Netralitas ASN Metro Lampung Jadi Sorotan Bawaslu

METRO - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Metro juga akan menyoroti netralitas aparatur sipil negara (ASN) di Kota Metro.

Pasalnya, Bawaslu mulai mendeteksi potensi-potensi kecurangan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 di Bumi Sai Wawai. 

Ketua Bawaslu Kota Metro Badawi Idham mengatakan adanya potensi kecurangan pemilu dapat saja terjadi jika mobilisasi ASN dan praktik money politics terjadi.

“Karena itulah, kami berharap ASN dapat menjaga netralitasnya supaya tidak mendukung salah satu calon,” kata dia.

Ia mengaku, pihaknya juga akan mengawasi mobilisasi ASN. Pihaknya akan memaparkan pencegahan-pencegahan yang dapat dilakukan sebagai langkah antisipasi.

“Kalau potensi-potensi itu ada, seperti mobilisasi ASN untuk memilih calon incumbent. Kita juga akan menyampaikan mengenai pencegahan- pencegahan, khususnya yang berkaitan dengan netralitas ASN, TNI dan Polri,” ungkapnya.

Meskipun begitu, lanjutnya, pihaknya belum menerima laporan mengenai adanya dugaan tidak netralnya ASN di Kota Metro.

“Kalau laporan itu belum ada ya. Potensi-potensi itu kan muncul dari hasil observasi kita. Karena ketika ada incumben, potensi itu akan menjadi tinggi,” ujarnya.

Sementara itu, Kordinator Divisi (Kordiv) Hukum, Pencegahan dan Humas Bawaslu Kota Metro, Hendro Edi Saputro mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan, dan juga melibatkan sejumlah organisasi masyarakat dan kepemudaan untuk turut mengawasi.

“Tentu saja kami ambil langkah-langkah strategis. Karena mereka juga harus berperan untuk berpartisipasi mencegah kecurangan,” pungkasnya.

Ia menambahkan, Bawaslu Metro juga telah menargetkan untuk mencegah terjadinya praktik money politik di pilkada Kota Metro. 

“Tentu saja target kami ya money politik. Metro ini sering terdengar tingginya money politik. Jadi kita akan awasi, dan cegah praktik itu,” tukasnya. 

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mesuji akan mengintensifkan pengawasan media sosial (Medsos) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Langkah ini dilakukan guna memastikan pilkada serentak di Mesuji berjalan bersih dan adil. Sekaligus juga mencegah penyebaran informasi hoaks yang dapat memengaruhi integritas pilkada.