Insentif Marbot Terealisasi Delapan Bulan

PESISIR BARAT, RADAR LAMPUNG – Dinas sosial (Dinsos) Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) telah merealisasikan insentif bagi marbot, imam masjid, guru ngaji.

Pun bantuan sosial individu lainnya untuk delapan bulan di tahun 2023 yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Pesbar tahun 2023.

Sekretaris Dinsos Pesbar, Rena Novasari, mengatakan, insentif yang merupakan bantuan dana hibah dari Pemkab Pesbar itu direalisasikan setiap tahun secara bertahap melalui masing-masing rekening penerima.

Sedangkan, untuk ditahun 2023 ini Pemkab Pesbar sudah merealisasikan insentif tersebut selama delapan bulan.

“Sementara untuk insentif empat bulan sisanya yakni September, Oktober, November dan Desember 2023 itu masih dalam proses pengusulan,” kata Rena, mewakili Kepala Dinsos Pesbar Agus Triyadi, Minggu (22/10).

Dijelaskanya, semua insentif untuk delapan bulan yakni Januari-Agustus 2023 telah diterima oleh seluruh marbot, imam masjid, guru ngaji dan lainnya.

Sedangkan, untuk besaran insentif bagi setiap marbot sebesar Rp500 ribu/bulan dengan jumlah 154 orang.

Kemudian, guru ngaji tingkat Kabupaten dengan besaran insentif Rp1 juta/bulan/orang dengan jumlah enam orang. Selanjutnya, untuk guru ngaji tingkat Kelurahan dengan besaran insentif Rp200 ribu/bulan/orang dengan jumlah 27 orang.

“Selain itu, untuk insentif imam masjid dengan besaran Rp200 ribu/bulan/orang dengan jumlah delapan orang. Lalu, guru sekolah Minggu umat hindu sebanyak enam orang, masing-masing mendapat Rp500 ribu/bulan,” jelasnya.

Selanjutnya, insentif guru sekolah minggu Khatolik satu orang dan Kristen satu orang masing-masing sebesar Rp500 ribu/bulan.

Lalu, bantuan sosial untuk ketua PHDI di Kecamatan Bangkunat, Ngambur, dan Pesisir Selatan masing-masing satu orang dengan besaran insentif Rp200 ribu/bulan, serta insentif pencatat nikah non muslim majelis Khatolik dan Kristen masing-masing ada satu orang sebesar Rp200 ribu/bulan.

“Sedangkan untuk insentif pencatat nikah non muslim majelis budhayana tidak dicairkan karena memang tidak ada penerimanya,” jelasnya.

Dikatakanya, dengan adanya insentif yang direalisasikan oleh Pemkab Pesbar walaupun secara bertahap itu merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemerintah. Mengingat, baik marbot, imam masjid, guru ngaji maupun pihak terkait lainnya itu tentu memiliki peran penting untuk masyarakat terutama di bidang keagamaan.

Sehingga diharapkan kedepan seluruh penerima insentif tersebut bisa lebih meningkatkan kembali tugasnya.

“Dengan adanya insentif tersebut mudah-mudahan bisa memicu semangat bagi semua marbot, imam masjid, dan guru ngaji ataupun penerima lainnya dalam melaksanakan tugas sehari-hari,” ujarnya.

Ditambahkannya, dalam penerima dana insentif itu setiap tahunnya akan terus mengalami perubahan terhadap jumlah penerima, baik penambahan maupun pengurangan.

Karena memang itu juga akan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Seperti misalnya, ditahun 2022 lalu untuk insentif pencatat nikah non muslim majelis budhayana itu ada penerimanya sehingga insentif bisa disalurkan.

Tetapi ditahun 2023 ini tidak disalurkan karena penerimanya memang tidak ada.

“Artinya, petugas untuk pencatat nikah non muslim majelis budhayana itu ditahun 2023 ini tidak ada di Kabaten Pesbar. Meski begitu, Dinsos Pesbar tetap akan melakukan monitoring dan evaluasi, sekaligus verifikasi dan validasi terhadap penerima insentif itu,” pungkasnya.(*)