Sabar, Pencairan Uang Pelantikan dan Bimtek KPPS di Bandar Lampung Masih Proses

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Senin , 29 Jan 2024 - 19:10

Kadiv SDM dan Parmas KPU Bandarlampung Hamami -FOTO IST -

BANDARLAMPUNG – Viral di media sosial dan berbagai berita mengenai dugaan pemotongan uang pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Salah satunya di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Sementara, kondisi di Bandarlampung sendiri memang belum dicairkan, baik anggaran pelantikan maupun anggaran bimtek.

Kepala Divisi SDM dan Parmas KPU Kota Bandarlampung Hamaami menjelaskan sampai saat ini pencairan masih dalam proses. ’’Belum ada yang dicairkan kok. Semuanya belum. Masih dalam proses semuanya,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (29/1).

Diketahui, merujuk pada rekturmen beberapa waktu lalu, jumlah KPPS di Kota Bandar Lampung ada sekitar 20.160 orang. Di mana, jumlah ini merupakan 2.880 tempat pemungutan suara (TPS) dikalikan tujuh personel KPPS di setiap TPS nya.

Jika sudah dicairkan, sambungnya, akan ditransfer ke rekening PPS. Kemudian, PPS akan mendistribusikan ke KPPS.

“Memang sampai saat ini belum ada pencairan kok. Masih dalam proses/ Insya Allah dalam waktu dekat,” ucapnya.

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyoroti dugaan disunatnya anggaran pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di beberapa daerah, satu di antaranya ialah di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Mardani meminta pihak para penyelenggara pemilu dan pihak berwajib untuk mengecek hal ini secara detail di lapangan, agar semua menjadi lebih transparan.

“Mesti dicek. Semua mesti transparan. Petugas KPPS adalah pejuang. Jangan dikurangi haknya,” kata Mardani saat dihubungi Parlementaria, Sabtu malam, di Jakarta (28/1/).

Pengecekan ini dirasa penting oleh Mardani karena menyangkut hak dari para petugas KPPS. Mardani pun mengingatkan jangan sampai adanya dugaan disunatnya anggaran ini dibiarkan dan menjadi petaka bagi pemilu 2024 kedepannya.

Ia pun mengingatkan bagaimana pada Pemilu 2019 lalu, total ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. ”Jangan sampai kejadian ratusan yg meninggal dulu diulangi,” tegas Politisi Fraksi PKS ini. (abd)

sabar, pencairan uang pelantikan dan bimtek kpps di bandar lampung masih proses                            bandarlampung – viral di media sosial dan berbagai berita mengenai dugaan pemotongan uang pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps). salah satunya di kabupaten sleman, daerah istimewa yogyakarta (diy).
sementara, kondisi di bandarlampung sendiri memang belum dicairkan, baik anggaran pelantikan maupun anggaran bimtek.
kepala divisi sdm dan parmas kpu kota bandarlampung hamaami menjelaskan sampai saat ini pencairan masih dalam proses. ’’belum ada yang dicairkan kok. semuanya belum. masih dalam proses semuanya,” ujarnya saat dikonfirmasi, senin (29/1).
baca juga:kpu diminta antisipasi data keamanan pemilu di sirekap
diketahui, merujuk pada rekturmen beberapa waktu lalu, jumlah kpps di kota bandar lampung ada sekitar 20.160 orang. di mana, jumlah ini merupakan 2.880 tempat pemungutan suara (tps) dikalikan tujuh personel kpps di setiap tps nya.
jika sudah dicairkan, sambungnya, akan ditransfer ke rekening pps. kemudian, pps akan mendistribusikan ke kpps.
“memang sampai saat ini belum ada pencairan kok. masih dalam proses/ insya allah dalam waktu dekat,” ucapnya.
baca juga:ratusan advokad aai lampung hadiri deklarasi nasional dukung prabowo-gibran di pilpres 2024 
anggota komisi ii dpr ri mardani ali sera menyoroti dugaan disunatnya anggaran pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) di beberapa daerah, satu di antaranya ialah di kabupaten sleman, daerah istimewa yogyakarta (diy). mardani meminta pihak para penyelenggara pemilu dan pihak berwajib untuk mengecek hal ini secara detail di lapangan, agar semua menjadi lebih transparan.  
“mesti dicek. semua mesti transparan. petugas kpps adalah pejuang. jangan dikurangi haknya,” kata mardani saat dihubungi parlementaria, sabtu malam, di jakarta (28/1/).
pengecekan ini dirasa penting oleh mardani karena menyangkut hak dari para petugas kpps. mardani pun mengingatkan jangan sampai adanya dugaan disunatnya anggaran ini dibiarkan dan menjadi petaka bagi pemilu 2024 kedepannya.
ia pun mengingatkan bagaimana pada pemilu 2019 lalu, total ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. ”jangan sampai kejadian ratusan yg meninggal dulu diulangi,” tegas politisi fraksi pks ini. (abd)

Tag

Share