TPP di Lamsel Dinilai Tak Seimbang, Elemen: Sesuaikan dengan Aturan!

Reporter: Yuda Pranata |

Editor: Taufik Wijaya |

Senin , 15 Jul 2024 - 21:48

RADAR - BACA KORAN--

tpp di lamsel dinilai tak seimbang, elemen: sesuaikan dengan aturan!                            bandarlampung - pemberian tambahan penghasilan pegawai (tpp) atau tukin (tunjangan kinerja) di pemkab lampung selatan (lamsel) dinilai tak seimbang.
informasi yang dihimpun radar lampung media group (rlmg), pemkab lamsel pada tahun ini memberikan tpp berbeda untuk tiap opd.
seperti di instansi bpkad, kabid di opd bpkad dan bappeda mendapat tpp minimal rp10 juta. sedangkan jabatan kepala bidang (kabid) di opd lain mendapatkan tpp sekitar rp2 juta–3 juta. bahkan, bagian staf di opd bpkad mendapatkan tpp minimal rp3 juta.
baca juga:mendagri minta kepala daerah jaga produktivitas dan harga beras
selain itu, tiap kepala dinas di opd pemkab lamsel mendapatkan tpp tidak merata. perbedaan cukup signifikan. 
berdasarkan hasil wawancara bpk ri perwakilan lampung dengan kabid anggaran bpkad sekaligus sebagai tapd, serta analis kebijakan ahli muda bagian organisasi setda menyatakan bahwa anggaran tpp pol merupakan peralihan dari tpp beban kerja asn pada tahun 2023.
pemkab lamsel tidak mengajukan persetujuan kepada kementerian dalam negeri atas perubahan nomenklatur dan kriteria atas tpp beban kerja dan tpp pol pada tahun 2023.
menurut bpk ri perwakilan lampung, hal itu disebabkan oleh bupati lampung selatan dalam menetapkan keputusan bupati terkait tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dan beban kerja tidak memedomani ketentuan yang berlaku.
baca juga:banyak aleg terpilih kurang sadar
bahkan, tapd tidak memedomani ketentuan yang berlaku dalam mengusulkan anggaran terkait honorarium bagi pengelola keuangan dan pengelola barang sebagai tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dan beban kerja.
bpk lalu merekomendasikan kepada bupati lampung selatan agar memedomani ketentuan yang berlaku dalam menetapkan peraturan bupati terkait besaran dan komposisi honorarium pengelola keuangan dan pengelola barang terkait tpp pol dan tpp beban kerja asn.
bpk juga memerintahkan untuk menghentikan pembayaran tambahan penghasilan pegawai asn bagi pengelola keuangan dan pengelola barang yang bersumber dari tpp pol dan/atau tpp beban kerja asn sampai dengan diterbitkan peraturan bupati mengenai penetapan tpp pol dan tpp beban kerja bagi asn di lingkungan pemkab lamsel setelah sebelumnya memperoleh persetujuan menteri sesuai ketentuan.
serta memerintahkan sekretaris daerah, selaku ketua tapd, untuk memedomani ketentuan yang berlaku dalam mengusulkan anggaran terkait tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dan beban kerja asn.
menanggapi adanya tpp tak yang tak seimbang, ketua umum dewan anak adat lampung selatan (daals) andi azis, s.h. meminta kepada pemkab lamsel dalam menentukan tpp di tiap opd harus sesuai dengan regulasi yang ada.
’’dalam menentukan suatu kebijakan di pemkab lamsel itu harus sesuai regulasi yang ada. jangan sampai ada penyimpangan dalam membuat suatu kebijakan," kata andi azis, senin (15/7).
terkait perbedaan tpp yang jomplang atau tidak seimbang di tiap opd, andi azis menilai, bahwa kebijakan tersebut perlu dikaji ulang. "masak tpp staf lebih besar dari tpp kabid. padahal kan pertanggungjawabannya lebih besar kabid dari pada staf. ini perlu ada kajian khusus. karena anggaran yang dikelola oleh pemkab lamsel itu merupakan uang negara yang harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang ada," katanya.
diketahui sebelumnya, badan pemeriksa keuangan (bpk) ri perwakilan lampung menemukan banyak masalah pada anggaran pemerintah kabupaten lampung selatan (pemkab lamsel) tahun 2023.
selain masalah belanja makan-minum dan atk serta paket infrastruktur, bpk juga menemukan kejanggalan pada tambahan penghasilan pegawai (tpp). 
berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (lhp) sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap uu pemerintahan kabupaten (pemkab) lamsel tahun 2023, anggaran tpp dialokasikan sebesar rp163.212.452.770 dengan realisasi sebesar rp150.889.080.576 atau 92,45 persen. 
diketahui, realisasi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya (tpp pol) ini termasuk belanja tambahan penghasilan atas pengelola barang dan pengelola keuangan.
rinciannya, untuk belanja honorarium penanggung jawab pengelolaan keuangan dianggarkan rp13.639.152.500 dengan realisasi rp13.292.610.400 atau 96,05 persen.
sedangkan, belanja jasa pengelolaan bmd yang tidak menghasilkan pendapatan dianggarkan rp1.193.400.000 terealisasi rp1.119.818.852 atau 93,83 persen.
penanggung jawab pemeriksaan bpk ri perwakilan lampung, masmudi, dalam lhp yang ditandatangani pada 2 mei 2024 menjelaskan, hasil pemeriksaan terhadap dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) dan dokumen pertanggungjawaban realisasi belanja menunjukkan bahwa realisasi belanja honorarium pengelola keuangan dan pengelola barang ini pada januari-februari 2023 dianggarkan pada rekening tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja asn (tpp beban kerja). 
kemudian, sejak maret-desember 2023, belanja honorarium pengelola keuangan dan pengelola barang dianggarkan dan terealisasi dari rekening tpp pol. belanja honorarium ini direalisasikan pada 53 opd di lingkungan pemkab lamsel tahun 2023.
hasil pemeriksaan lebih lanjut bpk ri perwakilan lampung atas dokumen pertanggungjawaban realisasi belanja diketahui, bahwa jumlah realisasi honorarium pengelola keuangan dan pengelola barang yang bersumber dari tpp pol bagi pengelola keuangan dan pengelola barang selama tahun 2023 sebesar rp14.412.429.252.
pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa pemberian honorarium pengelola keuangan dan pengelola barang yang bersumber dari tpp pol berdasarkan keputusan bupati untuk setiap opd dan diteruskan melalui sk kepala opd.
kemudian, hasil wawancara bpk ri perwakilan lampung dengan kabid anggaran bpkad sekaligus sebagai tapd, serta analis kebijakan ahli muda bagian organisasi setda menyatakan bahwa anggaran tpp pol merupakan peralihan dari tpp beban kerja asn pada tahun 2023.
pemkab lamsel tidak mengajukan persetujuan kepada kementerian dalam negeri atas perubahan nomenklatur dan kriteria atas tpp beban kerja dan tpp pol pada tahun 2023.
persetujuan kementerian dalam negeri terhadap pemberian tpp asn di lingkungan pemkab lamsel adalah berdasarkan surat direktorat jenderal bina keuangan daerah kementerian dalam negeri nomor 900/503/keuda tanggal 29 januari 2021 tentang pemberian persetujuan tambahan penghasilan pegawai kepada pegawai asn di lingkungan pemerintah daerah tahun anggaran 2021.
kondisi tersebut dinilai bpk ri perwakilan lampung tidak sesuai dengan beberapa peraturan mulai dari peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
peraturan menteri dalam negeri nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan apbd tahun anggaran 2023. keputusan menteri dalam negeri nomor 900-4700 tahun 2020 tentang tata cara persetujuan menteri dalam negeri terhadap tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil/negeri di lingkungan pemerintah daerah.
serta, surat edaran nomor 900.1.3.2/9087/sj tanggal 30 desember 2022 tentang tambahan penghasilan pegawai asn pemerintah daerah tahun anggaran 2023.
permasalahan itu mengakibatkan realisasi pembayaran tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dan beban kerja membebani keuangan daerah sebesar rp14.412.429.252. (yud/c1/fik)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 16 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan