Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Capai Rp26 T, KPU dan Bawaslu Paling Besar

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Sabtu , 27 Apr 2024 - 21:54

Menkeu Sri Mulyani--FOTO JAWAPOS.COM

JAKARTA - Pemilu 2024 telah selesai digelar. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah menyiapkan anggaran Rp38,3 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi anggaran Pemilu 2024 mencapai Rp26 triliun sampai 1 April 2024.

"Tahun 2024 ini Rp38,3 triliun dan sudah terbelanjakan Rp26 triliun. Artinya, hampir 70 persen sudah terbelanjakan karena memang pemilu pada Februari ini mengharuskan belanja yang ada di depan atau front loading," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA edisi April di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/4).

Sri Mulyani merinci, anggaran tersebut telah digunakan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp23,8 triliun.

Anggaran tersebut, kata Sri Mulyani, digunakan untuk membayar honorarium Badan Adhoc, pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, sera kebutuhan sarana IT pemilu.

''Kemudian operasional dan honorarium pengawas Adhoc, pengawasan logistik, pengawasan pemungutan dan perhitungan suara, sert penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu.
KPU dan Bawaslu paling besar Rp23,8 triliun serta K/L lain yang terkait dan mendukung penyelenggaraan pemilu," ujar Sri Mulyani.

Sedangkan untuk 14 kementerian dan lembaga lain, kata Sri Mulyani, telah digunakan sebesar Rp2,2 triliun. ''Untuk pengamanan pemilu serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pemenuhan almatsus pengamanan pemilu, serta layanan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu.

''Lalu, operasi keamanan siber dan sandi event pemilu, penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif, serta PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian pemantauan persidangan perkara pemilu dan rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas pemilu dan pilkada.

Sri Mulyani menegaskan pemilu telah selesai. Sri Mulyani meminta kepada seluruh lembaga dan kementerian terkait untuk dapat menyusun pertanggungjawaban belanja yang bersumber dari APBN tersebut.

"Jadi untuk Pemilu ini karena sudah selesai, kita harapkan nanti pertanggungjawaban dari belanjanya mulai akan disusun," harap Sri Mulyani. (jpc)

realisasi anggaran pemilu 2024 capai rp26 t, kpu dan bawaslu paling besar                            jakarta - pemilu 2024 telah selesai digelar. dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn), pemerintah menyiapkan anggaran rp38,3 triliun.
 
menteri keuangan (menkeu) sri mulyani indrawati melaporkan realisasi anggaran pemilu 2024 mencapai rp26 triliun sampai 1 april 2024. 
 "tahun 2024 ini rp38,3 triliun dan sudah terbelanjakan rp26 triliun. artinya, hampir 70 persen sudah terbelanjakan karena memang pemilu pada februari ini mengharuskan belanja yang ada di depan atau front loading," kata sri mulyani dalam konferensi pers apbn kita edisi april di kantor kementerian keuangan, jakarta, jumat (26/4). sri mulyani merinci, anggaran tersebut telah digunakan untuk komisi pemilihan umum (kpu) dan badan pengawas pemilu (bawaslu) rp23,8 triliun. anggaran tersebut, kata sri mulyani, digunakan untuk membayar honorarium badan adhoc, pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, sera kebutuhan sarana it pemilu.
''kemudian operasional dan honorarium pengawas adhoc, pengawasan logistik, pengawasan pemungutan dan perhitungan suara, sert penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu.kpu dan bawaslu paling besar rp23,8 triliun serta k/l lain yang terkait dan mendukung penyelenggaraan pemilu," ujar sri mulyani. sedangkan untuk 14 kementerian dan lembaga lain, kata sri mulyani, telah digunakan sebesar rp2,2 triliun. ''untuk pengamanan pemilu serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pemenuhan almatsus pengamanan pemilu, serta layanan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. ''lalu, operasi keamanan siber dan sandi event pemilu, penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) legislatif, serta phpu presiden dan wakil presiden. kemudian pemantauan persidangan perkara pemilu dan rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas pemilu dan pilkada. sri mulyani menegaskan pemilu telah selesai. sri mulyani meminta kepada seluruh lembaga dan kementerian terkait untuk dapat menyusun pertanggungjawaban belanja yang bersumber dari apbn tersebut. "jadi untuk pemilu ini karena sudah selesai, kita harapkan nanti pertanggungjawaban dari belanjanya mulai akan disusun," harap sri mulyani. (jpc)

Tag

Share