Komisioner BP Tapera Sebut Karyawan Gaji Kecil Bisa Punya Rumah Lewat Tapera

Reporter: Rizky Panchanov |

Editor: Rizky Panchanov |

Senin , 10 Jun 2024 - 17:43

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho saat wawancara kepada wartawan Senin (10/6). -Foto Sabrina Hutajulu/Disway-

JAKARTA - Kisruh program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) hingga kini masih menjadi pro dan kontra di kalangan pekerja.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan pemerintah tidak perlu terburu-buru dalam melaksanakan program Tapera.

Ia memastikan kesepakatan bersama antara Ombudsman RI dan BP Tapera dalam rangka mitigasi terjadinya maladministrasi terhadap pelaksanaan pengelolaan dana, dan hak-hak kepesertaan di BP Tapera.

"Hak-hak kepesertaan itu jadi kosen Ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik," ungkapnya kepada wartawan kantor BP Tapera, Jakarta Selatan, Senin 10 Juni 2024.

Heru Pudyo lebih lanjut mengatakan pemerintah tidak perlu tergesa-gesa dalam menjalani program ini.

"PR (pekerjaan rumah) kami banyak. Bagaimana konsep keadilan dari program Tapera, bagaimana konsep kemanfaatan itu kemudian bisa dirasakan oleh seluruh segmen peserta.

Bukan saja segmen MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) yang dalam arti mendapat prioritas pembiayaan KPR, tapi juga penabung mulianya ini mau diapain," tambahnya.

Heru melanjutkan bahwasanya saat ini pihaknya sedang mengupayakan tiga aspek dalam tata kelola Tapera, salah satunya transparansi dana.

BACA JUGA: Guru Honor Cemas Potongan Tapera

"Tata kelola sesuai amanah UU Nomor 4 tahun 2016 tentang Tapera bagaimana aspek pengerahan dana itu juga menjadi clear, dengan otomasi berbasis sistem, sehingga masyarakat bisa tahu secara real time berapa hasil tabungannya di Tapera," katanya.

"Bagaimana aspek pemupukan dananya, supaya dipastikan dana masyarakat itu aman dan menguntungkan. Itu ya, aman dan menguntungkan jadi kunci," sambungnya.

Kemudian lanjut Heru terkait aspek kemanfaatan dananya. Dalam hal ini, bagaimana masyarakat berpenghasilan rendah bisa mewujudkan impiannya bisa punya rumah yang layak dan terjangkau, dengan suku bunga yang sangat murah di bawah market.

komisioner bp tapera sebut karyawan gaji kecil bisa punya rumah lewat tapera                            jakarta - kisruh program tabungan perumahan rakyat (tapera) hingga kini masih menjadi pro dan kontra di kalangan pekerja.
komisioner bp tapera heru pudyo nugroho menjelaskan pemerintah tidak perlu terburu-buru dalam melaksanakan program tapera.
ia memastikan kesepakatan bersama antara ombudsman ri dan bp tapera dalam rangka mitigasi terjadinya maladministrasi terhadap pelaksanaan pengelolaan dana, dan hak-hak kepesertaan di bp tapera.
"hak-hak kepesertaan itu jadi kosen ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik," ungkapnya kepada wartawan kantor bp tapera, jakarta selatan, senin 10 juni 2024.
baca juga:pemerintah beri sinyal iuran tapera ditunda
heru pudyo lebih lanjut mengatakan pemerintah tidak perlu tergesa-gesa dalam menjalani program ini.
"pr (pekerjaan rumah) kami banyak. bagaimana konsep keadilan dari program tapera, bagaimana konsep kemanfaatan itu kemudian bisa dirasakan oleh seluruh segmen peserta.
bukan saja segmen mbr (masyarakat berpenghasilan rendah) yang dalam arti mendapat prioritas pembiayaan kpr, tapi juga penabung mulianya ini mau diapain," tambahnya.
heru melanjutkan bahwasanya saat ini pihaknya sedang mengupayakan tiga aspek dalam tata kelola tapera, salah satunya transparansi dana.
baca juga: guru honor cemas potongan tapera
"tata kelola sesuai amanah uu nomor 4 tahun 2016 tentang tapera bagaimana aspek pengerahan dana itu juga menjadi clear, dengan otomasi berbasis sistem, sehingga masyarakat bisa tahu secara real time berapa hasil tabungannya di tapera," katanya.
"bagaimana aspek pemupukan dananya, supaya dipastikan dana masyarakat itu aman dan menguntungkan. itu ya, aman dan menguntungkan jadi kunci," sambungnya.
kemudian lanjut heru terkait aspek kemanfaatan dananya. dalam hal ini, bagaimana masyarakat berpenghasilan rendah bisa mewujudkan impiannya bisa punya rumah yang layak dan terjangkau, dengan suku bunga yang sangat murah di bawah market.
baca juga:selama libur panjang idul adha, kai divre iv tanjungkarang siapkan 11.700 kursi 
"lalu ada skema benefit apa lagi yang bisa diupayakan untuk tingkatkan kemanfaatkan bagi para penabung mulia. ini sedang kita dikembangkan. itu tiga hal pokok sedang kita diupayakan," tandasnya.
diberitakan sebelumnya, setelah banyak penolakan terkait tapera pemerintah memberikan sinyal bahwa program tapera ditunda. menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pupr), basuki hadimuljono mengatakan tapera bagi karyawan swasta yang belum tentu diberlakukan tahun 2027. 
menteri basuki mengatakan, sejak uu nomor 14 tahun 2016 tentang tapera disahkan, perluasan iuran tapera salah satunya bagi karyawan swasta, memang belum diterapkan hingga saat ini.
sebab, sejak aturan itu menjadi uu, bp tapera masih punya tugas untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat setelah dibubarkannya badan pertimbangan tabungan perumahan (bapertarum) pada 24 maret 2018.
baca juga: bahlil tegaskan pemberian iup untuk ormas bukan politik balas budi 
adapun menurut uu itu, kata pak bas, iuran perumahan baru akan diperluas setelah bp tapera berusia tujuh tahun, terhitung sejak tahun 2020 atau berlaku nanti pada 2027.
kendati demikian,  basuki hadimuljono menilai pemberlakuan itu masih bisa mundur dari jadwal. "menurut saya pribadi, kalau memang ini (perluasan iuran tapera) belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa?" kata basuki saat ditemui di kompleks dpr ri senayan, jakarta, kamis lalu.
tak hanya itu, basuki yang juga menjabat sebagai ketua komite bp tapera pun mengaku menyesal karena rencana perluasan iuran tapera ini kurang diimbangi dengan sosialisasi sehingga membuat masyarakat terutama pekerja swasta marah.(disway/nca)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 11 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan