menemukan sejumlah catatan yang menjadi temuan ketidaksesuaian dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Anggota DPRD Lamsel, Baiquni Aka Sanjaya menjelaskan, Bupati harus tegas mengevaluasi OPD jika ada temuan BPK RI. Apalagi jika OPD bersangkutan menjalankannya bukan atas perintah kepala daerah.

“Tapi, kalau memang temuan itu atas perintah kepala daerah, maka masyarakat Lamsel harus mengevaluasinya,” kata Baiquni, Minggu 21 Juli 2024.

Ketua Fraksi Partai PAN ini mengaku heran masih ada temuan dari BPK RI dalam proses pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemkab Lamsel.

Padahal, kata dia, BPK RI Perwakilan Lampung setiap tahun selalu melakukan audit atas pengelolaan keuangan daerah. “Ini berarti Pemkab Lamsel tidak belajar dari kesalahan yang sudah ada. Kalau sudah ada temuan di tahun sebelumnya, harusnya tahun selanjutnya tidak mengulanginya lagi,” sesal Baiquni.

Baiquni meminta Pemkab Lamsel segera menjalankan rekomendasi dari BPK RI. “Jangan sampai, rekomendasi dari BPK RI itu diabaikan oleh Pemkab Lamsel. Ini sangat penting untuk menjaga keuangan daerah agar keuangannya sehat,” pesannya.

Baiquni menambahkan, ke depan pihaknya akan membahas khusus apa yang menjadi temuan dari BPK RI ini. “Sebentar lagi kan ada pembahasan APBD Perubahan. Nanti kami akan evaluasi dan melihat secara detail apa yang diusulkan oleh Pemkab Lamsel untuk mengelola keuangan daerah di akhir tahun 2024 ini,” tegasnya.

BACA JUGA:Gen Z Minati Properti di IKN

Baiquni menekankan kepada Pemkab Lamsel dalam proses menganggarkan keuangan daerah harus betul-betul terarah dan menjalankannya sesuai prosedur. “Seperti pemberian Bansos Sembako. Ternyata kan tahun lalu pemberian sembako itu penyalurannya dilakukan oleh golongan tertentu. Kami minta, ke depan, hal yang seperti ini tidak terulang lagi. Penyalurannya harus terbuka. Jangan sampai pemberian Bansos itu untuk kepentingan golongan tertentu,” tandasnya.

pemkab lamsel masih sangat tergantung, 84,49 persen pendapatan dari transfer pusat                            bandarlampung – meski tergolong salah satu kabupaten awal di provinsi lampung, hingga kini pemerintah kabupaten lampung selatan (pemkab lamsel) masih jauh dari kata mandiri. pemkab lamsel sampai saat ini masih sangat tergantung dengan pemerintah pusat.
hal ini terlihat dari laporan keuangan pemkab lamsel tahun anggaran 2023 yang ditandatangani bupati nanang ermanto pada lhp bpk ri perwakilan lampung.
pada tahun anggaran 2023, pendapatan daerah pemkab lamsel dianggarkan sebesar rp2.287.056.439.361 dan direalisasikan sebesar rp2.240.799.064.922 atau 97,98 persen dari target yang telah ditetapkan. 
rinciannya pendapatan asli daerah (pad) ditargetkan rp376.548.223.361 dan terealisasi rp347.290.190.268 atau 92,23 persen; pendapatan transaksi ditargetkan rp1.909.548.216.000 dan terealisasi rp1.893.208.874.654 atau 99,14 persen.
baca juga:iyay mirza beri sinyal koalisi pdip di pilgub, pkb lampung siap dukung penuh
serta lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan rp960.000.000 dan terealisasi rp300.000.000 atau 31,25 persen dari target.
bila dibandingkan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar rp100.884.087.625 atau 4,71 persen. 
namun secara persentase, realisasi pendapatan daerah pemkab lamsel tahun anggaran 2023 masih didominasi transfer pusat. jumlahnya sangat tinggi yaitu mencapai 84,49 persen.
sedangkan pendapatan daerah yang bersumber dari pad hanya 15,50 persen. sementara, lain-lain pendapatan yang sah hanya 0,01 persen.
baca juga:terkait temuan bpk ri, dprd lamsel: evaluasi opd bersangkutan!
dari persentase realisasi pendapatan daerah pemkab lamsel 2023 tersebut diketahui bahwa pemkab lamsel memiliki ketergantungan yang sangat tinggi kepada pemerintah pusat dalam hal pendanaan guna menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya. 
diketahui, ada empat sumber pad yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pad yang sah. dari empat jenis pad pemkab lamsel, diketahui dua jenis pad pada tahun anggaran 2023 belum melampaui target pendapatan.
keduanya yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. dimana yang terendah adalah pendapatan retribusi daerah yang hanya mencapai 71,57 persen atau rp169.393.265.642 dan pajak daerah mencapai 81,05 atau rp11.123.245.496.
namun jika dibandingkan dengan realisasi pad pada tahun anggaran 2022 terjadi peningkatan sebesar rp36.714.329.845 atau 11,82 persen.
lalu, untuk pendapatan transfer dibagi atas pendapat transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan transfer antardaerah. pendapatan transfer pemerintah pusat tahun 2023 yaitu mencapai rp1.782.447.216.000 dengan realisasi rp1.783.314.411.310 atau 100,5 persen.
sedangkan, pendapatan transfer antardaerah dari target rp127.101.000.000 hanya terealisasi rp109.894.463.344 atau 86,46 persen.
baca juga:kantongi rekom pkb, perahu ali rahman-ayu asalasiyah selangkah lagi bisa berlayar
kemudian, untuk lain-lainnya pendapatan yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada tahun 2023 ada pendapatan hibah dari kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat kepada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten lamsel untuk kegiatan pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana air limbah setempat (tangki septik) senilai rp300 juta. 
diberitakan sebelumnya, dprd lamsel meminta bupati setempat mengevaluasi organisasi perangkat daerah (opd) yang memiliki kinerja keuangan kurang baik.
hal ini karena beberapa waktu lalu, bpk ri wilayah lampung menemukan sejumlah catatan yang menjadi temuan ketidaksesuaian dalam proses pengelolaan keuangan daerah.
anggota dprd lamsel, baiquni aka sanjaya menjelaskan, bupati harus tegas mengevaluasi opd jika ada temuan bpk ri. apalagi jika opd bersangkutan menjalankannya bukan atas perintah kepala daerah.
“tapi, kalau memang temuan itu atas perintah kepala daerah, maka masyarakat lamsel harus mengevaluasinya,” kata baiquni, minggu 21 juli 2024.
baca juga:79 persen responden puas kinerja kejati lampung
ketua fraksi partai pan ini mengaku heran masih ada temuan dari bpk ri dalam proses pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemkab lamsel.
padahal, kata dia, bpk ri perwakilan lampung setiap tahun selalu melakukan audit atas pengelolaan keuangan daerah. “ini berarti pemkab lamsel tidak belajar dari kesalahan yang sudah ada. kalau sudah ada temuan di tahun sebelumnya, harusnya tahun selanjutnya tidak mengulanginya lagi,” sesal baiquni.
baiquni meminta pemkab lamsel segera menjalankan rekomendasi dari bpk ri. “jangan sampai, rekomendasi dari bpk ri itu diabaikan oleh pemkab lamsel. ini sangat penting untuk menjaga keuangan daerah agar keuangannya sehat,” pesannya.
baiquni menambahkan, ke depan pihaknya akan membahas khusus apa yang menjadi temuan dari bpk ri ini. “sebentar lagi kan ada pembahasan apbd perubahan. nanti kami akan evaluasi dan melihat secara detail apa yang diusulkan oleh pemkab lamsel untuk mengelola keuangan daerah di akhir tahun 2024 ini,” tegasnya.
baca juga:gen z minati properti di ikn
baiquni menekankan kepada pemkab lamsel dalam proses menganggarkan keuangan daerah harus betul-betul terarah dan menjalankannya sesuai prosedur. “seperti pemberian bansos sembako. ternyata kan tahun lalu pemberian sembako itu penyalurannya dilakukan oleh golongan tertentu. kami minta, ke depan, hal yang seperti ini tidak terulang lagi. penyalurannya harus terbuka. jangan sampai pemberian bansos itu untuk kepentingan golongan tertentu,” tandasnya.
menutup wawancara, baiquni meminta pemkab lamsel untuk bekerja maksimal secara adil dan merata tanpa mementingkan warna dan kepentingan golongan tertentu.
’’saya juga minta kepada masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan memantau proses pengelolaan kegiatan yang ada di lampung selatan,” pungkasnya. (pip/c1/fik)