BPKP Lampung Sambangi Kejari Lamsel

Reporter: Jeni Pratika Surya |

Editor: Taufik Wijaya |

Rabu , 10 Jul 2024 - 20:54

Persetujuan Kementerian Dalam Negeri terhadap pemberian TPP ASN di lingkungan Pemkab Lamsel adalah berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900/503/keuda tanggal 29 Januari 2021 tentang Pemberian Persetujuan Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.

Kondisi tersebut dinilai BPK RI Perwakilan Lampung tidak sesuai dengan beberapa peraturan mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil/Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Serta, Surat Edaran Nomor 900.1.3.2/9087/SJ tanggal 30 Desember 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.

Permasalahan itu mengakibatkan realisasi pembayaran tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dan beban kerja membebani keuangan daerah sebesar Rp14.412.429.252.

Menurut BPK RI Perwakilan Lampung, hal tersebut disebabkan oleh Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto dalam menetapkan Keputusan Bupati terkait Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Beban Kerja tidak memedomani ketentuan yang berlaku.

Juga, TAPD tidak memedomani ketentuan yang berlaku dalam mengusulkan anggaran terkait honorarium bagi pengelola keuangan dan pengelola barang sebagai Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Beban Kerja.

BPK lalu merekomendasikan kepada Bupati Lampung Selatan agar memedomani ketentuan yang berlaku dalam menetapkan Peraturan Bupati terkait besaran dan komposisi honorarium pengelola keuangan dan pengelola barang terkait TPP POL dan TPP Beban Kerja ASN.

BPK juga memerintahkan untuk menghentikan pembayaran tambahan penghasilan pegawai ASN bagi pengelola keuangan dan pengelola barang yang bersumber dari TPP POL dan/atau TPP Beban Kerja ASN sampai dengan diterbitkan Peraturan Bupati mengenai penetapan TPP POL dan TPP Beban Kerja bagi ASN di Lingkungan Pemkab Lamsel setelah sebelumnya memperoleh persetujuan menteri sesuai ketentuan.

Serta memerintahkan sekretaris daerah selaku Ketua TAPD untuk memedomani ketentuan yang berlaku dalam mengusulkan anggaran terkait tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dan beban kerja ASN. (yud/c1/fik)

bpkp lampung sambangi kejari lamsel                            terkait verifikasi dugaan korupsi insentif di satpol pp
kalianda – kejaksaan negeri (kejari) lampung selatan (lamsel) terus mendalami perkara dugaan korupsi di satpol pp setempat. selain pihak kejari, perkara ini juga rupanya menarik perhatian badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) lampung.
hal ini dibuktikan dengan kedatangan bpkp lampung ke kantor kejari lamsel, rabu (10/7). informasi yang dihimpun radar lampung media group (rlmg), kedatangan tim bpkp lampung tersebut guna memverifikasi saksi-saksi yang terlibat dalam proses dugaan korupsi insentif di satuan polisi pamong praja (satpol pp) lamsel.
ada sekitar 3 orang perwakilan dari bpkp lampung yang hadir ke kejari lamsel. sebelum kehadiran dari tim bpkp lampung, terlebih dahulu datang mantan kabid tibum tranmas satpol pp lamsel mahyudin yang pernah menjabat di tahun 2022 dan asril yang pernah menjabat posisi yang sama pada 2021.
perlu diketahui, kejari lamsel telah merampungkan pemeriksaan terhadap 23 saksi, yakni 22 orang dari satpol pp dan 1 orang dari bpkad sejak tahun 2023.
baca juga:bpk juga temukan masalah pada penyaluran hibah pemkab lamsel 
titik fokus proses pemeriksaan yang dilakukan oleh kejari lamsel adalah pada pagu anggaran insentif yang ada di satpol pp tahun 2021 sekitar rp7 miliar dan tahun 2022 sekitar rp3 miliar.
pada 10 januari 2024 lalu, kejari lamsel telah melakukan gelar perkara di kantor bpkp provinsi lampung. lembaga ini juga menerima permintaan terkait perhitungan kerugian keuangan negara.
menanggapi adanya tim bpkp lampung yang hadir ke kejari lamsel, kasi intelijen kejari lamsel volanda azis shaleh membenarkan hal tersebut. ’’iya mas benar. tadi kami menerima tim bpkp provinsi lampung yang datang ke kejaksaan negeri lampung selatan,” kata volanda, rabu (10/7).
kedatangan mereka, sambung volanda, tak lain untuk melakukan verifikasi terhadap perkara dugaan korupsi insentif satpol pp lamsel. “mereka datang untuk memverifikasi terhadap sejumlah saksi dalam perkara dugaan korupsi insentif di satpol pp. hari ini ada sekitar 4 saksi yang kita panggil untuk verifikasi,” ungkapnya.
baca juga:berhasil sulap 1.182 ha lahan tidur jadi produktif, tni-al lampung dapat apresiasi dari mentan amran
selain menangani perkara dugaan korupsi insentif satpol pp lamsel, kejari juga sedang mempelajari dugaan pelanggaran aturan yang dilakukan pemkab lamsel yang dinilai mengalami kerugian hingga rp14,4 miliar pada anggaran tahun 2023.
volanda mengaku telah mengetahui informasi terkait tpp pemkab lamsel yang diduga melanggar aturan. “iya, saya sudah baca informasi itu,” katanya singkat, selasa (9/7).
namun, sambung volanda, pihaknya akan mencoba mempelajari hal tersebut untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana dalam masalah tersebut.
“yang pasti, kami akan mempelajarinya dulu sebelum melakukan proses penyelidikan,” tegasnya.
sebelumnya, badan pemeriksa keuangan (bpk) ri perwakilan lampung menemukan banyak masalah pada anggaran pemkab lamsel tahun 2023.
selain masalah belanja makan-minum dan atk serta paket infrastruktur, bpk juga menemukan kejanggalan pada tambahan penghasilan pegawai (tpp).
baca juga:kejari lirik kasus tpp lamsel senilai rp14,4 m
berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (lhp) sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap uu pemerintahan kabupaten (pemkab) lamsel tahun 2023, anggaran tpp dialokasikan sebesar rp163.212.452.770 dengan realisasi sebesar rp150.889.080.576 atau 92,45 persen. 
diketahui, realisasi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya (tpp pol) ini termasuk belanja tambahan penghasilan atas pengelola barang dan pengelola keuangan.
rinciannya, untuk belanja honorarium penanggung jawab pengelolaan keuangan dianggarkan rp13.639.152.500 dengan realisasi rp13.292.610.400 atau 96,05 persen.
sedangkan, belanja jasa pengelolaan bmd yang tidak menghasilkan pendapatan dianggarkan rp1.193.400.000 terealisasi rp1.119.818.852 atau 93,83 persen.
penanggung jawab pemeriksaan bpk ri perwakilan lampung, masmudi, dalam lhp yang ditandatangani pada 2 mei 2024 menjelaskan, hasil pemeriksaan terhadap dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) dan dokumen pertanggungjawaban realisasi belanja menunjukkan bahwa realisasi belanja honorarium pengelola keuangan dan pengelola barang ini pada januari-februari 2023 dianggarkan pada rekening tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja asn (tpp beban kerja). 
kemudian, sejak maret-desember 2023, belanja honorarium pengelola keuangan dan pengelola barang dianggarkan dan terealisasi dari rekening tpp pol. belanja honorarium ini direalisasikan pada 53 opd di lingkungan pemkab lamsel tahun 2023.
hasil pemeriksaan lebih lanjut bpk ri perwakilan lampung atas dokumen pertanggungjawaban realisasi belanja diketahui, bahwa jumlah realisasi honorarium pengelola keuangan dan pengelola barang yang bersumber dari tpp pol bagi pengelola keuangan dan pengelola barang selama tahun 2023 sebesar rp14.412.429.252.
baca juga:bpk sorot tunjangan perumahan dprd lamsel
pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa pemberian honorarium pengelola keuangan dan pengelola barang yang bersumber dari tpp pol berdasarkan keputusan bupati untuk setiap opd dan diteruskan melalui sk kepala opd.
kemudian, hasil wawancara bpk ri perwakilan lampung dengan kabid anggaran bpkad sekaligus sebagai tapd, serta analis kebijakan ahli muda bagian organisasi setda menyatakan bahwa anggaran tpp pol merupakan peralihan dari tpp beban kerja asn pada tahun 2023.
pemkab lamsel tidak mengajukan persetujuan kepada kementerian dalam negeri atas perubahan nomenklatur dan kriteria atas tpp beban kerja dan tpp pol pada tahun 2023.
persetujuan kementerian dalam negeri terhadap pemberian tpp asn di lingkungan pemkab lamsel adalah berdasarkan surat direktorat jenderal bina keuangan daerah kementerian dalam negeri nomor 900/503/keuda tanggal 29 januari 2021 tentang pemberian persetujuan tambahan penghasilan pegawai kepada pegawai asn di lingkungan pemerintah daerah tahun anggaran 2021.
kondisi tersebut dinilai bpk ri perwakilan lampung tidak sesuai dengan beberapa peraturan mulai dari peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
peraturan menteri dalam negeri nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan apbd tahun anggaran 2023. keputusan menteri dalam negeri nomor 900-4700 tahun 2020 tentang tata cara persetujuan menteri dalam negeri terhadap tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil/negeri di lingkungan pemerintah daerah.
serta, surat edaran nomor 900.1.3.2/9087/sj tanggal 30 desember 2022 tentang tambahan penghasilan pegawai asn pemerintah daerah tahun anggaran 2023.
permasalahan itu mengakibatkan realisasi pembayaran tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dan beban kerja membebani keuangan daerah sebesar rp14.412.429.252.
baca juga:tiga petahana dapat surat tugas pdip, rekomendasi tunggu koalisi 
menurut bpk ri perwakilan lampung, hal tersebut disebabkan oleh bupati lampung selatan nanang ermanto dalam menetapkan keputusan bupati terkait tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dan beban kerja tidak memedomani ketentuan yang berlaku.
juga, tapd tidak memedomani ketentuan yang berlaku dalam mengusulkan anggaran terkait honorarium bagi pengelola keuangan dan pengelola barang sebagai tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dan beban kerja.
bpk lalu merekomendasikan kepada bupati lampung selatan agar memedomani ketentuan yang berlaku dalam menetapkan peraturan bupati terkait besaran dan komposisi honorarium pengelola keuangan dan pengelola barang terkait tpp pol dan tpp beban kerja asn.
bpk juga memerintahkan untuk menghentikan pembayaran tambahan penghasilan pegawai asn bagi pengelola keuangan dan pengelola barang yang bersumber dari tpp pol dan/atau tpp beban kerja asn sampai dengan diterbitkan peraturan bupati mengenai penetapan tpp pol dan tpp beban kerja bagi asn di lingkungan pemkab lamsel setelah sebelumnya memperoleh persetujuan menteri sesuai ketentuan.
serta memerintahkan sekretaris daerah selaku ketua tapd untuk memedomani ketentuan yang berlaku dalam mengusulkan anggaran terkait tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dan beban kerja asn. (yud/c1/fik)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 11 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan