Lampura Diganjar Predikat WTP, Pj. Bupati Aswarodi: Menguatkan Pondasi Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas

KOTABUMI - Pejabat (Pj.) Bupati Lampung Utara (Lampura), Drs. H. Aswarodi, M.Si. menghadiri Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 di Jakarta Convention Center, Senin 8 Juli 2024 lalu.

Kegiatan ini dihadiri Presiden Ir Joko Widodo, Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin, Menteri dan Kabinet Indonesia Maju, serta seluruh kepala daerah gubernur, bupati, dan wali kota.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengusung tema ‘Menguatkan Pondasi Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas 2045’. Penyampaian LHP LKPP dan IHPS II TA 2023 diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Isma Yatun kepada Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menyampaikan penghargaan dan apresiasi serta terima kasih kepada BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan.

“Saya juga ingin menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat WTP dalam Laporan Keuangan Pemerintah tahun ini,” kata Presiden Jokowi mengapresiasi dalam sambutannya.

Meski begitu, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa predikat WTP bukan sebuah prestasi, melainkan kewajiban pemerintah pusat dan daerah di dalam mengelola APBN dan juga APBD.

“Ini adalah kewajiban menjalankan APBN/APBD secara baik, serta kewajiban mempertanggung jawabkan secara baik pula,” tuturnya.

Di hadapan seluruh menteri dan kepala daerah, Presiden Jokowi menjelaskan tentang kondisi global yang sedang bergejolak. Ekonomi global tumbuh melambat yang tahun ini diperkirakan 3,2%.

“Alhamdulillah ini patut kita syukuri, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi kita tetap tumbuh di atas 5%. Kita tahu di kuartal pertama tahun ini ekonomi kita tumbuh 5,11%, inflasi kita tetap terjaga,” ungkapnya.

Kondisi ini dikarenakan Bank Indonesia bersama Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) rutin bertemu dengan kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah.