Netralitas ASN Pesisir Barat Paling Rawan Nomor Dua Se-Lampung

Reporter: Yayan Prantoso |

Editor: Agung Budiarto |

Kamis , 11 Jul 2024 - 04:18

Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Pesbar Ayu Megasari-FOTO IST -

Ketidaknetralan ASN Jadi Perhatian Serius

PESISIR BARAT – Netralitas aparatur sipil negara (ASN) di Pesisir Barat (Pesbar) wajib mendapat atensi khusus.

Sebab dari data, ketidaknetralan ASN dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Kabupaten Pesbar berada pada urutan kedua tingkat kerawanan tertinggi se-Provinsi Lampung dengan jumlah skor 10,10, sama dengan Kota Bandarlampung. Sedangkan di urutan pertama yakni Kabupaten Lampung Utara dengan skor 15,87.

Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pesbar, Ayu Megasari, S.S., mengatakan, tingkat kerawanan tertinggi dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Pesbar itu masih terkait dengan netralitas ASN, bahkan masuk dalam urutan kedua se-Lampung mengenai tingkat kerawanan ketidaknetralan ASN.

“Hal ini kembali menjadi perhatian serius bagi jajaran Bawaslu di Kabupaten Pesbar dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, terutama dalam upaya pencegahan mengenai netralitas ASN ini,” katanya.

Dalam upaya pencegahan, menurut Ayu, Bawaslu Pesbar telah melakukan berbagai upaya, mulai dari sosialisasi terkait dengan netralitas ASN, dan upaya lainnya. Untuk itu, peran serta semua pihak termasuk media sangat diharapkan untuk mencegah dan mengantisipasi ketidaknetaralan ASN di Kabupaten Pesbar.

Terutama kepada Pemkab Pesbar, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait lain agar mensosialisasikan kebawahannya, salah satunya sosialisasi mengenai peraturan tentang netralitas ASN.

“Karena sebagai ASN dituntut tidak berpihak kepada pasangan calon dan partai politik serta pihak terkait lainnya, termasuk dalam pelaksanaan Pilkada 2024 nanti,” jelasnya.

Masih kata dia, Bawaslu juga telah menjalin kerjasama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait dengan netralitas ASN. Karena itu, jika terdapat temuan pelangaraan mengenai netralitas ASN tentu akan diproses sesuai aturan yang berlaku. Sehingga, dari hasil rekomendasi Bawaslu akan disampaikan ke KASN. Karena bagi ASN yang melanggar terkait dengan netralitasnya itu jelas akan diberikan sanksi baik sanksi secara administrasi, bahkan hingga pidana.

“Untuk itu kita berharap semua pihak bisa melakukan pengawasan dalam tahapan Pilkada 2024 di Kabupaten Pesbar ini. Jika menemukan dugaan pelanggaran mengenai netralitas ASN agar segera dilaporkan ke jajaran Bawaslu Pesbar,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Lampung Iskardo P. Panggar menjelaskan pihaknya telah melakukan pengawasan kegiatan kampanye hingga 27 Desember 2023.

Dalam keterangan yang diterima, sebagai tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye periode 21 Desember hingga 27 Desember 2023 terdapat beberapa temuan dan laporan dugaan pelanggaran.

Dua daerah yang kedapatan dugaan pelanggaran itu adalah dua dugaan money politics di Lampung Selatan serta satu dugaan pelanggaran netralitas ASN di Mesuji.

Salahsatunya di Lampung Selatan yang berdasarkan laporan masyarakat.

netralitas asn pesisir barat paling rawan nomor dua se-lampung                            ketidaknetralan asn jadi perhatian serius 
pesisir barat – netralitas aparatur sipil negara (asn) di pesisir barat (pesbar) wajib mendapat atensi khusus. 
sebab dari data, ketidaknetralan asn dalam pemilihan umum (pemilu) 2024 di kabupaten pesbar berada pada urutan kedua tingkat kerawanan tertinggi se-provinsi lampung dengan jumlah skor 10,10, sama dengan kota bandarlampung. sedangkan di urutan pertama yakni kabupaten lampung utara dengan skor 15,87.
kordiv hukum, pencegahan, parmas dan humas badan pengawas pemilu (bawaslu) pesbar, ayu megasari, s.s., mengatakan, tingkat kerawanan tertinggi dalam pelaksanaan pemilu 2024 di kabupaten pesbar itu masih terkait dengan netralitas asn, bahkan masuk dalam urutan kedua se-lampung mengenai tingkat kerawanan ketidaknetralan asn.
“hal ini kembali menjadi perhatian serius bagi jajaran bawaslu di kabupaten pesbar dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024, terutama dalam upaya pencegahan mengenai netralitas asn ini,” katanya.
dalam upaya pencegahan, menurut ayu, bawaslu pesbar telah melakukan berbagai upaya, mulai dari sosialisasi terkait dengan netralitas asn, dan upaya lainnya. untuk itu, peran serta semua pihak termasuk media sangat diharapkan untuk mencegah dan mengantisipasi ketidaknetaralan asn di kabupaten pesbar. 
terutama kepada pemkab pesbar, melalui organisasi perangkat daerah (opd) dan instansi terkait lain agar mensosialisasikan kebawahannya, salah satunya sosialisasi mengenai peraturan tentang netralitas asn.
“karena sebagai asn dituntut tidak berpihak kepada pasangan calon dan partai politik serta pihak terkait lainnya, termasuk dalam pelaksanaan pilkada 2024 nanti,” jelasnya.
masih kata dia, bawaslu juga telah menjalin kerjasama dengan komisi aparatur sipil negara (kasn) terkait dengan netralitas asn. karena itu, jika terdapat temuan pelangaraan mengenai netralitas asn tentu akan diproses sesuai aturan yang berlaku. sehingga, dari hasil rekomendasi bawaslu akan disampaikan ke kasn. karena bagi asn yang melanggar terkait dengan netralitasnya itu jelas akan diberikan sanksi baik sanksi secara administrasi, bahkan hingga pidana.
“untuk itu kita berharap semua pihak bisa melakukan pengawasan dalam tahapan pilkada 2024 di kabupaten pesbar ini. jika menemukan dugaan pelanggaran mengenai netralitas asn agar segera dilaporkan ke jajaran bawaslu pesbar,” pungkasnya. 
sebelumnya, ketua bawaslu lampung iskardo p. panggar menjelaskan pihaknya telah melakukan pengawasan kegiatan kampanye hingga 27 desember 2023.
dalam keterangan yang diterima, sebagai tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye periode 21 desember hingga 27 desember 2023 terdapat beberapa temuan dan laporan dugaan pelanggaran.
dua daerah yang kedapatan dugaan pelanggaran itu adalah dua dugaan money politics di lampung selatan serta satu dugaan pelanggaran netralitas asn di mesuji.
salahsatunya di lampung selatan yang berdasarkan laporan masyarakat.
laporan itu pada kegiatan kampanye pertemuan tatap muka/pertemuan terbatas calon anggota dpr ri dari pan  di desa kecapi kecamatan kalianda.
saat itu, diduga terjadi pelanggaran ketentuan larangan kampanye pemilu.
yaitu salah seorang pengurus dpd pan kabupaten lampung selatan selaku petugas/pelaksana kegiatan kampanye tersebut, didga melakukan perbuatan memberikan/membagi-bagikan uang sebesar rp 50.000.
uang diuga diberikan kepada para peserta kampanye setelah kegiatan kampanye.
kemudian, dugaan hal serupa juga terjadi pada kegiatan kampanye calon anggota dprd provinsi lampung dari pan.
dugaan pelanggaran ini terjadi pada giat kampanye di desa banjarmasin kecamatan penengahan.
dugaannya, salah seorang pengurus dpd pan kabupaten lampung selatan selaku petugas/pelaksana kegiatan kampanye tersebut, melakukan perbuatan memberikan/membagi-bagikan uang sebesar rp 50.000,- kepada para peserta kampanye setelah kegiatan kampanye selesai dilaksanakan.
tidak hanya di lampung selatan saja, dugaan pelanggaran juga terjadi di kabupaten mesuji. 
ini berdasarkan hasil pengawasan langsung kegiatan kampanye tatap muka calon anggota dprd kabupaten mesuji dari partai nasdem. lokasinya di desa pangkal mulya kecamatan mesuji timur.
dugaan pelanggarannya yakni, pelibatan pihak-pihak yang dilarang turut-serta dalam kegiatan kampanye pemilu (yaitu kasi pemerintahan dan ketua badan permusyawaratan desa pangkal mas mulya).
“untuk selanjutnya, masing-masing yang bersangkutan diduga ikut serta melakukan perbuatan membagi-bagikan bahan kampanye berupa kalender kepada peserta kampanye lainnya,” kata dia. 
sementara, secara kumulatif, terdapat 1.662 giat kampanye di lampung. ini berdasarkan catatan bawaslu prvinsi lampung dari 28 november 2023 hingga 27 desember 2023.
anggota bawaslu provinsi lampung kordiv penanganan pelanggaran tari suhaii melalui rilis yang diterima menjelaskan,  periode  21 desember hingga 27 desember 2023 telah dilaksanakan 498 kampanye pemilu.
rinciannya, 487 kampanye peserta pemilu anggota dpr dan dprd provinsi/kabupaten/kota; 7  kampanye peserta pemilu presiden/wakil presiden; dan  kampanye peserta pemilu calon anggota dewan perwakilan daerah.
merujuk datam lampung selatan terbanyak melakukan kampanye dengan 182 kegiatan.
sementara yang paling sedikit adalah di pesisir barat dengan nol kegiatan dan kota metro sebanyak satu kegiatan.
trend dugaan pelanggaran pemilu dalam pelaksanaan kegiatan kampanye periode 21 s.d 27 desember 2023, adalah perbuatan pemberian dan/atau membagi-bagian materi kepada peserta kampanye pemilu diluar ketentuan mengenai bahan kampanye dan pelibatan unsur pemilih yang dilarang terlibat/turut-serta dalam kegiatan kampanye pemilu.
berdasarkan evaluasi, pelaksanaan kegiatan kampanye pemilu secara umum telah memenuhi mekanisme dan prosedur yang berlaku, sehingga menunjang terbinanya kondusifitas dan tertib pelaksanaan kegiatan tersebut. beberapa hal yang menjadi attensi sebagai permasalahan umum dalam kegiatan kampanye pemilu periode 21 s.d 27 desember 2023 diantaranya yaitu:
terdapat beberapa kegiatan kampanye caleg pada suatu tingkatan kampanye pemilu yang dalam pelaksanannya melibatkan caleg lainnya dari tingkatan kampanye pemilu yang berbeda meskipun berasal dari partai politik yang sama, namun kegiatan caleg lainnya tersebut tidak dilengkapi sttp dan/atau materi sttp hanya menerangkan 1 (satu) kegiatan kampanye;
masih terdapat beberapa kegiatan kampanye peserta pemilu calon anggota dprd yang belum menyampaikan surat pemberitahuan kepada jajaran kepolisian dan kelembagaan penyelenggara pemilu sesuai dengan tingkatannya, atau sttp kegiatan kampanye belum terbitnya pada saat kegiatan kampanye dilaksanakan;
terdapat kegiatan reses/kunjungan kerja/sosialisasi kinerja anggota dpr, dpd dan dprd provinsi/kabupaten/kota yang juga menjadi calon anggota legislatif pada pelaksanaan tahapan kampanye; dan
permasalahan terkait tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan kampanye pemilu secara umum yaitu (1) dispute kegiatan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas vis a vis kegiatan kampanye dalam bentuk pertemuan tatap muka; (2) kegiatan kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye belum dilengkapi surat pemberitahuan kepada jajaran kepolisian dan kelembagaan penyelenggara pemilu sesuai dengan tingkatannya; dan (3) belum disertakannya informasi mengenai pelaksanaan kegiatan kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye pemilu dalam surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian setempat pada pelaksanaan kegiatan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan/atau kegiatan kampanye dalam bentuk pertemuan tatap muka. (yan/rlmg/c1/abd)