RAHMAT MIRZANI

Pesawaran Jadi Target Prioritas Pembentukan CSIRT 2024

LAUNCHING CSIRT: Kadiskominfotiksan Pesawaran Jayadi Yasa menghadiri launching CSIRT di aula kantor BSSN Depok, Jawa Barat, Rabu (26/6).--FOTO DISKOMINFOTIKSAN PESAWARAN

PESAWARAN - Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiksan) Pesawaran Jayadi Yasa menghadiri launching Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Sektor Administrasi Pemerintahan dan Sektor Pendidikan secara serentak oleh 19 instansi di aula kantor BSSN Depok, Jawa Barat, Rabu (26/6). 

Jayadi mengatakan Pemkab Pesawaran merupakan satu dari 19 kementerian, lembaga, dan daerah se-Indonesia yang menjadi target prioritas pembentukan CSIRT pada 2024. 

Jayadi menjelaskan tujuan dari launching CSIRT adalah meningkatkan kesadaran keamanan informasi dalam penanggulangan insiden bagi setiap sektor secara masif dan terstruktur dalam suatu pembentukan tim tanggap insiden siber atau CSIRT. 

Lalu, kata Jayadi, menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergitas  antar-sektor guna memperluas wawasan penanggulangan insiden dan peluang kerja sama dalam keamanan informasi.

"Kemudian launching CSIRT bersama yang melibatkan berbagai sektor akan memberikan persepsi yang sama dalam pembentukan dan pembinaan penanganan insiden bagi sektor pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pembangunan manusia," ungkap Jayadi. 

Sementara Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Sulistio mengatakan, ini adalah tahap 1 dari 4 tahap pembentukan CSIRT 2024.

Dalam kegiatan ini, kata Sulistio, seluruh instansi akan diberikan surat tanda registrasi sebagai penanda telah terlewatinya rangkaian proses pembentukan CSIRT hingga terdaftarnya CSIRT di BSSN.

"Dengan teregistrasinya 19 instansi yang melakukan launching pada hari ini, maka hingga saat ini instansi pemerintahan dan pembangunan manusia serta BSSN telah meregistrasi 241 CSIRT organisasi lembaga, kementerian, dan daerah,’’ ungkap Sulistio. 

Sulistio mengatakan, 19 kementerian, lembaga, dan daerah se-Indonesia itu terdiri atas Badan Pangan Nasional; Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; Dewan Ketahanan Nasional; Pemkot Makassar; Pemkot Gorontalo; Pemkot Banjarmasin; Pemkot Pekanbaru; dan Pemkot Lubuklingau. 

’’Kemudian Pemkab Batanghari, Pemkab Belitung, Pemkab Barito Selatan, Pemkab Jemberana, Pemkab Parigimontong, Pemkab Bolaang-Mungondo, Pemkab Pesawaran, Pemkab Majalengka, Pemkab Lamongan, Universitas Majalengka, dan Universitas Kuningan,’’ papar Sulistio. (rls/c1)

 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan