Pengadaan Laptop di Tiga OPD Lamsel Bernilai Ratusan Juta Langgar Aturan

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Taufik Wijaya |

Kamis , 11 Jul 2024 - 22:01

BANDARLAMPUNG - Belanja modal peralatan dan mesin pada tiga organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Pemkab Lamsel) sebesar Rp423.416.000 ditengarai melanggar aturan.

Hal ini terungkap dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap UU Pemkab Lamsel tahun 2023 oleh BPK RI perwakilan Lampung.

Pemkab Lamsel pada 2023 menganggarkan belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp46.749.519.789 dengan realisasi Rp44.695.945.253 atau 95,61 persen dari anggaran.

Penanggung Jawab Pemeriksaan BPK RI perwakilan Lampung Masmudi dalam LHP yang ditandatangani pada 2 Mei 2024 menjelaskan pemeriksaan uji petik atas realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2023 pada empat paket pengadaan personal komputer berupa laptop.

Masing-masing pada Dinas Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), dan Kecamatan Candipuro.

BPK menemukan bentuk pelanggaran yaitu Kecamatan Candipuro tidak menyusun kerangka acuan kerja (KAK) dan spesifikasi teknis dalam pengadaan personal komputer dan terdapat indikasi pemborosan dalam proses pengadaan tersebut sebesar Rp12.116.000.

Lalu, pengadaan Chromebook pada Dinas Pendidikan dan pengadaan laptop pada Balitbangda tidak sesuai spesifikasi dan standar harga yang ditetapkan melalui SE LKPP Nomor 9 Tahun 2022.

Pada Dinas Pendidikan, BPK RI perwakilan Lampung menemukan pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui dua kontrak untuk SDN senilai Rp1.374.240.000 dan SMPN senilai Rp124.840.000.

Dua kontrak pengadaan tersebut terdiri dari sebelas paket peralatan TIK SDN dan satu paket peralatan TIK SMPN. Satu paket terdiri dari 15 unit Merdeka Chromebook C120, satu unit proyektor VS 1609, satu unit wifi router LBR300, dan satu unit connector type C ke HDMI & VGA.

Dari hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan diketahui bahwa harga laptop yang dipesan bermerek Merdeka Chromebook C120 sebesar Rp7.550.000/unit di luar ongkos kirim.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui harga satuan yang digunakan dalam pembelian 180 unit laptop (165 unit + 15 unit) melebihi ketentuan pada SE Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan E-Purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Dalam Negeri Secara Nasional Tahun Anggaran 2022 (SE LKPP 9-2022).

SE tersebut mengatur harga satuan tertinggi untuk pengadaan laptop yang dipergunakan untuk peralatan TIK sebesar Rp5.550.000/unit di luar ongkos kirim.

pengadaan laptop di tiga opd lamsel bernilai ratusan juta langgar aturan                            bandarlampung - belanja modal peralatan dan mesin pada tiga organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemerintah kabupaten lampung selatan (pemkab lamsel) sebesar rp423.416.000 ditengarai melanggar aturan.
hal ini terungkap dari laporan hasil pemeriksaan (lhp) sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap uu pemkab lamsel tahun 2023 oleh bpk ri perwakilan lampung.
pemkab lamsel pada 2023 menganggarkan belanja modal peralatan dan mesin sebesar rp46.749.519.789 dengan realisasi rp44.695.945.253 atau 95,61 persen dari anggaran. 
penanggung jawab pemeriksaan bpk ri perwakilan lampung masmudi dalam lhp yang ditandatangani pada 2 mei 2024 menjelaskan pemeriksaan uji petik atas realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2023 pada empat paket pengadaan personal komputer berupa laptop.
baca juga:bagian warisan jalur rempah, lampung dikunjungi kri dewa ruci
masing-masing pada dinas pendidikan, badan penelitian dan pengembangan daerah (balitbangda), dan kecamatan candipuro. 
bpk menemukan bentuk pelanggaran yaitu kecamatan candipuro tidak menyusun kerangka acuan kerja (kak) dan spesifikasi teknis dalam pengadaan personal komputer dan terdapat indikasi pemborosan dalam proses pengadaan tersebut sebesar rp12.116.000.
lalu, pengadaan chromebook pada dinas pendidikan dan pengadaan laptop pada balitbangda tidak sesuai spesifikasi dan standar harga yang ditetapkan melalui se lkpp nomor 9 tahun 2022.
pada dinas pendidikan, bpk ri perwakilan lampung menemukan pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (tik) melalui dua kontrak untuk sdn senilai rp1.374.240.000 dan smpn senilai rp124.840.000.
baca juga:di sidang dkpp, fery triatmojo bantah terima uang rp530 juta dari caleg
dua kontrak pengadaan tersebut terdiri dari sebelas paket peralatan tik sdn dan satu paket peralatan tik smpn. satu paket terdiri dari 15 unit merdeka chromebook c120, satu unit proyektor vs 1609, satu unit wifi router lbr300, dan satu unit connector type c ke hdmi & vga.
dari hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan diketahui bahwa harga laptop yang dipesan bermerek merdeka chromebook c120 sebesar rp7.550.000/unit di luar ongkos kirim. 
hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui harga satuan yang digunakan dalam pembelian 180 unit laptop (165 unit + 15 unit) melebihi ketentuan pada se kepala lkpp nomor 9 tahun 2022 tentang pelaksanaan e-purchasing katalog laptop produk dalam negeri hasil konsolidasi pengadaan laptop dalam negeri secara nasional tahun anggaran 2022 (se lkpp 9-2022).
se tersebut mengatur harga satuan tertinggi untuk pengadaan laptop yang dipergunakan untuk peralatan tik sebesar rp5.550.000/unit di luar ongkos kirim. 
sehingga terdapat selisih harga satuan sebesar rp2.000.000/unit. total selisih atas pengadaan 180 unit laptop sebesar rp360.000.000.
baca juga:rombongan sempat berhenti, presiden jokowi perhatikan jalan rusak dan berlubang di lamsel
ppk dinas pendidikan menyatakan dalam proses pengadaan tersebut dirinya tidak mengetahui ketentuan terkait se lkpp 9-2022. ppk hanya mengetahui ketentuan pada se lkpp 4-2023.
di mana harga satuan tertinggi laptop sebesar rp5.000.000/unit. se lkpp 4-2023 mulai berlaku pada tanggal 24 mei 2023. sedangkan, surat pemesanan telah dilakukan pada tanggal 4 april 2023 atau ketika se lkpp 9-2022 masih berlaku. sehingga, proses pengadaan laptop tetap dilanjutkan.
untuk balitbangda, pengadaan personal komputer berupa laptop berdasarkan surat pesanan nomor 027/sp.07/v.02/2023 tanggal 17 februari 2023 sebesar rp122.100.000. rekanan pada pengadaan ini adalah toko ck.
pengadaan dilakukan melalui e-purchasing katalog lokal. rincian pengadaan tersebut berupa pengadaan tiga unit acer aspire a514-55 74zr dan tiga unit acer nitro an515-57-921p dengan harga masing-masing sebesar rp14.000.000/unit dan rp26.700.000/unit.
dari hasil pemeriksaan pada dokumen usulan rk bmd tahun 2023, jumlah kebutuhan maksimum laptop untuk menunjang pekerjaan adalah sebanyak 18 unit. dari jumlah tersebut, kebutuhan laptop telah terpenuhi sebanyak 4 unit. sehingga, jumlah riil kebutuhan laptop sebanyak 14 unit. 
namun, balitbangda hanya mengusulkan kebutuhan 11 unit laptop pada rk bmd tahun 2023. berdasarkan pemeriksaan pada dpa balitbangda, diketahui anggaran belanja modal - laptop sebanyak 6 unit.
berdasarkan hasil analisis atas kak pengadaan laptop balitbangda, diketahui tujuan pengadaan laptop tersebut adalah meningkatnya sarana prasarana peralatan kantor, sehingga pelayanan administrasi perkantoran berjalan lancar. 
berdasarkan penelusuran pada laman https://e-katalog.lkpp.go.id. diketahui pesanan laptop tersebut melalui e-katalog lokal pada toko ck. pada etalase toko di e-katalog tidak tercantum rincian atas spesifikasi laptop.
atas permasalahan tersebut mengakibatkan peralatan dan mesin hasil pengadaan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi/unit kerja dan tidak tercapainya pemenuhan kebutuhan laptop di balitbangda dan kecamatan candipuro.
bpk menilai realisasi belanja modal personal komputer pada dinas pendidikan, balitbangda, dan kecamatan candipuro sebesar rp423.416.000 membebani keuangan daerah.
hal tersebut disebabkan oleh kepala dinas pendidikan, kepala badan penelitian dan pengembangan daerah, camat candipuro tidak cermat melakukan perencanaan kebutuhan barang dengan spesifikasi yang diperlukan serta tidak optimal melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan pada opd-nya.
menurut bpk, pihak ppk dan pptk juga tidak cermat melaksanakan pengendalian pelaksanaan pekerjaan khususnya dalam hal pengujian pemenuhan spesifikasi yang dipersyaratkan untuk penerimaan hasil pekerjaan; ppk dan pejabat pengadaan kurang cermat melaksanakan proses pengadaan barang sesuai prinsip pengadaan dan ketentuan yang berlaku.
untuk itu, bpk merekomendasikan kepada bupati lampung selatan nanang ermanto agar memerintahkan kepala dinas pendidikan, kepala balitbangda, dan camat candipuro untuk melakukan perencanaan kebutuhan barang dengan spesifikasi yang dibutuhkan dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan belanja peralatan dan mesin.
bpk juga menginstruksikan ppk dan pptk supaya melaksanakan pengendalian pelaksanaan belanja peralatan dan mesin, khususnya dalam pengujian pemenuhan spesifikasi yang dipersyaratkan untuk menerima hasil pekerjaan dengan cermat.
serta menginstruksikan ppk dan pejabat pengadaan supaya melaksanakan proses pengadaan barang sesuai prinsip pengadaan dan ketentuan yang berlaku. (pip/c1/fik)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 12 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan