Kolaborasi untuk Jaga Ketersediaan dan Kestabilan Harga Beras di Lampung

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Jumat , 16 Feb 2024 - 21:49

ilustrasi edwin/radar lampung-ilustrasi edwin/radar lampung-

BANDARLAMPUNG - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama pihak terkait bergerak cepat menindaklanjuti masalah kenaikan dan kelangkaan beras.

Gubernur Arinal langsung menggelar rapat khusus dengan stakeholders. Dia mengatakan Provinsi Lampung merupakan lokomotif pertanian Indonesia. Dalam arti luas mulai tanaman pangan, perkebunan, peternakan, hingga perikanan.

Di mana, lanjut Arinal, beberapa hari terakhir banyak beredar informasi mengenai kelangkaan beras dan kenaikan harga beras yang melampaui harga eceran tertinggi (HET).

Arinal menjelaskan Lampung merupakan lumbung pangan dengan luasan sekitar 457 ribu hektare sawah.

Saat ini Lampung merupakan sumber padi sawah dan memiliki irigasi yang baik. Terbukti fenomena alam el nino tidak terlalu berdampak signifikan terhadap sektor pertanian di Lampung.

“Jadi rapat koordinasi yang dilakukan saya dan jajaran bersama pimpinan BI Lampung dan Bulog untuk membicarakan antisipasi sebagai lumbung pangan tetapi ada kesulitan,” ucapnya.

Hasilnya, disampaikan Gubernur Arinal, Lampung telah mulai melakukan musim tanam pada Oktober 2023 lalu dan akan segera panen.

Daerah yang akan panen dalam waktu dekat ada di Lampung Tengah dan Lampung Selatan dengan luasan sekitar 140 ribu hektare yang menghasilkan sekitar 800 ribu ton gabah atau beras.

Panen akan dimulai dari akhir Februari hingga awal Maret 2024. Kemudian akan panen raya pada April 2024 mendatang.

Untuk menyerap hasil panen tersebut, Gubernur Arinal meminta agar Disperindag Lampung dan Perum Bulog Kanwil Lampung untuk meningkatkan koordinasi.

“Jadi pembeli urusan Disperindag dan Bulog. Bulog harus peka dan dinas juga harus peka jadi harga bisa stabil. Tidak diganggu oknum perdagangan,” pesannya.

“Jadi secara teknis Lampung tidak akan terjadi kekurangan beras. Persoalan (kekurangan, red) bisa terjadi karena perdagangannya,” sambung Arinal.

kolaborasi untuk jaga ketersediaan dan kestabilan harga beras di lampung                            bandarlampung - gubernur lampung arinal djunaidi bersama pihak terkait bergerak cepat menindaklanjuti masalah kenaikan dan kelangkaan beras.
gubernur arinal langsung menggelar rapat khusus dengan stakeholders. dia mengatakan provinsi lampung merupakan lokomotif pertanian indonesia. dalam arti luas mulai tanaman pangan, perkebunan, peternakan, hingga perikanan.
di mana, lanjut arinal, beberapa hari terakhir banyak beredar informasi mengenai kelangkaan beras dan kenaikan harga beras yang melampaui harga eceran tertinggi (het).
arinal menjelaskan lampung merupakan lumbung pangan dengan luasan sekitar 457 ribu hektare sawah.
saat ini lampung merupakan sumber padi sawah dan memiliki irigasi yang baik. terbukti fenomena alam el nino tidak terlalu berdampak signifikan terhadap sektor pertanian di lampung.
baca juga:pesawat asia one air ditembak otk, begini kondisinya! 
“jadi rapat koordinasi yang dilakukan saya dan jajaran bersama pimpinan bi lampung dan bulog untuk membicarakan antisipasi sebagai lumbung pangan tetapi ada kesulitan,” ucapnya.
hasilnya, disampaikan gubernur arinal, lampung telah mulai melakukan musim tanam pada oktober 2023 lalu dan akan segera panen.
daerah yang akan panen dalam waktu dekat ada di lampung tengah dan lampung selatan dengan luasan sekitar 140 ribu hektare yang menghasilkan sekitar 800 ribu ton gabah atau beras.
panen akan dimulai dari akhir februari hingga awal maret 2024. kemudian akan panen raya pada april 2024 mendatang.
baca juga:pln lampung kunjungi iims dan museum listrik di jakarta
untuk menyerap hasil panen tersebut, gubernur arinal meminta agar disperindag lampung dan perum bulog kanwil lampung untuk meningkatkan koordinasi.
“jadi pembeli urusan disperindag dan bulog. bulog harus peka dan dinas juga harus peka jadi harga bisa stabil. tidak diganggu oknum perdagangan,” pesannya.
“jadi secara teknis lampung tidak akan terjadi kekurangan beras. persoalan (kekurangan, red) bisa terjadi karena perdagangannya,” sambung arinal.
gubernur arinal mengungkapkan, pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan untuk tidak memperbolehkan jual beli gabah keluar provinsi. hanya beras yang diperbolehkan.
aturan tersebut tertuang dalam peraturan daerah (perda) nomor 7 tahun 2017 dan peraturan gubernur (pergub) lampung nomor 71 tahun 2017 tentang larangan pengiriman gabah ke luar daerah.
“satgas pangan dari polda dan dishub akan mengawasi bahwa gabah kita tidak boleh dijual keluar daerah. tapi kalau beras silakan. karena gabah ada di tingkat petani, gabah itu untuk menjaga stabilitas dan kebutuhan rakyat,” tegasnya.
dengan langkah ini, kata arinal, stok pangan akan tetap tersedia. “artinya rapat pangan ini untuk menjaga. karena beras ini kedaulatan pangan wajib hukumnya kita membantu lampung penghasil 3,2 juta padi atau beras,” ungkapnya. 
lanjut gubernur arinal, dari produksi 3,2 juta beras ini,  konsumsi di dalam daerah hanya mencapai 1,2 juta ton.
“lampung ini penghasil 3,2 juta ton padi tapi lampung ini punya kebutuhan 1,2 juta. ini wajib hukumnya dipertahankan sebagai konsumsi rakyat. dan yang 2 juta bisa saja kita distribusikan keluar provinsi tapi dalam bentuk beras bukan gabah,” ungkapnya.
diakui gubernur arinal, pendapatan petani lampung juga wajib hukumnya meningkat. tetapi standar yang dijual petani tidak menguntungkannya.
“karena yang mengungkapkan di tingkat penjual ke konsumen. konsumen merasa harganya mahal protes. tapi petani selalu alami nasib berbeda. karena itu kita koordinasikan bagaimana pendapat petani meningkat dan konsumen tidak ke mahalan membeli beras,” tuturnya.
untuk itu, gubernur arinal meminta bulog membuat gudang tidak hanya di ibu kota, tetapi juga di seluruh kabupaten/kota. seperti bekerja sama dengan bumdes.
’’saya sudah minta bulog jangan angkut ke gudang di kota tapi harus siapkan kerjasama bumdes agar ada rumah atau gudang kecil,” ucapnya.
’’jangan sampai di balik kesulitan ini ada yang cari untung. saya tegaskan satgas pangan bahwa padi tidak diperkenankan dijualbelikan ke luar daerah,” ungkapnya.
diketahui, untuk mengecek harga dan ketersediaan, gubernur arinal telah melakukan tinjauan ke pasar panjang, bandarlampung, pada jumat (16/2).
pada tinjauan tersebut, pemprov lampung melalui disperindag lampung melakukan operasi pasar beras bekerja sama dengan bulog lampung. (pip/c1/fik)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung Edisi Minggu 18 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan