Transportasi Digitalisasi untuk Tutup Celah Pungli di Pelabuhan Panjang

BANDARLAMPUNG - Dewan Pengurus Cabang Indonesian National Shipowners Association (DPC INSA) Lampung dan DPW ALFI/ILFA Lampung mengapresiasi Pelindo atas digitalisasi yang telah dilakukan di Pelabuhan Panjang.

Sehingga dengan digitalisasi tersebut layanan kepada pengguna jasa bebas pungli. 

Hal tersebut disampaikan Pelindo Regional 2 Panjang melalui keterangan tertulisnya yang diterima Radar Lampung pada Minggu 7 Juli 2024.

Ketua DPC INSA Lampung, Yusirwan menyampaikan, layanan atas aktivitas kapal di Pelabuhan Panjang saat ini dapat dilakukan dengan mudah dan transparan dengan penerapan teknologi.

“Saat ini permintaan atas layanan kapal kepada Pelindo dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, melalui aplikasi digital, sehingga prosedurnya menjadi lebih ringkas dan tidak lagi diperlukan kontak fisik di loket," ujar Yusirwan.

Hal ini, kata Yusirwan, efektif menutup celah tindakan pungli di Pelabuhan Panjang. Dengan digitalisasi, detail informasi layanan juga menjadi transparan, sehingga pihaknya merasa lebih nyaman.

Hal serupa disampaikan Ketua Dewan Pengurus Wilayah ALFI/ILFA Lampung, Zamzani Yasin yang juga mengapresiasi langkah yang dilakukan Pelindo Regional 2 Panjang terhadap layanan yang dilakukan terhadap EMKL.

Menurutnya, saat ini kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Panjang tidak bisa sembarang. Hanya kendaraan yang sudah memiliki Single Truck Identification Data (STID) yang bisa memasuki wilayah Pelabuhan Panjang.

Sehingga potensi terhadap tindakan pungli sangat minim untuk dilakukan. Karena sebelum masuk pelabuhan para perusahaan EMKL harus meng upload data kendaraan pada sistem Phinnisi beserta nama kapal dan jumlah tonase bongkar muat yang akan dikerjakan.

"Jadi seluruh permintaan pelayanan hingga laporan kegiatan dapat termonitor secara bersama dengan stakeholder terkait dan transparan secara pelaporannya," ujarnya.

Terpisah, GM Pelindo Regional 2 Panjang, Imam Rahmiyadi mengatakan, transformasi digitalisasi yang telah diterapkan bertujuan untuk memangkas birokrasi dan mempermudah pengguna jasa dalam melakukan aktifitas kepelabuhanannya.

Hal tersebut menurut Imam Rahmayadi sebagai bentuk komitmen pihaknya dalam memberantas pungli dan suap.

Imam Rahmayadi menambahkan bahwa digitalisasi tidak hanya dilakukan pada layanan kapal, namun juga di lini layanan lainnya. 

Salah satunya yaitu penerapan STID, yang merupakan program nasional Stranas PK untuk menertibkan kendaraan yang berkegiatan di Pelabuhan.