DKPP Warning Bawaslu, Selalu Jaga Etika saat Pilkada

JAKARTA - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi memotivasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali dan Bawaslu kabupaten/kota se-Bali untuk senantiasa menjaga etika dan bekerja sesuai aturan dalam tahapan Pilkada 2024.

“Melalui kesempatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran penyelenggara pemilu di Bali karena secara umum tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan dengan baik,” kata Raka Sandi saat menjadi narasumber dalam Rapat Konsolidasi Persiapan Pilkada Tahun 2024 di Denpasar, Jumat.

Bahkan, kata dia, menurut catatan DKPP, sampai saat ini belum ada aduan masyarakat terkait perilaku dan perbuatan yang diduga melanggar etik yang dilakukan oleh Bawaslu Bali dan jajarannya pada Pemilu 2024, maupun tahapan Pilkada 2024 yang sedang berjalan.

“Sedangkan dari daerah lain, cukup banyak aduan yang masuk ke DKPP,” ucap Koordinator Divisi Pengaduan DKPP RI ini.

Raka Sandi mengatakan kehadiran DKPP dalam kesempatan tersebut untuk secara bersama-sama mengingatkan agar etika penyelenggara pemilu bisa dilaksanakan dengan baik, sekaligus untuk memastikan penyelenggara bekerja sesuai aturan dan tetap berpedoman kode etik dan kode perilaku.

“Jika dilihat dari pengalaman terdahulu, kemungkinan tahapan Pilkada 2024 itu sampai bulan Februari dan Maret tahun depan. Tentu aktivitas sangat tinggi, saya harap teman-teman Bawaslu bisa fokus dengan tugas karena pilkada kali ini merupakan pilkada yang terbesar yang akan diselenggarakan di Indonesia,” kata mantan Ketua KPU Provinsi Bali itu.

Khususnya bagi Bali, kehadiran DKPP juga bersifat pencegahan. “Meskipun kemarin (saat Pemilu 2024) tidak ada aduan, kita tidak bisa berhenti sampai di situ. Maka upaya pencegahan dan koordinasi harus dilakukan. Meskipun tidak ada aduan, jangan menganggap tidak ada masalah,” katanya menegaskan.

Menurut Raka Sandi, praktik yang sudah berjalan baik di Bali agar terus dijaga, sedangkan hal-hal tertentu yang masih perlu ditingkatkan agar ditingkatkan.

“Dengan demikian, ujungnya pilkada lancar dan masyarakat percaya pada penyelenggara, masyarakat percaya pada proses pilkada dan percaya pada hasilnya karena sudah dilaksanakan secara profesional dan berintegritas,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Bali I Putu Agus Tirta Suguna berterima kasih atas kehadiran anggota DKPP yang memberikan arahan kepada jajaran Bawaslu Bali untuk menjaga netralitas, integritas dan profesionalitas dalam bekerja mengawasi tahapan pelaksanaan Pilkada 2024.

“Kami berharap Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, badan ad hoc yang sudah dilantik (Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa) dapat menjalankan tugas dengan baik dan bekerja tegak lurus mengawasi seluruh tahapan pilkada,” ujarnya.

Suguna juga berharap peran serta masyarakat sebagai pengawas partisipatif. “Di tengah keterbatasan sumber daya manusia yang kami miliki, tentu kami tidak bisa menjangkau seluruh tahapan. Di sinilah peran dari masyarakat, tokoh masyarakat dan organisasi agar turut serta dalam fungsi pengawasan agar pilkada bisa berjalan lancar dan kondusif,” katanya.

Pihaknya sangat berharap dalam Pilkada 2024 ini bisa sukses secara pengawasan, sukses pertanggungjawaban keuangan dan sukses menjaga etika dan perilaku sebagai pengawas pemilu di Provinsi Bali. (ant/c1/abd)