Banyak Aleg Terpilih Kurang Sadar

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Taufik Wijaya |

Senin , 15 Jul 2024 - 21:42

BERI KETERANGAN: Komisioner KPU Lampung Kadiv Hukum Warsito memberi keterangan kepada awak media. -FOTO AGUNG BUDIARTO/RLMG -

banyak aleg terpilih kurang sadar                            baru 15 orang setor lhkpn
bandarlampung – kesadaran calon anggota legislatif (caleg) terpilih di provinsi lampung untuk menyetorkan laporan harta kekayaan negara (lhkpn) masih sangat rendah.
ini terlihat dari minimnya jumlah caleg yang telah menyetor lhkpn mereka. padahal jika tidak menyetor lhkpn, caleg bersangkutan bisa saja tidak jadi dilantik. 
komisioner kpu lampung kadiv hukum warsito menjelaskan dari 85 caleg terpilih yang ada di dprd lampung, baru 15 orang yang tercatat telah melaporkan harta kekayaannya ke kpk. artinya masih ada 70 caleg terpilih yang belum menyetor lhkpn.
baca juga:mendag ingin peningkatan ekspor non-migas
menurut warsito, ke-15 caleg terpih tersebut berasal dari dua partai politik saja, yakni pks dan pdi perjuangan. ’’belum seluruhnya. baru dari dua parpol, yaitu pks tujuh orang dan pdip delapan orang," ujar warsito, senin (15/7). 
merujuk pada regulasi, jelas warsito, batas pelaporan lhkpn caleg terpilih yakni pada h-21 pelantikan. sementara, pelantikan anggota dprd lampung terpilih dijadwalkan pada senin, 2 september 2024. 
jadi masih ada sekitar 47 hari lagi menuju pelantikan. jika dikurangi 21 hari, berarti masih ada sisa waktu 26 hari lagi sebagai batas terakhir pelaporan lhkpn. 
baca juga:tak ada orang yang senang dipajaki, tapi ini tugas konstitusi
’’merujuk surat edaran kpu ya batasnya maksimal 21 hari sebelum pelantikan. kami mewanti-wanti agar seluruhnya segera lapor lhkpn. sebab, peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 6 tahun 2024 yang mewajibkan lhkpn caleg terpilih sebagai syarat bagi kpu dalam mengajukan ke kemendagri nama caleg yang akan dilantik," paparnya.
ditanya mengenai data caleg se-lampung yang belum menyetorkan lhkpn, dia mengaku data tersebut ada di masing-masing kpu kabupaten/kota. ’’sebab terkait laporan ini juga pertanggungjawabannya bukan ke kpu lampung, tetapi di masing-masing kepala daerah kemudian ke kemendagri," ungkapnya.
dijelaskan, bagi caleg terpilih yang belum menyetorkan lhkpn ke kpk, maka bisa juga menyetorkan berkas laporan harta kekayaannya ke kpu. "jadi begini, kpu ri kan sudah mengeluarkan surat nomor 1262, per 11 juli lalu. kalau yang sudah mendaftarkan lhkpn, surat tanda terimanya disampaikan maksimal 21 hari sebelum pelantikan," terang warsito. 
"namun bagi yang belum mendapatkan surat tanda terima dari kpk, bisa menyetorkan berkas lhkpn-nya langsung ke kpu. dengan melampirkan surat pernyataan yang sesuai pada lampiran surat kpu nomor 1262 itu. waktunya, maksimal 20 hari sebelum pelantikan," sambungnya.
di bagian lain, mayoritas aleg terpilih di daerah juga belum menyetor lhkpn-nya. di kabupaten pesisir barat (pesbar) misalnya, dari 25 aleg terpilih, baru 14 orang yang telah menyetor lhkpn. 
divisi teknis dan penyelenggaraan kpu pesbar ramzi mengatakan dari hasil koordinasi dan komunikasi dengan masing-masing liaison officer (lo) parpol yang memiliki anggota dprd pesbar terpilih pada pemilu 2024, sudah 14 aleg yang memiliki tanda terima penyampaian lhkpn. sedangkan lainnya hingga kini belum ada informasinya.
’’secara koordinasi dan komunikasi dari lo parpol itu memang baru ada 14 anggota dprd pesbar terpilih, namun secara fisik belum ada yang menyampaikan lhkpn itu ke kpu pesbar,” katanya, senin 15 juli 2024.
sebelumnya, kata ramzi, pihaknya juga telah menyarankan kepada masing-masing lo parpol agar dalam penyampaian fisik tanda terima lhkpn anggota dprd pesbar terpilih tersebut dapat disampaikan bersamaan di setiap parpol. sehingga parpol yang memiliki anggota dprd pesbar terpilih dapat lengkap menyampaikan secara fisik ke kpu pesbar.
“kita juga mengimbau kepada parpol yang memiliki anggota dprd pesbar terpilih itu untuk segera menyerahkan tanda terima penyampaian lhkpn ke kpu pesbar,” ujarnya.
ditegaskannya, jika sampai batas waktu yaitu h-21 pelantikan, maka kpu pesbar tidak akan mengusulkan pelantikan nama aleg ke pemkab pesbar. hal tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
“namun yang jelas untuk akhir masa jabatan anggota dprd pesbar sebelumnya itu yakni pada 19 agustus 2024. selain itu, terkait dengan kelengkapan berkas dokumen lainnya terhadap anggota dprd pesbar terpilih itu juga ada di pemkab pesbar,” tandasnya. 
sebelumnya, kpu ri mendorong calon anggota dpr ri, dprd provinsi, dan dprd kabupaten/kota terpilih 2024 untuk menyerahkan lhkpn.
plt. ketua kpu mochammad afifuddin mengatakan pihaknya sudah menyurati pihak terkait untuk segera menyerahkan lhkpn lantaran masih ada yang belum melaporkan.
“kami sudah kesekian kalinya untuk menyurati dan mengingatkan, beberapa pihak juga sudah melaporkan yang kemarin-kemarin belum, (baru) kemudian menyampaikan bukti laporan lhkpn. sudah kita terima sebagian, kan masih ada waktu juga. jadi mudah-mudahan segera kompletlah,” kata afif di kantor kpu ri, jakarta, jumat 12 juli 2024.
kendati demikian, dia tidak menjelaskan berapa jumlah calon anggota dewan terpilih yang belum menyampaikan lhkpn mereka. afif juga belum menegaskan apa konsekuensi apabila masih ada calon anggota dewan terpilih tetap tidak menyerahkan lhkpn hingga masa pelantikan.
dia hanya menyatakan kpu masih akan menunggu. “ya kita lihat nanti sampai masa pelantikan. kan semoga saja melaporkan semua kan,” ujarnya.
sebagai informasi, pasal 52 peraturan kpu (pkpu) nomor 6 tahun 2024 menegaskan lhkpn calon anggota dewan terpilih harus disampaikan kepada kpu paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.
jika tidak, maka kpu bisa tidak mencantumkan nama yang bersangkutan sebagai calon anggota dewan terpilih yang harus dilantik. afif juga sudah meminta kpu provinsi dan kpu kabupaten/kota agar memantau status pelaporan calon anggota dewan terpilih di laman lhkpn komisi pemberantasan korupsi (kpk). (abd/yan/c1/fik)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 16 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan