Pajak dan Pendidikan, Kunci Indonesia Emas 2045

Oleh: Imam Dharmawan

PENDIDIKAN adalah fondasi utama dalam pembangunan suatu bangsa. Di Indonesia, pendidikan diperingati menjadi Hari Pendidikan Nasional yang dilaksanakan  setiap tanggal 2 Mei dan  menjadi momen penting untuk mengingatkan betapa pentingnya pendidikan dalam membentuk masa depan yang lebih baik. Namun, peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat tercapai tanpa dukungan pendanaan yang memadai. Salah satu sumber pendanaan yang sangat penting adalah pajak, yang memainkan peran utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya, termasuk APBN 2024.

Sebagai warga negara yang baik, membayar pajak adalah kewajiban kita. Namun, tidak semua orang memahami bahwa pajak yang mereka bayarkan memberikan manfaat besar, terutama di bidang pendidikan. Pajak yang dikelola dengan baik oleh pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menjadi sumber utama pendanaan untuk berbagai program pendidikan.

Dengan pendanaan yang memadai dari pajak, pemerintah dapat membangun lebih banyak sekolah, meningkatkan kualitas pengajaran, menyediakan beasiswa bagi siswa berprestasi, serta memperbaiki infrastruktur pendidikan. Contohnya, pajak yang kita bayarkan mungkin digunakan untuk membangun laboratorium sains yang canggih di sekolah-sekolah atau untuk menyediakan buku pelajaran gratis bagi siswa yang kurang mampu. Dengan demikian, pajak berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

 

Pajak sebagai Corong Pendidikan Berkualitas 

Pendidikan yang berkualitas adalah kunci utama untuk masa depan yang gemilang. Dengan pendidikan yang baik, anak-anak kita sebagai penerus generasi masa depan Indonesia  dapat berkembang menjadi individu yang cerdas, kreatif, dan produktif. Mereka akan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar global. Di sinilah peran pajak menjadi sangat penting. Pajak tidak hanya mendanai sektor pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.

Selain itu, pendidikan yang berkualitas juga memiliki dampak positif pada perekonomian. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan, produktivitas tenaga kerja juga meningkat. Hal ini akan berujung pada pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat. Anak-anak yang mendapatkan pendidikan yang baik hari ini akan menjadi tenaga kerja yang terampil di masa depan, mampu menciptakan inovasi, dan mendorong kemajuan teknologi. Semua ini bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pemerintah melalui DJP telah melakukan berbagai langkah untuk memastikan bahwa pajak yang dikumpulkan benar-benar digunakan untuk tujuan yang bermanfaat, salah satunya adalah pendidikan. Beberapa program yang didanai dari pajak antara lain Program Indonesia Pintar (PIP), pembangunan dan renovasi sekolah-sekolah, serta pelatihan dan peningkatan kompetensi guru.

PIP, misalnya, adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada siswa dari keluarga kurang mampu untuk membantu mereka melanjutkan pendidikan. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana pajak untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelatihan guru dan penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Dengan demikian, pajak yang kita bayarkan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

 

Alokasi APBN untuk Pendidikan

Pendidikan adalah pilar kemajuan suatu bangsa. Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang unggul dan berdaya saing, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan yang sangat besar pada setiap tahun APBN.  Dalam postur APBN 2024 yang telah dirilis oleh Kementerian Keuangan, pemerintah telah mempersiapkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 660,8 triliun rupiah atau setara 20 persen porsi APBN 2024. Anggaran tersebut sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dari  anggaran pendidikan tahun 2023  yang hanya mencapai Rp612,2 triliun dan menandakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Dari anggaran pendidikan yang telah dialokasikan tersebut, pemerintah mempunyai program prioritas yang sangat dirasakan bagi masyarakat yang berasal dari keluarga kurang mampu, yaitu PIP dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kedua program tersebut memberikan dana bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar. Perbedaannya adalah PIP merupakan bantuan untuk peserta didik jenjang SD sampai dengan SMA/SMK, sedangkan KIP merupakan bantuan untuk para lulusan SMA/SMK sederajat.