BPK Sorot Tunjangan Perumahan DPRD Lamsel

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Taufik Wijaya |

Senin , 08 Jul 2024 - 21:04

bpk sorot tunjangan perumahan dprd lamsel                            bandarlampung - bupati lampung selatan (lamsel) nanang ermanto dinilai kurang cermat melakukan penghitungan besaran tunjangan perumahan untuk pimpinan dan anggota dprd setempat.
hal ini sesuai laporan hasil pemeriksaan (lhp) sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap undang-undang (uu) pemerintahan kabupaten (pemkab) lamsel tahun 2023 oleh bpk ri perwakilan lampung.
pemkab lamsel pada tahun 2023 menganggarkan belanja pegawai untuk tunjangan perumahan dprd sebesar rp7.164.000.000 dengan realisasi rp7.104.000.000 atau 99,16 persen dari anggaran.
penanggung jawab pemeriksaan bpk ri perwakilan lampung masmudi dalam lhp yang ditandatangani pada 2 mei 2024 menjelaskan belanja tersebut diperuntukkan wakil ketua dan anggota dprd. khusus bagi ketua dprd tidak diberikan tunjangan perumahan karena telah disediakan rumah dinas.
baca juga:bantu oknum anggota dprd simpan senpi, warga buminabung jadi tersangka 
besaran tunjangan perumahan anggota dprd lamsel ditetapkan melalui surat keputusan bupati nomor b/li/ii.01/hk/2023 tentang penetapan besarnya tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota dprd lamsel masa keanggotaan 2019–2024 (skb/l 1-2023). 
sk b/l 1-2023 menetapkan tunjangan perumahan bagi pimpinan dprd sebesar rp15.000.000/bulan dan anggota dprd sebesar rp12.000.000/bulan.
besaran tunjangan perumahan dprd pada sk b/l 1-2023 dengan mempertimbangkan laporan survei dan penaksir tunjangan rumah anggota dprd yang dilakukan berdasarkan kerja sama antara bpkad lamsel dengan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sekolah tinggi ilmu hukum (lppm stih) muhammadiyah kalianda tahun 2020.
dalam pembahasannya, tim survei lppm stih muhammadiyah kalianda merujuk pada peraturan menteri pekerjaan umum nomor 22/prt/m/2008 (permen pu 22 2008) dan peraturan menteri keuangan nomor 248/pmk.06/2011 (pmk 248-2011).
baca juga:mengejar rekor -- spanyol vs prancis --
hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan, pertama, penunjukan lppm stih muhammadiyah kalianda tidak berdasarkan kompetensi yang memadai.
kedua, terdapat inkonsistensi dalam penggunaan komponen dasar penghitungan tunjangan perumahan dprd oleh lppm stih muhammadiyah kalianda.
ketiga, nilai tanah yang digunakan dalam simulasi perhitungan tidak berdasarkan nilai jual objek pajak (njop) yang berlaku.
keempat, suku bunga bi rate yang digunakan tidak sesuai dengan bi rate pada tahun 2020.
kelima, laporan survei dan penaksir tunjangan rumah tidak didukung dengan hasil survei lapangan.
keenam, terdapat perbedaan besaran realisasi tunjangan perumahan dprd berdasarkan sk b/11-2023 dengan hasil penghitungan ulang menggunakan komponen terkoreksi. 
baca juga:tiga parpol bakal jadi penantang petahana 
dari hasil rekalkulasi diketahui bahwa nilai sewa properti/rumah dinas per bulan berdasarkan harga pasar adalah rp9.482.575,00 sedangkan berdasarkan njop adalah rp9.814.410,00.
 selanjutnya, tim pemeriksa bpk merekalkulasi jumlah pembayaran tunjangan perumahan dprd menggunakan komponen terkoreksi dengan realisasi tunjangan dprd sesuai ketetapan pada sk b/11-2023. 
hasil rekalkulasi diketahui bahwa terdapat perbedaan atas besaran realisasi tunjangan perumahan dprd (menggunakan komponen terkoreksi) dengan besaran tunjangan perumahan dprd berdasarkan sk b/11-2023, dimana perbedaan berdasarkan harga pasar sebesar rp510.058.625,46 dan berdasarkan nilai njop sebesar rp316.599.166,18 selama tahun 2023. 
permasalahan tersebut mengakibatkan perbedaan nilai tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dprd tahun 2023 dengan penghitungan ulang menggunakan simulasi harga wajar dan njop berpotensi membebani keuangan daerah.
hal itu disebabkan bupati lampung selatan nanang ermanto kurang cermat dalam menetapkan keputusan bupati nomor b/l 1/ii.01/hk/2023.
kepala bpkad menunjuk penilai yang tidak memenuhi persyaratan yang berlaku. lalu, sekretaris dprd dan pptk kurang cermat menggunakan hasil laporan survei dan penaksir tunjangan rumah anggota dprd dalam mengusulkan penyesuaian tunjangan perumahan sesuai asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas.
bpk pun merekomendasikan kepada bupati lamsel agar menetapkan tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dprd dalam peraturan bupati tentang standar satuan harga memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan standar harga setempat yang berlaku sesuai ketentuan dengan menggunakan jasa penilai publik berizin berdasarkan harga sewa sebagai masukan
juga memerintahkan sekretaris dprd supaya melaksanakan pembayaran tunjangan perumahan untuk pimpinan dan anggota dprd sesuai standar satuan harga yang ditetapkan dalam peraturan bupati. (pip/c1/fik)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 9 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan