Dua Pejabat Disperkim Lampura Terancam PTDH

Reporter: Fahrozi Irsan Toni |

Editor: Taufik Wijaya |

Kamis , 18 Jul 2024 - 21:46

RADAR - BACA KORAN--

Karena itu, Andhes Tan turut mempertanyakan mengapa pihak-pihak seperti halnya PA, KPA, PPTK, pihak ketiga, hingga PPHP tidak turut dijadikan tersangka. ’’Padahal sudah jelas PPTK hanya menerima kelengkapan data yang sudah diverifikasi oleh pihak-pihak tersebut. Ada apa ini Kejati Lampung? Apakah pihak lain sudah diamankan?” tukasnya.

Selain itu, pihaknya juga berpendapat, Kejati Lampung tidak mengindahkan nota kesepahaman yang ditandatangani oleh jaksa agung untuk mengedepankan pengawas internal melakukan penyelesaian secara administratif dalam hal adanya laporan atau aduan terkait kerugian negara.

’’Kemudian kami juga menilai alat bukti yang menjadikan klien kami tersangka tidak ada nilai sebagai alat bukti alias cacat karena audit keuangan negara dilakukan oleh akuntan publik, bukanlah BPK yang seharusnya mempunyai wewenang penuh dalam menentukan ada tidaknya kerugian negara,” sesalnya.

Ia menambahkan auditor akutan publik adalah pihak swasta yang dibayar oleh pihak penyidik kejati untuk melakukan audit keuangan terkait perkara ini sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi kliennya. “Seharusnya kejati paham dengan menggunakan auditor BPK sesuai dengan amanat UUD 1945,” tegasnya.

Dia juga menggarisbawahi kepada semua pihak termasuk kalangan media bahwa kliennya masih dalam proses hukum dan belum ada keputusan inkrah dari pengadilan terkait perkara ini. “Maka dari itu, agar seluruh pihak untuk menghormati asas praduga tak bersalah,” tandasnya

Sebelumnya, tim penyidik Kejati Lampung menahan dua pejabat Disperkim Lampura, Rabu (17/7) pukul 17.00 WIB. Dua pejabat tersebut adalah Wahyu Prajamukti dan Ahmad Avand. Saat indikasi korupsi terjadi, Wahyu Prajamukti merupakan Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan Ahmad Avand merupakan kepala seksi (Kasi).

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Konsultasi Perencanaan Pada Bidang Perumahan Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019 dan 2020 di Disperkim Lampura. Dari pemeriksaan telah ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,75 miliar.

Usai pemeriksaan, WP dan AA langsung digelandang masuk mobil tahanan dan dibawa ke Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung Way Hui, selama 20 hari terhitung mulai 17 Juli-5 Agustus 2024.

Menurut Kasipenkum Kejati Lampung Ricky Ramadhan, tersangka Wahyu Prajamukti dan Ahmad Avand selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mencari dan meminjam perusahaan untuk digunakan seolah-olah sebagai penyedia pekerjaan dalam kegiatan ini.

”Namun faktanya untuk pekerjaan tersebut dikerjakan sendiri oleh PPK dan PPTK dengan membuatkan surat pertanggungjawaban fiktif,” ujar Ricky melalui keterangan tertulis.

Para tersangka diduga keras melanggar primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP, Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang -Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP Pasal 64 KUHP.

”Berhubungan dengan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, maka penyidik perlu melakukan penahanan terhadap para tersangka,” kata Ricky.

Diketahui, pada Disperkim Lampura terdapat kegiatan-kegiatan perencanaan jasa konsultasi, survei pendataan dan verifikasi rumah tidak layak huni (RTLH). Rinciannya, pada Tahun Anggaran 2017, terdapat 15 paket pekerjaan; 2018 (10 paket), 2019 (8 paket) dan 2020 (4 paket).

Berdasarkan laporan akuntan publik atas penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan konsultasi perencanaan pada bidang perumahan Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019 dan 2020 pada Disperkim Lampura Nomor LI.23/MCl-KKTL/1110 tanggal 10 November 2023, telah ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.751.088.007. (ozy/c1/fik)

dua pejabat disperkim lampura terancam ptdh                            tersandung kasus dugaan korupsi
kotabumi – sekretaris kabupaten (sekkab) lampung utara (lampura) lekok angkat bicara terkait penangkapan dua aparatur sipil negara (asn) di dinas perumahan dan kawasan permukiman (disperkim) setempat oleh kejaksaan tinggi (kejati) lampung.
kedua asn tersebut yaitu wahyu prajamukti dan ahmad avand telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan konsultasi perencanaan pada bidang perumahan tahun anggaran 2017, 2018, 2019, dan 2020 di disperkim lampura. dari pemeriksaan telah ditemukan kerugian keuangan negara sebesar rp1,75 miliar.
baca juga:soal rekomendasi ganda, kpu bakal tampung dan klarifikasi ke dpp
bang lekok –sapaan akrab sekkab lampura– mengecam keras asn yang tersandung masalah korupsi. sebab, pihaknya selalu mewanti-wanti seluruh jajaran agar tidak bermain-main dengan uang negara.
karena itu, untuk urusan dugaan korupsi, pemkab lampura tidak akan pernah memberikan pendampingan hukum bagi jajarannya yang terlibat. lekok menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada aparat hukum, dalam hal ini kejati lampung.
’’kami baru mendapat laporan adanya dua asn tersandung kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh kejati lampung," ujar bang lekok ketika dihubungi wartawan ini, kamis (18/7).
dia menegaskan apabila terbukti bersalah dan telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap, maka keduanya akan dikenakan sanksi tegas, yakni pemecatan secara tidak hormat (ptdh).
baca juga:geruduk kejari, puluhan emak laporkan kasus penipuan kredit fiktif 
hal tersebut, lanjut lekok, sesuai undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara jo pasal 250 peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. 
pada pasal 87 ayat (4) uu tersebut dinyatakan, setiap pns yang melakukan kejahatan dalam jabatan dan/atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yakni kejahatan luar biasa seperti tindak pidana korupsi, terorisme, dan penggunaan narkotika, maka dapat diberhentikan secara tak hormat.
’’jadi dalam undang-undang itu telah jelas sekali. apabila melanggar dan telah mendapatkan hukum tetap, maka yang bersangkutan di-ptdh," tegasnya lagi.
sementara itu, kuasa hukum ahmad avand yaitu andhes tan s dan tim dari kantor hukum andhes tan & rekan melalui siaran persnya membenarkan penahanan kliennya oleh penyidik kejati lampung pada rabu (17/7).
namun demikian, pihaknya membantah segala sangkaan yang ditujukan pada kliennya. ’’klien kami selaku pptk dalam kegiatan jasa konsultasi pada ta 2017, 2018, 2019, 2020 di lingkup dinas perkim lampura. sesuai aturan, pptk hanya melingkupi administrasi keuangan. sementara yang melingkupi pekerjaan adalah ranah dan wewenangnya pengguna anggaran (pa), kuasa pengguna anggaran (kpa), pejabat pembuat komitmen (ppk), vendor, panitia pemeriksa hasil pekerjaan (pphp), dan lain-lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan pptk. perlu kami tegaskan pptk bukan pelaku pengadaan barang jasa,” jelasnya.
karena itu, andhes tan turut mempertanyakan mengapa pihak-pihak seperti halnya pa, kpa, pptk, pihak ketiga, hingga pphp tidak turut dijadikan tersangka. ’’padahal sudah jelas pptk hanya menerima kelengkapan data yang sudah diverifikasi oleh pihak-pihak tersebut. ada apa ini kejati lampung? apakah pihak lain sudah diamankan?” tukasnya.
selain itu, pihaknya juga berpendapat, kejati lampung tidak mengindahkan nota kesepahaman yang ditandatangani oleh jaksa agung untuk mengedepankan pengawas internal melakukan penyelesaian secara administratif dalam hal adanya laporan atau aduan terkait kerugian negara.
’’kemudian kami juga menilai alat bukti yang menjadikan klien kami tersangka tidak ada nilai sebagai alat bukti alias cacat karena audit keuangan negara dilakukan oleh akuntan publik, bukanlah bpk yang seharusnya mempunyai wewenang penuh dalam menentukan ada tidaknya kerugian negara,” sesalnya.
ia menambahkan auditor akutan publik adalah pihak swasta yang dibayar oleh pihak penyidik kejati untuk melakukan audit keuangan terkait perkara ini sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi kliennya. “seharusnya kejati paham dengan menggunakan auditor bpk sesuai dengan amanat uud 1945,” tegasnya.
dia juga menggarisbawahi kepada semua pihak termasuk kalangan media bahwa kliennya masih dalam proses hukum dan belum ada keputusan inkrah dari pengadilan terkait perkara ini. “maka dari itu, agar seluruh pihak untuk menghormati asas praduga tak bersalah,” tandasnya
sebelumnya, tim penyidik kejati lampung menahan dua pejabat disperkim lampura, rabu (17/7) pukul 17.00 wib. dua pejabat tersebut adalah wahyu prajamukti dan ahmad avand. saat indikasi korupsi terjadi, wahyu prajamukti merupakan kepala bidang (kabid) perumahan dan ahmad avand merupakan kepala seksi (kasi).
keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan konsultasi perencanaan pada bidang perumahan tahun anggaran 2017, 2018, 2019 dan 2020 di disperkim lampura. dari pemeriksaan telah ditemukan kerugian keuangan negara sebesar rp1,75 miliar. 
usai pemeriksaan, wp dan aa langsung digelandang masuk mobil tahanan dan dibawa ke rumah tahanan kelas i  bandar lampung way hui, selama 20 hari terhitung mulai 17 juli-5 agustus 2024.
menurut kasipenkum kejati lampung ricky ramadhan, tersangka wahyu prajamukti dan ahmad avand selaku pejabat pembuat komitmen (ppk) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (pptk) mencari dan meminjam perusahaan untuk digunakan seolah-olah sebagai penyedia pekerjaan dalam kegiatan ini.
”namun faktanya untuk pekerjaan tersebut dikerjakan sendiri oleh ppk dan pptk dengan membuatkan surat pertanggungjawaban fiktif,” ujar ricky melalui keterangan tertulis. 
para tersangka diduga keras melanggar primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 uu no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan uu no 20 tahun 2001 tentang perubahan uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 kuhp jo pasal 64 kuhp, subsidair pasal 3 jo pasal 18 undang -undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan uu no 20 tahun 2001 tentang perubahan uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 kuhp pasal 64 kuhp.  
”berhubungan dengan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, maka penyidik perlu melakukan penahanan terhadap para tersangka,” kata ricky.
diketahui, pada disperkim lampura terdapat kegiatan-kegiatan perencanaan jasa konsultasi, survei pendataan dan verifikasi rumah tidak layak huni (rtlh). rinciannya, pada tahun anggaran 2017, terdapat 15 paket pekerjaan; 2018 (10 paket), 2019 (8 paket) dan 2020 (4 paket).
berdasarkan laporan akuntan publik atas penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan konsultasi perencanaan pada bidang perumahan tahun anggaran 2017, 2018, 2019 dan 2020 pada disperkim lampura nomor li.23/mcl-kktl/1110 tanggal 10 november 2023, telah ditemukan kerugian keuangan negara sebesar rp1.751.088.007. (ozy/c1/fik)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 19 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan