BPK juga Temukan Masalah pada Penyaluran Hibah Pemkab Lamsel

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Taufik Wijaya |

Rabu , 10 Jul 2024 - 20:53

Berdasarkan keterangan dari Kepala. Bagian Anggaran BPKAD, diketahui bahwa Perbup 42.1-2023 membatasi pemberian hibah kepada pemerintah pusat hanya satu kali dalam tahun berkenaan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat pemberian hibah pada dua badan/lembaga berupa hibah uang maupun barang selama tahun 2023.

Temuan lainnya, enam penerima hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemkab Lamsel melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebesar Rp30.000.000.

Keempat, penggunaan dana hibah oleh dua penerima hibah pada dua OPD tidak sesuai kondisi senyatanya. Hasil pengujian atas dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana hibah serta hasil konfirmasi pada penerima hibah menunjukkan bahwa terdapat kuitansi/nota/bukti penggunaan dana yang tidak sesuai kondisi senyatanya pada dua penerima hibah sebesar Rp11.495.000.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pemberian hibah kepada penerima pusat lebih dari satu kali dalam satu tahun membebani keuangan daerah dan mengurangi kemampuan daerah untuk melaksanakan kegiatan operasional dan pembangunan.

Ada pula risiko penganggaran dana hibah yang tidak tepat sasaran atas penetapan penerima yang tidak berdasarkan proposal pengajuan dan pemberian hibah kepada satu lembaga sebanyak lebih dari satu kali dalam setahun.

Serta kelebihan pembayaran atas penggunaan hibah yang tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp9.795.000.

Hal tersebut menurut BPK RI perwakilan Lampung disebabkan oleh Bupati Lamsel Nanang Ermanto menetapkan penerima hibah tidak sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku.

TAPD serta Sekretaris Daerah, Kepala Dinas PUPR, Kepala Kesbangpol, dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak cermat dalam menyeleksi penerima hibah agar sesuai dengan kriteria penerima hibah.

Juga, PPTK belanja hibah pada Kesbangpol, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah belum melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pertanggungjawaban belanja hibah.

BPK lantas merekomendasikan kepada Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto agar menetapkan penerima hibah sesuai dengan ketentuan dan memerintahkan Sekretaris Daerah, selaku Ketua TAPD, Kepala Dinas PUPR, Kepala Kesbangpol, dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk lebih optimal dalam mengevaluasi usulan belanja hibah dari OPD supaya sesuai dengan kriteria penerima hibah.

Serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyampaian laporan pertanggungjawaban belanja hibah.

Kepala Kesbangpol juga diminta memproses kelebihan pembayaran belanja hibah sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp9.795.000. (pip/c1/fik)

bpk juga temukan masalah pada penyaluran hibah pemkab lamsel                             pemberian hibah kepada 10 penerima di empat organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemerintah kabupaten lampung selatan (pemkab lamsel) dinilai tidak sesuai ketentuan.
hal ini sesuai laporan hasil pemeriksaan (lhp) sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap uu pemkab lamsel tahun 2023 oleh badan pemeriksa keuangan (bpk) ri perwakilan lampung.
pemkab lamsel pada 2023 menganggarkan hibah sebesar rp83.904.236.017 dengan realisasi rp79.812.743.778 atau 95,12 persen.
penanggung jawab pemeriksaan bpk ri perwakilan lampung masmudi dalam lhp yang ditandatangani pada 2 mei 2024 menjelaskan hibah adalah pemberian uang/barang/jasa dari pemerintah daerah kepada penerima hibah secara spesifik.
baca juga:bertemu surya paloh, kans herman hn semakin kuat jadi kontestan pilgub
penerima telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. 
dari hasil pemeriksaan, bpk ri perwakilan lampung menemukan sejumlah masalah. pertama, ada satu penerima hibah di kesbangpol yang mengajukan proposal setelah terbitnya sk bupati.
peraturan bupati lampung selatan nomor 9 tahun 2021 tentang pemberian dan pengelolaan hibah dan bantuan sosial mengatur proses penganggaran hibah. 
pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah (bumn/bumd), badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada bupati.
baca juga:minim manfaat dan rawan kecurangan, ksbsi gelar aksi tolak tapera 
bupati lalu menunjuk perangkat daerah untuk melakukan evaluasi atas usulan tersebut dan menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada bupati melalui tapd. kemudian, tapd mempertimbangkan rekomendasi opd tersebut sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
nah dari hasil analisis dokumen penganggaran secara uji petik menunjukkan bahwa terdapat penetapan penerima hibah yang tidak berdasarkan proposal pengajuan sk penetapan penerima hibah yang disahkan sebelum proposal.
kedua, sebanyak dua penerima hibah pada dua opd menerima hibah lebih dari satu kali dalam satu tahun.
padahal pada peraturan bupati lamsel nomor 9 tahun 2021 tentang pemberian dan pengelolaan hibah dan bantuan sosial sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati nomor 42.1 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 9 tahun 2021 (perbup 42.1-2023) tentang pemberian dan pengelolaan hibah dan bantuan sosial menyatakan bahwa hibah kepada pemerintah pusat hanya dapat diberikan satu kali dalam tahun berkenaan. 
baca juga:kejari lirik kasus tpp lamsel senilai rp14,4 m
berdasarkan keterangan dari kepala. bagian anggaran bpkad, diketahui bahwa perbup 42.1-2023 membatasi pemberian hibah kepada pemerintah pusat hanya satu kali dalam tahun berkenaan.
hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat pemberian hibah pada dua badan/lembaga berupa hibah uang maupun barang selama tahun 2023. 
temuan lainnya, enam penerima hibah pada bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemkab lamsel melalui bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah sebesar rp30.000.000.
keempat, penggunaan dana hibah oleh dua penerima hibah pada dua opd tidak sesuai kondisi senyatanya. hasil pengujian atas dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana hibah serta hasil konfirmasi pada penerima hibah menunjukkan bahwa terdapat kuitansi/nota/bukti penggunaan dana yang tidak sesuai kondisi senyatanya pada dua penerima hibah sebesar rp11.495.000.
permasalahan tersebut mengakibatkan pemberian hibah kepada penerima pusat lebih dari satu kali dalam satu tahun membebani keuangan daerah dan mengurangi kemampuan daerah untuk melaksanakan kegiatan operasional dan pembangunan.
ada pula risiko penganggaran dana hibah yang tidak tepat sasaran atas penetapan penerima yang tidak berdasarkan proposal pengajuan dan pemberian hibah kepada satu lembaga sebanyak lebih dari satu kali dalam setahun.
serta kelebihan pembayaran atas penggunaan hibah yang tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar rp9.795.000.
hal tersebut menurut bpk ri perwakilan lampung disebabkan oleh bupati lamsel nanang ermanto menetapkan penerima hibah tidak sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku.
baca juga:tiga petahana dapat surat tugas pdip, rekomendasi tunggu koalisi 
tapd serta sekretaris daerah, kepala dinas pupr, kepala kesbangpol, dan kepala dinas pariwisata dan kebudayaan tidak cermat dalam menyeleksi penerima hibah agar sesuai dengan kriteria penerima hibah.
juga, pptk belanja hibah pada kesbangpol, dinas pariwisata dan kebudayaan, serta bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah belum melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pertanggungjawaban belanja hibah.
bpk lantas merekomendasikan kepada bupati lampung selatan nanang ermanto agar menetapkan penerima hibah sesuai dengan ketentuan dan memerintahkan sekretaris daerah, selaku ketua tapd, kepala dinas pupr, kepala kesbangpol, dan kepala dinas pariwisata dan kebudayaan untuk lebih optimal dalam mengevaluasi usulan belanja hibah dari opd supaya sesuai dengan kriteria penerima hibah.
serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyampaian laporan pertanggungjawaban belanja hibah.
kepala kesbangpol juga diminta memproses kelebihan pembayaran belanja hibah sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah sebesar rp9.795.000. (pip/c1/fik)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 11 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan