Bawaslu Usulkan Agar Tak Ada Putusan Pengadilan di Tengah Proses Pemilu

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Rabu , 10 Jul 2024 - 02:08

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap tidak ada putusan pengadilan di tengah proses tahapan pemilu untuk menghindari gangguan dalam penyelenggaraan.-FOTO IST -

bawaslu usulkan agar tak ada putusan pengadilan di tengah proses pemilu                            jakarta - ketua bawaslu ri rahmat bagja berharap tidak ada putusan pengadilan yang terbit di tengah berlangsungnya proses pemilu.
’’rekomendasi kami nanti mengusulkan ke pak menkopolhukam (hadi tjahjanto), pak mendagri (tito karnavian), dan nanti juga ke dpr agar ada aturan bahwa ke depan sebaiknya tidak ada putusan pengadilan yang dikeluarkan di tengah-tengah tahapan pemilu,” ujar bagja dalam rapat koordinasi penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 di wilayah sumatera yang dipantau secara daring dari jakarta, selasa (9/7).
menurutnya, kondisi tersebut mengganggu proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada. bagja memberikan contoh putusan mahkamah agung (ma) nomor 23 p/hum/2024 yang mengubah tafsir penghitungan syarat usia minimum calon kepala daerah pada juni lalu. 
padahal, penyerahan dukungan bakal calon kepala daerah jalur perseorangan atau nonpartai (independen) sudah selesai sejak mei lalu. 
sementara itu, pendaftaran bakal calon jalur partai akan dibuka pada agustus mendatang. sampai saat ini, belum ada jadwal pelantikan serentak kepala daerah terpilih hasil pilkada 2024.
pelantikannya pun masih bervariasi mengikuti ada atau tidaknya sengketa hasil pilkada serentak 2024 di mahkamah konstitusi. di sisi lain, kpu harus sudah menetapkan calon yang memenuhi syarat pada 22 september 2024.
“masalah ini sudah diungkapkan oleh pak afif (plt ketua kpu ri) mengenai putusan ma tentang syarat usia, sehingga kita mencari bagaimana usia tersebut bisa terpenuhi,” jelas bagja. untuk itu, kpu masih mencari solusinya dan bawaslu juga telah menyampaikan rekomendasi atas permasalahan tersebut. 
diketahui jakarta - ketua badan pengawas pemilu (bawaslu) ri rahmat bagja mengingatkan komisi pemilihan umum (kpu) ri agar putusan mahkamah agung (ma) terkait batas usia pencalonan kepala daerah juga mengakomodasi calon dari jalur perseorangan atau caden.
’’putusan ma tetap harus dilaksanakan dengan catatan harus ada pemberlakuan terhadap calon perseorangan juga. harus diperhitungkan calon perseorangan, kenapa? kalau diberlakukan ke depan, maka yang berlaku hanya untuk calon partai politik, sedangkan dari perseorangan yang sudah mendaftar jadi persoalan lagi,” kata bagja dalam diskusi publik di kawasan menteng, jakarta, kemarin.
menurut bagja, mengakomodir calon jalur perseorangan menjadi penting untuk menghindari permasalahan di masa mendatang.
“menghindari permasalahan nanti di ujung, di mahkamah konstitusi. kami harapkan dihitung betul oleh teman-teman kpu. kami sudah sampaikan agar kpu bisa mengatur hal demikian, dan ini juga perlu diperbincangkan dengan pemerintah dan dpr kami kira,” jelasnya.
bagja menekankan bahwa jika putusan ma itu hanya diberlakukan untuk calon dari jalur partai politik, maka akan melanggar asas persamaan bagi peserta pilkada 2024.
meski demikian, bagja mengakui belum ada formula yang tepat untuk mengakomodir calon jalur perseorangan.
“saya kira ini kami harus bicara dengan kpu, tetapi dengan waktu cepat. misalnya, apakah membuka kembali? akan tetapi, yang mengatur kan teman-teman kpu. kami, yang kami sampaikan usulan kami agar diperhitungkan teman-teman peserta dari nonpartai politik atau calon perseorangan,” ujarnya.
sebelumnya, ketua kpu ri, hasyim asy’ari, menjelaskan bahwa berdasarkan analisis pihaknya, seorang calon kepala daerah harus berusia minimal 25 tahun ketika mendaftar sebagai calon bupati/wali kota, sedangkan calon kepala daerah harus berusia minimal 30 tahun saat mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, yakni pada 1 januari 2025.
“jadwal dan tata cara pelantikan serentak diatur dengan peraturan presiden,” tambahnya dalam keterangan yang diterima di jakarta, minggu (30/6). 
sebelumnya jakarta - ketua badan pengawas pemilu (bawaslu) ri rahmat bagja menekankan pentingnya berhati-hati dalam menyikapi putusan mahkamah agung (ma) terkait batas usia calon kepala daerah. 
’’yang menarik dari putusan ini adalah batas usia dihitung saat pelantikan. jika pelantikan dilakukan serentak, itu tidak masalah. namun yang serentak dalam pilkada adalah pemungutan suaranya,” kata dia dalam sebuah webinar yang diikuti dari jakarta, selasa (25/6).
rahmat menyatakan bahwa putusan ma tersebut telah menyebabkan kebingungan di kalangan penyelenggara pemilu, termasuk komisi pemilihan umum (kpu), terutama terkait potensi diskriminatif terhadap calon kepala daerah dari jalur perseorangan.
“pendaftaran calon kepala daerah dari partai politik dan jalur perseorangan dimulai pada mei 2024. jika putusan ini diterapkan, bisa jadi diskriminatif karena yang bisa mendaftar hanyalah calon dari partai politik,” tambahnya.
ia juga memperingatkan kemungkinan pemungutan suara ulang (psu) jika calon kepala daerah jalur perseorangan menggugat keputusan tersebut ke mahkamah konstitusi (mk).
“bisa saja mereka menggugat ke mk, yang akan menyebabkan perubahan dalam jadwal pilkada. misalnya, pemungutan suara pada 27 november bisa terganggu jika gugatan diajukan oleh calon perseorangan yang merasa cukup umur berdasarkan putusan ma,” jelas rahmat.
karena itu, ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam melaksanakan putusan ma tersebut.
sebelumnya, ma dalam putusan nomor 23 p/hum/2024 mengabulkan permohonan partai garda republik indonesia (partai garuda) terkait batas usia minimal calon kepala daerah.
ma menyatakan bahwa pasal 4 ayat (1) huruf d peraturan kpu (pkpu) nomor 9 tahun 2020 bertentangan dengan pasal 7 ayat (2) huruf e undang-undang (uu) nomor 10 tahun 2016.
oleh karena itu, ma menyatakan bahwa pasal dalam pkpu tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai “... berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pasangan calon terpilih”.
pada akhir putusannya, ma juga memerintahkan kpu ri untuk mencabut pasal 4 ayat (1) huruf d pkpu nomor 9 tahun 2020. (jpnn/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 10 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan