Pemkab dan Kejari Lampura MoU Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Senin , 26 Feb 2024 - 20:12

Bupati Lampung Utara saat menandatangani MoU dengan kejari setempat terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.-FOTO IST -

KOTABUMI - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) diawal tahun 2024 kembali berhasil memulihkan keuangan negara melalui hasil lelang barang rampasan negara.

Kepala Kejaksaan Negeri Lampura, Mohamad Farid Rumdana melalui Kepala Seksi (Kasi) Barang Bukti dan Barang Rampasan, Alif Darmawan Maruszama mengatakan pemulihan keuangan negara hingga Rp141 juta rupiah merupakan hasil dari pelelangan satu bidang tanah dengan segala sesuatu yang berada diatasnya.

“Kita lelang sebidang tanah dengan SHM nomor 01006 yang diterbitkan tanggal 15 November 2017 dengan luas lahan 16.000 M2 atas nama Zulkifli Zulkarnain yang terletak di Desa Gunung Besar Kecamatan Abung Tengah, dan kita lelang pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 kemarin,” terang Alif Darmawan kepada Radar Lampung.

Masih kata dia, pelelangan barang rampasan dari perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejari Lampura merupakan bentuk optimalisasi dan konsistensi Kejaksaan pada pemulihan keuangan negara.

“Disamping menjaga keuangan negara, pelelangan barang hasil rampasan negara ini juga merupakan bentuk dari optimalisasi dan konsistensi Kejaksaan Negeri Lampura dalam membantu memulihkan keuangan negara,” tuturnya. (*)

pemkab dan kejari lampura mou bidang hukum perdata dan tata usaha negara                            kotabumi - pemerintah kabupaten lampung utara (lampura) menjalin kesepakatan bersama dengan kejaksaan negeri (kejari) setempat terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan.
penandatanganan dilakukan langsung oleh bupati lampura hi. budi utomo, s.e., m.m. dan kepala kejari lampura mohamad farid rumdana, s.h., m.h. di ruang siger setkab lampura belum lama ini.
turut mendampingi juga, dandim o412/lu letkol inf. hery eko prabowo. hadir juga pada acara tersebut, perwakilan instamsi vertikal, serta jajaran pejabat di lingkungan penerintah kabupaten lampung utara.
“alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini saya atas nama pribadi dan pemerintah kabupaten lampung utara mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada kepala kejaksaan negeri lampung utara beserta jajaran yang telah bersinergi dengan pemerintah kabupaten lampung utara,” kata bupati budi utomo.
baca juga:kemenkeu ri beri penghargaan kepada pemkab lampung utara 
sebagaimana diketahui, sambung bupati, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam undang-undang kejaksaan, bahwa kejaksaan juga memiliki tugas dan peran penting di dalam proses pembangunan.
dalam hal itu, kata budi utomo, diantaranya turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan, melindungi kepentingan masyarakat, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara.
sementara, kajari lampura, mohamad farid rumdana, s.h., m.h., ketikan diminta keterangannya mengatakan, patut disadari juga bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan ini, sering dihadapkan pada berbagai kemungkinan terjadinya permasalahan hukum.
karena itu, tentunya diperlukan adanya pendampingan dan pemberian bantuan hukum dari jaksa pengacara negara (jpn).
baca juga:polres waykanan ringkus 2 begal meresahkan 
dalam hal perkara perdata maupun tata usaha negara, baik secara litigasi maupun non litigasi, dan juga diperlukan adanya pemberian pertimbangan hukum, memberikan pendapat hukum (legal opinion) dan/atau pendampingan hukum (legal assistance) di bidang perdata dan tata usaha.
“serta sekaligus juga peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia (sdm) yang ada di pemerintah kabupaten lampung utara ini,” pungkasnya (*)
 
kejari kembali berhasil pulihkan keuangan negara
kotabumi - kejaksaan negeri (kejari) kabupaten lampung utara (lampura) diawal tahun 2024 kembali berhasil memulihkan keuangan negara melalui hasil lelang barang rampasan negara. 
kepala kejaksaan negeri lampura, mohamad farid rumdana melalui kepala seksi (kasi) barang bukti dan barang rampasan, alif darmawan maruszama mengatakan pemulihan keuangan negara hingga rp141 juta rupiah merupakan hasil dari pelelangan satu bidang tanah dengan segala sesuatu yang berada diatasnya. 
baca juga:dinas putr metro segera perbaiki infrastruktur rusak akibat banjir
“kita lelang sebidang tanah dengan shm nomor 01006 yang diterbitkan tanggal 15 november 2017 dengan luas lahan 16.000 m2 atas nama zulkifli zulkarnain yang terletak di desa gunung besar kecamatan abung tengah, dan kita lelang pada hari jumat tanggal 26 januari 2024 kemarin,” terang alif darmawan kepada radar lampung.
masih kata dia, pelelangan barang rampasan dari perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejari lampura merupakan bentuk optimalisasi dan konsistensi kejaksaan pada pemulihan keuangan negara.
“disamping menjaga keuangan negara, pelelangan barang hasil rampasan negara ini juga merupakan bentuk dari optimalisasi dan konsistensi kejaksaan negeri lampura dalam membantu memulihkan keuangan negara,” tuturnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 27 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Adi Herlansyah Hisbullah Huda (Iklan Maria)

Berita Pilihan