ASN Waykanan Tak Masuk Kerja di Hari Pertama Pasca-Lebaran, Ini Risikonya

Reporter: Hermansyah |

Editor: Agung Budiarto |

Senin , 15 Apr 2024 - 18:29

Sekkab Waykanan Saipul-FOTO IST -

Pemerintah telah mengatur kebijakan kerja gabungan antara bekerja dari kantor (WFO) dan bekerja dari rumah (WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN) pada tanggal 16 dan 17 April 2024, sebagai upaya mengatur arus balik pascaperayaan Lebaran lebih efektif.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, menyatakan bahwa kombinasi WFH dan WFO ini dilaksanakan dengan ketat untuk memastikan bahwa kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik tetap terjaga.

Menurutnya, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, sektor-sektor yang menyediakan layanan langsung kepada masyarakat akan tetap melakukan WFO sepenuhnya.

Dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2024, Anas menginstruksikan kepada semua pejabat pembina kepegawaian untuk mengatur proporsi WFH di instansi mereka, namun tidak boleh lebih dari 50% bagi pegawai di sektor administratif dan dukungan kepemimpinan.

Anas memberi contoh beberapa sektor seperti kesehatan, keamanan, penanganan bencana, dan lain-lain yang harus tetap beroperasi 100% dari kantor.

“Pelayanan langsung ke masyarakat harus terus berjalan dengan maksimal, sesuai dengan keinginan Presiden untuk menjaga standar pelayanan publik yang tinggi di semua kondisi,” ucapnya.

Mantan kepala LKPP itu juga menjelaskan bahwa, untuk sektor administratif dan dukungan kepemimpinan, kebijakan WFH bisa diterapkan dengan fleksibel sesuai kebutuhan, dengan maksimum 50% dari total pegawai.

Sebagai contoh, jika sebuah instansi menetapkan 40% pegawai WFH, maka sisanya, yaitu 60%, harus WFO.

Lebih lanjut, Anas menyampaikan bahwa keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan libur Lebaran dan cuti bersama yang totalnya mencapai sepuluh hari.

“Kami berharap ini bisa membantu mengurangi kemacetan yang sering terjadi selama arus balik Lebaran,” katanya.

Koordinasi juga telah dilakukan dengan Kepolisian dan Kementerian Perhubungan untuk memastikan kebijakan ini berjalan lancar.

Menteri Anas juga mengimbau instansi pemerintah untuk memantau ketat pencapaian kinerja dan kualitas pelayanan selama periode ini.

Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas selama libur Lebaran, Anas menyarankan agar instansi pemerintah memfasilitasi media konsultasi dan pengaduan.

“Ini penting agar masyarakat dapat terus mengawasi dan melaporkan jika ada pelayanan yang tidak optimal,” tutup Anas. (sah/c1/abd)

asn waykanan tak masuk kerja di hari pertama pasca-lebaran, ini risikonya                            blambanganumpu - pemerintah kabupaten waykanan kembali mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (asn) di lingkungan pemkab untuk kembali masuk kerja setelah libur dan cuti lebaran 2024 sesuai aturan yang berlaku, yakni pada selasa (16/4). 
hal itu disampaikan oleh sekretaris kabupaten waykanan hi. saipul, s.sos., m.i.p. yang dikonfirmasi kemarin pagi.
saipul mengatakan sesuai dengan aturan yang berlaku, pns di waykanan mulai kembali masuk kerja selasa (16/4). dia berharap semua asn dapat mematuhi aturan ini dan hadir di tempat sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
"pemkab way kanan mengimbau seluruh pns untuk kembali masuk kerja sesuai aturan, yaitu mulai selasa, 16 april 2024," kata saipul.
baca juga:lakalantas tunggal, mobil pick up terbalik di jalintim tulang bawang lampung
sementara itu, terkait dengan langkah preventif yang diambil oleh pemerintah pusat, seperti yang tertuang dalam surat edaran menteri pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi (menpan-rb) nomor: 01 tahun 2024, tentang penyesuaian sistem kerja pegawai asn pada instansi pemerintah setelah libur nasional dan cuti bersama hari raya idul fitri 1445 hijriah.
salah satu poin dalam surat edaran tersebut menjelaskan tentang penyesuaian sistem kerja selama dua hari, yaitu pada selasa, 16 april 2024, dan rabu, 17 april 2024, melalui sistem kerja dari rumah atau work from home (wfh).
"mengenai surat edaran tersebut, jika ada pegawai di lingkungan pemkab way kanan yang wfh sesuai dengan surat edaran tersebut, pemkab way kanan tetap menerima laporan berupa surat pernyataan dari pegawai bersangkutan," jelasnya.
baca juga:polres tulangbawang lampung kawal pemudik saat arus balik
namun, sekda menekankan bahwa pemkab way kanan meminta agar seluruh pegawainya tetap masuk kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
wfh diperuntukkan bagi pegawai yang terhambat dalam perjalanan arus balik lebaran, terutama yang berasal dari luar kabupaten way kanan, seperti dari pulau jawa.
asn way kanan sebagian besar berasal dari luar daerah, sehingga saat libur lebaran, ibukota blambangan umpu menjadi sangat sepi. 
rumah dinas pejabat juga kebanyakan kosong, hanya dihuni oleh beberapa art dan pol pp. bahkan, rumdin pimpinan dprd way kanan diduga sama sekali tidak berpenghuni.
sebelumnya  menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, abdullah azwar anas membolehkan asn work from home (wfh) atau bekerja dari rumah usai lebaran ini.
pemerintah telah mengatur kebijakan kerja gabungan antara bekerja dari kantor (wfo) dan bekerja dari rumah (wfh) untuk aparatur sipil negara (asn) pada tanggal 16 dan 17 april 2024, sebagai upaya mengatur arus balik pascaperayaan lebaran lebih efektif.
menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, abdullah azwar anas, menyatakan bahwa kombinasi wfh dan wfo ini dilaksanakan dengan ketat untuk memastikan bahwa kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik tetap terjaga. 
menurutnya, sesuai instruksi presiden joko widodo, sektor-sektor yang menyediakan layanan langsung kepada masyarakat akan tetap melakukan wfo sepenuhnya.
dalam surat edaran menteri panrb nomor 1 tahun 2024, anas menginstruksikan kepada semua pejabat pembina kepegawaian untuk mengatur proporsi wfh di instansi mereka, namun tidak boleh lebih dari 50% bagi pegawai di sektor administratif dan dukungan kepemimpinan.
anas memberi contoh beberapa sektor seperti kesehatan, keamanan, penanganan bencana, dan lain-lain yang harus tetap beroperasi 100% dari kantor. 
“pelayanan langsung ke masyarakat harus terus berjalan dengan maksimal, sesuai dengan keinginan presiden untuk menjaga standar pelayanan publik yang tinggi di semua kondisi,” ucapnya.
mantan kepala lkpp itu juga menjelaskan bahwa, untuk sektor administratif dan dukungan kepemimpinan, kebijakan wfh bisa diterapkan dengan fleksibel sesuai kebutuhan, dengan maksimum 50% dari total pegawai. 
sebagai contoh, jika sebuah instansi menetapkan 40% pegawai wfh, maka sisanya, yaitu 60%, harus wfo.
lebih lanjut, anas menyampaikan bahwa keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan libur lebaran dan cuti bersama yang totalnya mencapai sepuluh hari. 
“kami berharap ini bisa membantu mengurangi kemacetan yang sering terjadi selama arus balik lebaran,” katanya.
koordinasi juga telah dilakukan dengan kepolisian dan kementerian perhubungan untuk memastikan kebijakan ini berjalan lancar. 
menteri anas juga mengimbau instansi pemerintah untuk memantau ketat pencapaian kinerja dan kualitas pelayanan selama periode ini.
untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas selama libur lebaran, anas menyarankan agar instansi pemerintah memfasilitasi media konsultasi dan pengaduan. 
“ini penting agar masyarakat dapat terus mengawasi dan melaporkan jika ada pelayanan yang tidak optimal,” tutup anas. (sah/c1/abd)