Mantapkan Pelayanan Masyarakat, Pemkab Tulang Bawang Lampung Gelar Forum Konsultasi Publik

Reporter: Muhammad Zainal Arifin |

Editor: Agung Budiarto |

Kamis , 30 May 2024 - 20:39

KONSULTASI PUBLIK: Pemkab Tulangbawang menggelar konsultasi publik terkait pelayanan masyarakat.-FOTO IST-

Oleh karena itu, kata Dedi, DPMPTSP sebagai leading sektor penyelenggara pelayanan bublik di Tulang Bawang akan terus berupaya memberikan layanan terbaik untuk masyarakat.

Mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tulang Bawang itu menjelaskan, tujuan forum konsultasi publik tersebut adalah agar masyarakat dapat mengetahui dan berperan aktif dalam penyusunan standar pelayanan publik.

Berdasarkan hal tersebut, masyarakat sebagai penerima manfaat dari pelayanan dapat menilai kualitas layanan. Apakah pelayanan yang diberikan tersebut telah sesuai dengan standar atau belum.

Melalui kegiatan ini, Dedi berharap ke depannya pelayanan publik di Tulang Bawang dapat semakin baik dan meningkat serta dirasakan oleh masyarakat.

"Harapannya masyarakat dapat mengetahui standar pelayanan. Baik terkait persyaratan, biaya dan jangka waktu yang dibutuhkan," ungkap dia.

Menurutnya, hal itu dapat mencegah terjadinya maladministrasi berupa penyimpangan prosedur, penundaan berlarut, pungli dan lainnya. (nal/c1/abd)

mantapkan pelayanan masyarakat, pemkab tulang bawang lampung gelar forum konsultasi publik                            menggala - pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu prioritas utama pemkab tulangbawang.
untuk meningkatkan dan memantapkan pelayanan masyarakat tersebut, berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah. salah satunya dengan menggelar forum konsultasi publik, kamis (30/5).
kegiatan yang dilaksanakan di mal pelayanan publik (mpp) tuba ini dipimpin oleh kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp) dedi palwadi.
dedi menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan implementasi dari amanat undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. 
baca juga:puluhan pejabat lampung utara kembali ke posisi semula
kegiatan tersebut terselenggara juga berdasarkan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 16 tahun 2017, tentang pedoman penyelenggaraan forum konsultasi publik di lingkungan unit penyelenggara pelayanan publik.
mewakili pj sekretaris daerah kabupaten tulang bawang, ferli yuledi, dedi mengungkapkan bahwa pelayanan publik merupakan tanggung jawab utama pemerintah beserta aparaturnya kepada masyarakat.
hal ini, lanjutnya, dilakukan dalam rangka menciptakan dan mewujudkan kondisi masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
baca juga:ppdb jalur zonasi, kk siswa harus sama dengan orang tua
"kita semua mengetahui bahwa salah satu esensi dari pemerintahan yang baik adalah terciptanya suatu produk layanan yang efektif, efisien dan akuntabel dari pemerintah yang diarahkan untuk masyarakat," ungkapnya. 
disamping itu, pelayanan publik dikatakannya juga salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada stakeholder masyarakat.
hal tersebut, ungkapnya, suatu pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah harus mencakup kepentingan seluruh stakeholder yang membutuhkannya.
atas dasar tersebut, dedi berharap tidak ada tebang pilih dalam pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat. 
"yang paling penting lagi adalah bagaimana stakeholder dapat merasakan kepuasan dari layanan yang diberikan kepada mereka," tuturnya.
oleh karena itu, kata dedi, dpmptsp sebagai leading sektor penyelenggara pelayanan bublik di tulang bawang akan terus berupaya memberikan layanan terbaik untuk masyarakat.
mantan kepala dinas komunikasi dan informatika tulang bawang itu menjelaskan, tujuan forum konsultasi publik tersebut adalah agar masyarakat dapat mengetahui dan berperan aktif dalam penyusunan standar pelayanan publik.
berdasarkan hal tersebut, masyarakat sebagai penerima manfaat dari pelayanan dapat menilai kualitas layanan. apakah pelayanan yang diberikan tersebut telah sesuai dengan standar atau belum.
melalui kegiatan ini, dedi berharap ke depannya pelayanan publik di tulang bawang dapat semakin baik dan meningkat serta dirasakan oleh masyarakat.
"harapannya masyarakat dapat mengetahui standar pelayanan. baik terkait persyaratan, biaya dan jangka waktu yang dibutuhkan," ungkap dia.
menurutnya, hal itu dapat mencegah terjadinya maladministrasi berupa penyimpangan prosedur, penundaan berlarut, pungli dan lainnya. (nal/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 31 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan