Dicoklit, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana Ajak Sukseskan Pilkada

BANDARLAMPUNG - Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana bersama suaminya, Herman H.N., memulai tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam rangka menyambut pilkada serentak 2024, Senin (1/7), di kediaman pribadinya, Palapa, Bandarlampung.

Eva Dwiana mengatakan bahwa proses coklit ini sangat penting dalam tahapan Pilkada 2024. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk mendukung para petugas yang datang ke rumah masing-masing.

“Kami berharap warga Bandarlampung dapat menerima dan menyambut baik petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) yang datang ke rumah untuk mendata mereka,” kata Wali Kota Eva Dwiana, usai dicoklit oleh KPU Bandar Lampung.

Menurutnya, proses ini penting untuk memastikan data pemilih tetap yang ada di Kota Tapis Berseri, serta bagi masyarakat yang belum pernah mengikuti pemilihan umum.

“Jadi, kami mengajak semua warga atau masyarakat Kota Bandarlampung untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024 dengan mengikuti proses coklit dan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pencoblosan tiba nanti,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Bandar Lampung Febriana, belum lama ini menyatakan bahwa masih ada permasalahan identitas kependudukan yang terjadi menjelang Pilkada Serentak 2024, seperti pemalsuan KTP elektronik (KTP el).

Permasalahan lainnya termasuk peningkatan jumlah penduduk yang pindah datang, warga binaan di lapas/rutan yang belum memiliki identitas, serta orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan gelandangan pengemis (gepeng) yang belum terdata.

“Ada oknum yang melakukan pemalsuan KTP elektronik supaya bisa memilih di beberapa TPS, dan suaranya fokus pada calon tertentu,” ujarnya.

Tentu hal tersebut termasuk kasus pidana, namun untuk mencegahnya, pihaknya kini tengah gencar melakukan sosialisasi agar masyarakat mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD), baik itu KTP maupun data kependudukan lainnya seperti KK, NPWP, BPJS, dan lainnya.

“Maraknya penggunaan dokumen palsu bisa diatasi dengan IKD, termasuk dokumen lain yang menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP Elektronik. Misalnya kartu vaksin, NPWP, BPJS, kartu pegawai jika PNS. IKD ini sedang gencar kami sosialisasikan, bahkan setengah kami paksakan kepada warga Bandarlampung,” tandasnya. 

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung telah memulai proses coklit untuk Pilkada 2024 melalui petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih).

Antoniyus Cahyalana, Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU Lampung, menjelaskan bahwa proses coklit dimulai dengan mendatangi para tokoh masyarakat dan opinion leader. 

Tujuan dari ini adalah agar masyarakat dan pendukungnya mau untuk dilakukan coklit secara sukarela.

Proses coklit ini juga menandai dimulainya persiapan penting menjelang Pilkada 2024. Anton berharap bahwa kunjungan petugas coklit akan disambut baik oleh masyarakat.