Operasional KPPS Lampung Barat Tembus Rp3,8 Miliar, Ini di Luar Honor

LAMPUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Barat resmi menetapkan biaya operasional kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang akan bertugas selama dua hari pada pemilihan umum (pemilu) 14 Februari mendatang. 

Berdasarkan rilis resmi KPU Lambar, total anggaran operasional yang akan diterima KPPS untuk dua hari sebesar Rp4.344.000. 

Sekretaris KPU Lambar Redy Kennedy, M.I.P. merincikan anggaran Rp4.344.000 yang akan diterima oleh KPPS untuk mendukung terselenggaranya Tungsura tersebut yakni penbelian paket data untuk dua orang masing-masing Rp50.000,atau Rp100.000 untuk dua orang serta pembelian multivitamin daya tahan tubuh untuk sembilan orang masing-masing Rp50.000 atau total Rp450.000. 

BACA JUGA:Satu atau Dua Putaran, KPU RI Beri Tanggapan

Selanjutnya pembelian ATK/kelengkapan lainnya satu paket Rp150.000, kebutuhan lainnya satu paket Rp300.000,- dukungan Tungsura berupa sewa alat scan/photo copy satu paket Rp500.000, pembuatan kelengkapan TPS satu paket Rp2.000.000. 

“Kemudian, uang makan dan Snack sembilan orang selama dua hari Rp40.000 per orang, atau total Rp770.000,- snack sembilan orang selama dua hari Rp8.000,- atau total Rp144.000, sehingga keseluruhan anggaran yang dikelola KPPS itu sebesar Rp4.344.000,” ungkap Redy Kennedy, Kamis 8 Februari 2024.

Dengan besaran anggaran operasional yang ditetapkan tersebut, kata Redy, maka terjadi perubahan dari rencana anggaran sebelumnya, dimana untuk biaya operasional 982 KPPS berdasarkan keputusan terbaru dengan mengacu pada aturan yang ada totalnya mencapai Rp4.265.808.000. 

BACA JUGA:Bentuk Desk Pemilu, Wali Kota Bandarlampung Tekankan ASN

Untuk anggaran biaya operasional tersebut, sambungnya, tidak ada kendala dan akan segera di transfer ke rekening giro, sehingga menjelang pelaksanaan pemungutan suara anggaran telah sampai di KPPS. 

“Insha Allah tidak ada kendala untuk biaya operasional tersebut, anggarannya sudah ada dan tinggal ditransfer, dan kami tekankan dana yang cikucurkan nantinya dipergunakan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Viral di media sosial dan berbagai berita mengenai dugaan pemotongan uang pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Salah satunya di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 

Sementara, kondisi di Bandarlampung sendiri memang belum dicairkan, baik anggaran pelantikan maupun anggaran bimtek. 

BACA JUGA:Bentuk Desk Pemilu, Wali Kota Bandarlampung Tekankan ASN

Kepala Divisi SDM dan Parmas KPU Kota Bandarlampung Hamaami menjelaskan sampai saat ini pencairan masih dalam proses. ’’Belum ada yang dicairkan kok. Semuanya belum. Masih dalam proses semuanya,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (29/1).