Kemenag Waspadai Konflik Sentimen Agama Jelang Pilkada

JAKARTA, RADAR LAMPUNG - Menjelang Pilkada pada November 2024, Kementerian Agama (Kemenag) mengambil berbagai langkah untuk mengantisipasi potensi konflik yang mungkin muncul.

Berkaca dari pengalaman kontestasi politik sebelumnya, sentimen agama masih menjadi salah satu ancaman yang harus diwaspadai.

"Saat ini, suasana di daerah sudah mulai menghangat menjelang Pilkada di November. Kami mendorong upaya pencegahan konflik dengan memperkuat solidaritas. Kami memiliki instrumen penting, yaitu KMA No. 332 Tahun 2023, yang harus dijalankan oleh seluruh aparatur Kemenag dari pusat hingga daerah," kata Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Adib, dalam acara Sekolah Penyuluh dan Penghulu Aktor Resolusi Konflik 2024 di Jakarta, Senin 15 Juli 2024.

Adib menjelaskan bahwa pemerintah telah memiliki sistem untuk menangani konflik di masyarakat. Sistem ini akan bekerja optimal jika didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni.

"Sistem bisa optimal jika ada SDM yang menjalankannya. Agen-agen atau aktor resolusi konflik adalah mereka yang akan menjalankan sistem tersebut," jelasnya.

BACA JUGA:Kemendagri Warning Pemda yang Belum 100 Persen Salurkan Hibah Pilkada

Menurut Adib, untuk membangun harmoni di tengah masyarakat, diperlukan sinergi di internal Kemenag dari pusat hingga daerah, serta kerja sama lintas instansi.

"Kolaborasi diperlukan dengan instansi terkait seperti kepolisian, TNI, Kesbangpol (Kemendagri), dan kejaksaan. Kita berupaya membangun kolaborasi tersebut," tambahnya. 

Kerja sama ini harus dimulai dari tingkat pusat melalui MoU, sehingga stakeholder di daerah dapat segera menjalankan tugasnya.

"Nanti, kita akan melakukan piloting di beberapa daerah dan setelah itu diterapkan secara nasional. Tujuan akhirnya adalah memiliki Peta Nasional Bangun Harmoni," jelas Adib.

Ia juga menambahkan bahwa keamanan, ketenteraman, dan harmoni merupakan modal utama dalam membangun bangsa.

BACA JUGA:Maju Pilwakot Bandar Lampung, Pak RT Siap Digandeng dengan Siapapun

"Dua hal yang dibutuhkan adalah penguatan moderasi beragama dan mitigasi konflik bernuansa keagamaan," pungkasnya. (jpnn/abd)