Pesawaran Diminta Tingkatkan Kemandirian Fiskal

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Abdul Karim |

Selasa , 26 Mar 2024 - 17:27

Tidak Harus Tergantung DBH

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran untuk terus meningkatkan kemandirian fiskalnya dengan mengelola PAD secara maksimal. Sehingga tidak harus tergantung atau bertumpu pada dana transfer bagi hasil (DBH) dari provinsi. Seperti untuk pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan penghasilan tetap (siltap) perangkat desanya yang beberapa bulan belum terbayar karena mengandalkan DBH.

Hal ini disampaikan Sekretaris Provinsi Lampung Fahrizal Darminto menanggapi Pemkab Pesawaran yang beralasan belum dibayarkannya TPP dan siltap perangkat desanya karena belum dibayarkannya DBH dari Pemprov Lampung.

Terkait hal tersebut, tegasnya, Pemprov Lampung juga meminta agar penggunaan DBH sesuai peruntukannya. ’’Sesuai arahan Pak Gubernur, DBH diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur daerah,” ujar Fahrizal saat ditemui di lobi kantor Gubernur Lampung, Selasa (26/3).

Seperti DBH dari pajak rokok menurutnya digunakan untuk bidang kesehatan. Sedangkan, DBH dari pajak daerah sumbernya PKB dan BBN-KB yang berarti fokusnya pada perbaikan infrastruktur.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan penghasilan tetap (siltap) perangkat desa se-Kabupaten Pesawaran belum terbayar, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Pemkab) Pesawaran Wildan memojokkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Karena menurutnya, ini sebagai imbas belum diterimanya dana bagi hasil (DBH) dari Pemprov Lampung.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pesawaran ini juga menegaskan bahwa Pemprov Lampung selain belum membayarkan DBH kepada Kabupaten Pesawaran, juga semua kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Khusus proyeksi utang DBH Provinsi Lampung pada 2023 yang belum ditransfer ke Pemkab Pesawaran sendiri, menurut dia, mencapai Rp50 miliaran.

’’Bukan hanya Pesawaran, tetapi semua kabupaten/kota juga sama kalau soal DBH. Ketika sudah masuk, barulah kita manage untuk kebutuhan yang sifatnya prioritas. Di antaranya membayarkan TPP THR, gaji, dan THR sebelum Lebaran. Dan secara bertahap mentransfer alokasi dana desa untuk siltap,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya juga, Pemkab Pesawaran tidak hanya belum membayarkan penghasilan tetap bagi perangkat desanya. Tetapi juga, tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkup pemkab setempat sudah 3 bulan hingga menjelang hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah/2024 ini belum terbayar. Rinciannya untuk Desember 2023 serta Februari dan Maret 2024.

Salah satu sumber Radar Lampung mengaku baru beberapa hari lalu, tepatnya Jumat, 22 Maret 2024, menerima TPP untuk Januari 2024. Namun, dia berharap TPP Desember, Februari, dan Maret 2024 juga dapat dicairkan.

’’Kalau tahun lalu dari November dan Desember belum cair. Baru cairnya untuk November di Januari 2024 lalu. Kemudian cair lagi Maret ini, tapi untuk TPP Januari. Kami berharap TPP yang belum cair (Desember, Februari, dan Maret) juga THR dapat segera dicairkan,” ungkapnya, Minggu (24/3).

Senada dikatakan sumber lainnya bahwa baru dua hari lalu dirinya menerima notifikasi TPP sudah cair ke rekening. Itu pun TPP Januari yang dibayarkan pada minggu ke-3 Maret. Sementara, TPP yang tertunggak pada 2023 lalu masih menyisakan satu bulan lagi, yakni Desember.

pesawaran diminta tingkatkan kemandirian fiskal                            tidak harus tergantung dbh 
bandarlampung – pemerintah provinsi (pemprov) lampung meminta agar pemerintah kabupaten (pemkab) pesawaran untuk terus meningkatkan kemandirian fiskalnya dengan mengelola pad secara maksimal. sehingga tidak harus tergantung atau bertumpu pada dana transfer bagi hasil (dbh) dari provinsi. seperti untuk pembayaran tambahan penghasilan pegawai (tpp) dan penghasilan tetap (siltap) perangkat desanya yang beberapa bulan belum terbayar karena mengandalkan dbh.
hal ini disampaikan sekretaris provinsi lampung fahrizal darminto menanggapi pemkab pesawaran yang beralasan belum dibayarkannya tpp dan siltap perangkat desanya karena belum dibayarkannya dbh dari pemprov lampung.
terkait hal tersebut, tegasnya, pemprov lampung juga meminta agar penggunaan dbh sesuai peruntukannya. ’’sesuai arahan pak gubernur, dbh diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur daerah,” ujar fahrizal saat ditemui di lobi kantor gubernur lampung, selasa (26/3).
baca juga:safari ramadan, arinal serahkan banyak bantuan
seperti dbh dari pajak rokok menurutnya digunakan untuk bidang kesehatan. sedangkan, dbh dari pajak daerah sumbernya pkb dan bbn-kb yang berarti fokusnya pada perbaikan infrastruktur.
sebagaimana diberitakan sebelumnya, tambahan penghasilan pegawai (tpp) dan penghasilan tetap (siltap) perangkat desa se-kabupaten pesawaran belum terbayar, ketua tim anggaran pemerintah daerah (pemkab) pesawaran wildan memojokkan pemerintah provinsi (pemprov) lampung. karena menurutnya, ini sebagai imbas belum diterimanya dana bagi hasil (dbh) dari pemprov lampung.
sekretaris kabupaten (sekkab) pesawaran ini juga menegaskan bahwa pemprov lampung selain belum membayarkan dbh kepada kabupaten pesawaran, juga semua kabupaten/kota di provinsi lampung. khusus proyeksi utang dbh provinsi lampung pada 2023 yang belum ditransfer ke pemkab pesawaran sendiri, menurut dia, mencapai rp50 miliaran.
baca juga:perkiraan, arus mudik lebaran via bandara naik 28 persenan
’’bukan hanya pesawaran, tetapi semua kabupaten/kota juga sama kalau soal dbh. ketika sudah masuk, barulah kita manage untuk kebutuhan yang sifatnya prioritas. di antaranya membayarkan tpp thr, gaji, dan thr sebelum lebaran. dan secara bertahap mentransfer alokasi dana desa untuk siltap,” jelasnya.
diberitakan sebelumnya juga, pemkab pesawaran tidak hanya belum membayarkan penghasilan tetap bagi perangkat desanya. tetapi juga, tambahan penghasilan pegawai (tpp) bagi aparatur sipil negara (asn) di lingkup pemkab setempat sudah 3 bulan hingga menjelang hari raya idul fitri 1445 hijriah/2024 ini belum terbayar. rinciannya untuk desember 2023 serta februari dan maret 2024. 
salah satu sumber radar lampung mengaku baru beberapa hari lalu, tepatnya jumat, 22 maret 2024, menerima tpp untuk januari 2024. namun, dia berharap tpp desember, februari, dan maret 2024 juga dapat dicairkan.
’’kalau tahun lalu dari november dan desember belum cair. baru cairnya untuk november di januari 2024 lalu. kemudian cair lagi maret ini, tapi untuk tpp januari. kami berharap tpp yang belum cair (desember, februari, dan maret) juga thr dapat segera dicairkan,” ungkapnya, minggu (24/3).
senada dikatakan sumber lainnya bahwa baru dua hari lalu dirinya menerima notifikasi tpp sudah cair ke rekening. itu pun tpp januari yang dibayarkan pada minggu ke-3 maret. sementara, tpp yang tertunggak pada 2023 lalu masih menyisakan satu bulan lagi, yakni desember.
’’baru aja kemarin masuk (tpp), itu untuk januari. harapannya, desember 2023 serta februari dan maret 2024 juga dapat dicairkan,” ucapnya penuh harap.
terpisah, kepala bpkad yosa rizal saat dikonfirmasi teleponnya, 081271890xxx, dalam keadaan tidak aktif. pesan melalui whatsapp yang terkirim pun  hanya ceklis satu. 
sebelumnya, sekkab pesawaran wildan menegaskan jika tpp yang tertunggak di november dan desember 2023 sekitar rp6,6 miliar dan akan dibayarkan di januari 2024.  "tidak hanya pesawaran, dana bagi hasil (dbh) yang tidak lancar menjadi salah satu faktor penyebab tpp tertunggak atau gak terbayarkan," ungkap wildan, jumat (5/1) lalu.
dikatakannya, dua bulan tpp yang tidak terbayar tersebut sudah masuk di apbd murni tahun anggaran 2024 dan akan dibayarkan di januari (saat itu).  “kalaupun ada kekurangan akan di-input lagi di perubahan (apbdp) untuk ditambah,”ucapnya. 
diakui mantan kepala dinas pemuda dan olahraga pesawaran ini, pada umumnya penyaluran tpp setiap tahunnya sebanyak 12 kali untuk reguler. satu kali tunjangan hari raya dan tpp ke -13. dimana untuk tpp ke -13 dan ke-14 menurutnya masing-masing dibayarkan 50 persen. 
kemudian dikarenakan adanya tpp dua bulan yang tidak terbayar pada 2023, maka pemerintah daerah akan melakukan rasionalisasi anggaran untuk mencukupkan tpp yang menjadi haknya asn di 2024 ini.  ”ini (tpp) yang sebulan sudah mulai kita salurkan, anggaran kas (angkas) sudah di-input. karena sesuai intruksi pimpinan dalam hal ini pak bupati, agar tpp yang tertunggak dapat dibayarkan karena memang itu menjadi haknya asn,” jelasnya. 
selaku ketua tim anggaran pemerintah daerah (tapd), ia pun mengintruksikan agar seluruh organisasi perangkat daerah (opd) di pesawaran dapat melakukan efisiensi anggaran. kemudian mengintruksikan agar opd pengempu pajak dapat memaksimalkan realisasi pendapatan pada tahun 2024 ini.
“nanti kita akan lakukan ekstensifikasi dan intensifikasi terkait pendapatan terutama dari sektor pajak,”imbuhnya. 
diketahui, siltap perangkat desa di kabupaten pesawaran, provinsi lampung, sudah menunggak selama 4 bulan terakhir.  ini berdasarkan informasi sekaligus hasil penelusuran tim radar lampung ke beberapa desa di kabupaten tersebut, kamis (21/3).
kepada radar lampung, salah seorang pegawai kantor desa di kabupaten pesawaran dengan leluasa menceritakan permasalahan tersebut.  "iya bener mas, sudah beberapa bulan ini. kami nyebutnya siltap," katanya. 
disebutkan bahwa ia dan pegawai lainnya di desa tersebut sudah lama tidak menerima gaji.  sudah terhitung sejak bulan desember 2023 hingga saat ini, gaji mereka belum juga dibayarkan. 
"sekarang udah masuk akhir maret, ya udah 4 bulanlah berarti. mana gak ada tanda-tanda lagi," ungkapnya. 
sumber ini juga mengatakan bahwa gaji mereka sudah seringkali terhambat sejak awal tahun 2023 lalu. bahkan seringkali tak dibayarkan secara penuh, melainkan dibayar dengan cara bertahap.
gaji perangkat desa di kabupaten pesawaran, masih menurut sumber ini, selalu dibayarkan selama tiga bulan sekali.  namun, para pegawai yang seharusnya menerima gaji penuh setiap tiga bulan sekali justru seringkali hanya menerima 1 bulan gaji. 
"udah nunggunya lama, eh pas dibayar cuma sebulan. kan kita jadi gimana gitu mas," ucapnya. 
sumber ini mengatakan terakhir kali mereka menerima gaji pada februari 2024. itu pun hanya sebulan gaji untuk bulan november 2023. ”permasalahan ini dirasakan seluruh pegawai di setiap desa yang ada di kabupaten pesawaran, mas” ucapnya..  
demi memastikan hal tersebut, tim radar lampung kemudian menyambangi desa lain di kabupaten tersebut.  cerita sama pun didapat dari pegawai di desa setempat. dimana, tunggakan gaji yang sudah hampir selama 4 bulan cukup memberatkan mereka. 
"kita itu cuma terima 2 juta setiap bulannya," jelas sumber yang sengaja disembunyikan identitasnya. 
sementara dikatakannya bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidup harus dilakukan setiap hari.  seperti membeli beras, sayur, minyak, gas dan kebutuhan dapur lainnya, juga mengisi bensin kendaraan.  ditambah lagi kebutuhan pribadi, kebutuhan istri, serta jajan anak dan lain sebagainya. 
"kalaupun bisa ngutang pak, paling lama 1 bulan udah ditagih warung. nah, kami nunggaknya udah mau 4 bulan," jelasnya. 
sumber ini mengatakan, bagi pegawai yang pasangannya baik suami/istri berpenghasilan sendiri mungkin akan terbantu.  namun bagaimana nasib orang seperti dirinya, seorang suami yang menjadi tulang punggung bagi istri dan anak-anaknya sangat kesulitan. 
"kebayang gak sama bapak? gimana hidup kami. sementara kerja di sini (desa) full, gak punya penghasilan lain kita," jelasnya. 
untuk itu, dengan sangat dirinya berharap agar gaji mereka dapat segera diberikan.  tak hanya itu, sumber ini juga meminta agar ke depan gaji mereka dapat dibayarkan dengan normal kembali seperti sebelumnya.
tak cukup sampai di situ. tim radarlampung kembali melanjutkan penelusuran ke desa lain secara acak. 
di tempat yang sengaja tak disebutkan nama desanya tersebut, permasalahan tunggakan gaji ini juga sampai memberi tekanan batin ke sebagian pegawai.  salah satunya mengaku harus berkali-kali menghadapi penagih leasing yang belakangan kerap mendatangi rumahnya. 
"kadang sampe gak saya bukain pintu pak kalau dateng ke rumah itu," katanya. 
itu bukan karena dirinya hendak menghindari pembayaran cicilan motornya, melainkan karena memang tidak memiliki uang untuk dibayarkan.  sementara motor tersebut merupakan motor yang tiap hari ia gunakan untuk berangkat ke kantor desa. tak jarang juga dipakai untuk kepentingan desa. 
"lagian saya harus bayar pake apa coba pak," keluhnya. 
nasib hampir serupa dialami pegawai lain yang karena pinjaman bank membuat gajinya harus ludes terpotong cicilan.  itu dirasakannya pada bulan februari 2024, dimana gaji pembayaran bulan november 2023 sudah otomatis terpotong untuk cicilan. 
"kita kan pinjem ke bank lampung dan diketahui oleh kades. nah itu setiap bulan otomatis terpotong. per bulannya 1,2 juta," ungkapnya. 
itu yang oleh sumber ini dirasakan hampir selama 1 tahun ke belakang.  menurutnya, mereka menerima siltap sebesar rp 2.050.000 per bulannya. 
gaji mereka sepenuhnya di sana semua, tanpa ada instensif maupun tukin tambahan lainnya.  "kami kan bukan pns pak, cuma seragamnya aja yang sama. gaji kami ya cuma segitu," terangnya. 
sumber ini mengatakan bahwa pencairan gaji yang tiap 3 bulan sekali tersebut biasanya menunggu arahan dari atasan.  atasan tertinggi dimaksud adalah bupati dendi ramadhona yang saat ini tengah berada di rusia bersama istri dan beberapa pejabatnya. 
"biasanya mereka sampaikan, sudah bisa diajukan ya. barulah kami ajukan untuk pencairan gaji. kalau sekarang ya mau gimana, bupatinya aja lagi ke rusia ya katanya. apa yang mau diajuin," tutupnya sembari bercerita bahwa dirinya juga sudah mendengar informasi kepergian dendi ke rusia.
diketahui, bupati pesawaran dendi ramadhona saat ini memang sedang tidak berada di kabupaten psawaran. ia tengah berkunjungan ke rusia bersama sang istri juga kepala kepala dinas pariwisata, kepala bappeda, dan kepala dinas pendidikan kabupten pesawaran. 
kunjungan yang katanya mendampingi kemenparekraf ri tersebut sekaligus sebagai tindak lanjut dari kegiatan pesawaran investment promotion (pip) di jakarta beberapa waktu lalu. 
saat dikonfirmasi, sekda pesawaran wildan pun membenarkannya. ’’iya benar, beliau (bupati dendi) dalam rangka kunjungan kerja mendampingi kementerian pariwisata. dan terkait izinnya sudah lengkap. untuk lebih jelasnya hubungi kadiskominfo ya,” ungkap wildan, senin (18/3). 
terpisah, meski membenarkan keberangkatan bupati dendi ramadhona ke rusia, kepala diskominfo pesawaran jayadi yasa enggan berkomentar lebih jauh. ’’beliau ke sana dampingi kementerian pariwisata sebagai tindak lanjut dari kegiatan pesawaran investment promotion,” ucapnya sama seperti disampaikan wildan.
sebelumnya, bupati pesawaran dendi ramadhona mengatakan jika pesawaran memiliki cita-cita menjadi sebuah kabupaten yang semakin maju dan sejahtera dengan masyarakat yang produktif. hal itu ditegaskannya saat membuka pesawaran investment promotion tahun 2024 di gedung t tower bank bjb, jakarta, jumat (1/3).
pemerintah kabupaten pesawaran, lanjutnya, saat ini terus bergiat melakukan pembangunan berbasis inovasi untuk meningkatkan daya saing daerah. pemkab pesawaran berkerjasama dengan pt bank pembangunan daerah jawa barat dan banten (bjb), tbk. cabang bandarlampung menggelar pesawaran investment promotion yang merupakan salah satu program inovasi dari bupati pesawaran dalam menjaring para investor untuk berinvestasi di kabupaten pesawaran. 
program inovasi itu, katanya, ditujukan untuk semakin mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi. yaitu industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja. 
dendi berharap melalui pip ini para peserta dapat memperoleh gambaran mengenai sumber daya potensi serta mendapatkan informasi akurat mengenai peluang investasi di kabupaten pesawaran. di hadapan beberapa kementerian ri, kadin serta para calon investor, dendi memaparkan berbagai potensi yang terdapat di kabupaten pesawaran. 
dalam paparannya bahwa saat ini pemkab pesawaran tengah bernovasi dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus (kek) pariwisata teluk pandan dan membangun kawasan industri (ki) tegineneng. ’’pariwisata menjadi salah satu sektor strategis yang dapat digali di kabupaten pesawaran,” ungkap dendi. (pip/c1/rim)