BPIP Kawal Implementasi BTU Pendidikan Pancasila

JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama pihak terkait terus mengawal penerapan Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila.

Langkah ini dilakukan sejak peluncuran BTU pada acara “Sosialisasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka”, di Jakarta, Agustus 2023 silam.

Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Dr. Rima Agristina mengatakan, perlu adanya strategi yang reliabel dalam penerapan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila di sekolah. 

“Perlu kita memikirkan langkah-langkah bagaimana supaya langkah yang sudah dilakukan ini semakin kuat, semakin mendorong pendidikan. Maka perlu kita untuk memformulasikan pengimplementasian Buku Teks Utama ini,” kata Rima dalam acara Diskusi Kelompok Terpumpun Strategi Penerapan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila 6 Juni 2024.

Rima menyatakan, penerapan BTU perlu didorong sebagai gerakan nasional yang strategis untuk kemajuan pendidikan bangsa Indonesia, baginya, diperlukan energi dan kolaborasi yang kuat hingga lintas sektoral sebagai bentuk gotong royong dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Sinkronisasi antarlembaga harus diperkuat kembali bersama KemenkoPMK, Kemendagri, Kemendikbudristek, dan Kemenag sehingga enforcement ke bawah itu semakin tegas bahwa sudah wajib melaksanakan BTU ini di dalam Pendidikan Pancasila. Maka kita perlu berkolaborasi untuk penerapan dan penguatan itu,” tegas Rima. 

Hasil pemantauan BPIP melalui Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Direktorat Evaluasi, ditemukan beberapa kendala dalam penerapan BTU. Menilik hal tersebut, Anggota Dewan Pengarah BPIP Prof. Muhammad Amin Abdullah menyampaikan perlunya mengatur strategi baru yang solid dan kokoh. 

Prof. Amin menyampaikan, BTU harus sampai secara efektif kepada guru-guru yang akan mengajarkan Pendidikan Pancasila, hal ini menjadi sangat vital, karena guru sebagai garda terdepan pendidik. 

“Kita harus mengatur strategi baru, sebagai gerakan nasional, dimulai dari antar kedeputian dan lintas koordinasi perlu duduk. Selain itu, BTU harus menyentuh guru, bukan kepala dinas, itu kuncinya, gurulah garda terdepan kita,” ucapnya. 

 

Prof. Amin menambahkan, membangun character building melalui Pendidikan Pancasila diperlukan sinergisitas dan gotong royong bersama. Prof Amin mendorong BPIP untuk terus memperkuat kolaborasi bersama KemenkoPMK, Kemendikbudristek, Kemendagri, dan Kemenag dalam mengoptimalkan penerapan BTU Pendidikan Pancasila tersebut. 

“Kita harus duduk bareng, koordinasi yang apik bersama KemenkoPMK, Kemendikbudristek, Kemendagri, Kemenag dan sektoral terkait,” tuturnya. 

Senada dengan itu, Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo menyatakan, perlunya pemahaman yang serentak akan perbedaan BTU Pendidikan Pancasila dan Buku sebelumnya. 

“Sebagian guru barangkali tidak memahami perbedaan BTU Pendidikan Pancasila dan buku yang lama, kewarganegaraan. Diperlukan konten atau sosialisasi, kerjasama, untuk lebih mudah memahami perbedaannya. Apa yang membedakan dengan pendidikan Pancasila yang dulu,” ujar Benny.