Starlink Beroperasi di Indonesia

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Selasa , 25 Jun 2024 - 02:08

BEROPERASI: Starlink milik Elon Musk beroperasi di Indonesia. --FOTO Instagram/starlink_idn

"Penggunaan frekuensi untuk satelit menggunakan pola sharing frekuensi melalui pemanfaatan slot orbit yang berbeda atau pembagian wilayah cakupan, yang menjadikannya tidak eksklusif di satu pita frekuensi tertentu. Hal yang sama juga terjadi untuk layanan Starlink," jelasnya lebih lanjut.

ISR sendiri dikatakan sudah sesuai ketentuan regulasi, durasi penggunaan lebih pendek dibandingkan IPFR. Jika IPFR dapat diberikan maksimal 10 tahun, ISR hanya dapat diberikan maksimal 5 tahun. Khusus untuk satelit asing, juga terikat dengan siklus evaluasi tahunan terhadap hak labuh yang telah diterbitkan.

Berbeda dengan BHP ISR, termasuk untuk satelit yang perhitungannya menggunakan formula sebagaimana telah diatur dalam regulasi PP Nomor 43 Tahun 2023, menurut Dirjen Ismail, BHP IPFR Seluler, khususnya pada tahun-tahun awal izin, pada umumnya ditetapkan sebagai hasil dari mekanisme lelang frekuensi dimana terjadi kompetisi harga diantara para calon pemegang izin.

Untuk mengklarifikasi pemberitaan mengenai kemungkinan Starlink dapat memberikan layanan langsung ke handset atau telepon pelanggan seluler di Indonesia, Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo menekankan bahwa layanan direct to cell tidak serta merta dapat diberikan kepada Starlink saat ini.

"Mengingat belum ada regulasi yang mengatur penyelenggaraannya dan berpotensi interferensi dengan frekuensi jaringan seluler yang eksklusif digunakan oleh para operator seluler," tandasnya.

Sebagai informasi, Starlink sendiri menggelar layanannya di Indonesia dengan harga termurah Rp750 ribu per bulan untuk layanan dengan kecepatan di Indonesia hingga 159 Mbps. Sementara harga perangkat kerasnya yakni Rp5,9 juta. (jpc)

starlink beroperasi di indonesia                            jakarta - kehadiran layanan internet berbasis satelit milik elon musk, starlink, terus menjadi pembicaraan publik terutama para pengusaha jasa internet atau internet provider (ip) di indonesia.
yang juga jadi sorotan terutama bagi industri yang sama yakni soalan frekuensi dan iuran biaya frekuensi starlink di indonesia.
sebab, di awal kehadirannya, dengan semacam "endorse" dari pemerintah, starlink dianggap mendapat karpet merah dalam menggelar layanannya di indonesia. hal ini yang kemudian memicu polemik.
terkait hal tersebut, direktur jenderal sumber daya dan perangkat pos dan informatika (sdppi) kementerian komunikasi dan informatika (kemenkominfo) ismail menjelaskan bahwa besaran biaya hak penggunaan (bhp) spektrum frekuensi radio berdasarkan izin stasiun radio (isr) untuk layanan satelit.
menurut ismail, hal tersebut merujuk pada peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian komunikasi dan informatika (pp no. 43 tahun 2023).
"pp nomor 43 tahun 2023 tersebut ditetapkan setelah melalui serangkaian konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan dan tahapan harmonisasi dengan sejumlah kementerian terkait lainnya," jelasnya di jakarta pusat baru-baru ini.
ismail menyatakan bahwa pengenaan bhp isr untuk semua penyelenggara satelit merujuk pada regulasi yang sama, yaitu pp nomor 43 tahun 2023 dan aturan pelaksanaannya.
dengan demikian, bhp isr yang dikenakan untuk starlink bersumber dari dasar hukum sama seperti bhp isr untuk penyelenggara satelit lain.
"besaran bhp isr yang dikenakan kepada starlink yang benar adalah sekitar rp23 miliar per tahun," tegasnya menanggapi informasi pemberitaan di media massa yang menyebutkan angka bhp di kisaran rp2 miliar per tahun.
ismail juga menjelaskan peran dalam melaksanakan pengenaan bhp isr sesuai dengan aturan yang ada.
menurutnya, peran dari kemenkominfo adalah menghitung dan menetapkan besaran bhp isr untuk penyelenggara satelit dengan berdasarkan pada formula dan indeks yang telah ditetapkan dalam regulasi, baik pp nomor 43 tahun 2023 maupun aturan pelaksanaannya, untuk kemudian ditagihkan kewajiban bhp tersebut kepada penyelenggara satelit bersangkutan.
ismail menegaskan bahwa bhp seluler yang melekat pada izin pita frekuensi radio (ipfr) berbeda dengan bhp satelit yang berupa isr.
menurutnya, bhp ipfr seluler bersifat eksklusif, dalam artian satu pita frekuensi, satu pemegang izin, untuk satu wilayah layanan.
sedangkan bhp isr satelit tidak bersifat eksklusif, sehingga satu pita frekuensi tertentu tidak hanya digunakan oleh satu pemegang izin, melainkan bersama-sama dengan penyelenggara satelit lain.
"penggunaan frekuensi untuk satelit menggunakan pola sharing frekuensi melalui pemanfaatan slot orbit yang berbeda atau pembagian wilayah cakupan, yang menjadikannya tidak eksklusif di satu pita frekuensi tertentu. hal yang sama juga terjadi untuk layanan starlink," jelasnya lebih lanjut.
isr sendiri dikatakan sudah sesuai ketentuan regulasi, durasi penggunaan lebih pendek dibandingkan ipfr. jika ipfr dapat diberikan maksimal 10 tahun, isr hanya dapat diberikan maksimal 5 tahun. khusus untuk satelit asing, juga terikat dengan siklus evaluasi tahunan terhadap hak labuh yang telah diterbitkan.
berbeda dengan bhp isr, termasuk untuk satelit yang perhitungannya menggunakan formula sebagaimana telah diatur dalam regulasi pp nomor 43 tahun 2023, menurut dirjen ismail, bhp ipfr seluler, khususnya pada tahun-tahun awal  izin, pada umumnya ditetapkan sebagai hasil dari mekanisme lelang frekuensi dimana terjadi kompetisi harga diantara para calon pemegang izin.
untuk mengklarifikasi pemberitaan mengenai kemungkinan starlink dapat memberikan layanan langsung ke handset atau telepon pelanggan seluler di indonesia, dirjen sdppi kementerian kominfo menekankan bahwa layanan direct to cell tidak serta merta dapat diberikan kepada starlink saat ini.
"mengingat belum ada regulasi yang mengatur penyelenggaraannya dan berpotensi interferensi dengan frekuensi jaringan seluler yang eksklusif digunakan oleh para operator seluler," tandasnya.
sebagai informasi, starlink sendiri menggelar layanannya di indonesia dengan harga termurah rp750 ribu per bulan untuk layanan dengan kecepatan di indonesia hingga 159 mbps. sementara harga perangkat kerasnya yakni rp5,9 juta. (jpc)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 25 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan