Minggu, 22 Sep 2024
Network
Beranda
Berita Utama
Ekonomi Bisnis
Lampung Raya
Politika
Olahraga
Metropolis
Lainnya
Advertorial
Edisi Khusus
Iklan Baris
Sosok
Bursa Kerja
Arsitektur
Wisata dan Kuliner
Otomotif
Teknologi
Lifestyle
Kesehatan
Hobi
Kriminal
Pendidikan
Edisi Ramadan
Network
Beranda
Berita Utama
Detail Artikel
Perludem Desak Jokowi Tarik Pernyataan
Reporter:
Abdul Karim
|
Editor:
Abdul Karim
|
Rabu , 24 Jan 2024 - 19:55
perludem desak jokowi tarik pernyataan jakarta – pernyataan tegas presiden joko widodo (jokowi) bahwa dirinya dan menteri boleh kampanye dan berpihak dalam pilpres 2024 menuai beragam kritik. sebagai presiden, pernyatannya tersebut dinilai sangat dangkal dan merupakan praktik kenegaraan terburuk dalam sejarah indonesia. direktur eksekutif perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (perludem) khoirunnisa agustgyati mengatakan sangat dangkalnya pernyataan jokowi tersebut juga berpotensi menjadi pembenar bagi presiden, menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan pada pemilu 2024. apalagi, menurut dia, jokowi punya konflik kepentingan langsung dengan pemenangan pemilu 2024. sebab anak sulungnya, gibran rakabuming raka, merupakan calon wakil presiden (cawapres) yang mendampingi calon presiden (capres) nomor urut 02 prabowo subianto. ’’padahal netralitas aparatur negara adalah salah satu kunci mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur, fair, dan demokratis," kata khoirunnisa dalam keterangannya, rabu (24/1). baca juga:pengurus masjid al-furqon tidak pungut parkir ia pun menyesalkan jokowi hanya merujuk pada ketentuan pasal 281 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 2017. ketentuan tersebut menyatakan bahwa kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara. padahal dalam uu nomor 7 tahun 2017, khsusnya dalam pasal 282 uu nomor 7 tahun 2017, terdapat larangan kepada pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. dalam konteks ini, lanjut khoirunnisa, presiden jokowi dan seluruh menterinya jelas pejabat negara. sehingga ada batasan bagi presiden dan pejabat negara lain, termasuk menteri, untuk tidak melakukan tindakan atau membuat keputusan yang menguntungkan peserta pemilu tertentu, apalagi dilakukan di dalam masa kampanye. baca juga:warning, ad hoc penyelenggara pemilu di pesisir barat wajib faham sirekap "dalam konteks ini, jika ada tindakan presiden, apapun itu bentuknya, jika dilakukan tidak dalam keadaan cuti di luar tanggungan negara, tetapi menguntungkan peserta pemilu tertentu, itu jelas adalah pelanggaran pemilu. termasuk juga tindakan menteri yang melakukan tindakan tertentu, yang menguntungkan peserta pemilu tertentu, itu adalah pelanggaran kampanye pemilu. apalagi tindakan itu dilakukan tidak dalam cuti di luar tanggungan negara," tegas khoirunnisa. perludem mendesak presiden jokowi menarik pernyataan bahwa presiden dan menteri boleh berpihak. karena akan berpotensi menjadi alasan pembenar untuk pejabat negara dan seluruh aparatur negara untuk menunjukkan keberpihakan politik di dalam penyelenggaraan pemilu, dan berpotensi membuat proses penyelenggaraan pemilu dipenuhi dengan kecurangan, dan menimbulkan penyelenggaraan pemilu yang tidak fair dan tidak demokratis. tidak hanya itu. ia juga mendesak bawaslu untuk secara tegas dan bertanggungjawab menyelesaikan dan menindak seluruh bentuk ketidaknetralan dan keberpihakan aparatur negara dan pejabat negara, yang secara terbuka menguntungkan peserta pemilu tertentu. selain itu, menindak seluruh tindakan yang diduga memanfaatkan program dan tindakan pemerintah yang menguntungkan peserta pemilu tertentu. "mendesak kepada seluruh pejabat negara, seluruh apartur negara untuk menghentikan aktivitas yang mengarah pada keberpihakan, menyalahgunakan program pemerintah yang mengarah kepada dukungan pada peserta pemilu tertentu," serunya. sementara, mantan menteri energi dan sumber daya manusia (esdm) sudirman said yang juga executive co-captain timnas amin menyebut bahwa presiden maupun menteri boleh berkampanye dan memihak terhadap paslon tertentu merupakan praktik kenegaraan terburuk dalam sejarah. baca juga:kasatbinmas minta warga sukajawa baru aktifkan siskamling sudirman mengatakan bahwa seorang presiden sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan dan sebagai kepala negara sepatutnya menjalankan kepemimpinan yang menjunjung etika. hal itu salah satu caranya adalah dengan cawe-cawe dalam pemilu. ’’jokowi selaku kepala negara, serta siapa pun sebagai anak bangsa, seharusnya senantiasa sadar bahwa republik indonesia lahir berkat pengorbanan, darah, dan nyawa para pejuang. bangsa dan negara tercinta indonesia jangan dirusak hanya karena ingin melanggengkan kekuasaan," ujarnya kepada wartawan, rabu (24/1). ia menyebut bahwa jokowi seharusnya menjunjung tinggi etika dalam kepemimpinan negara. "hal inilah yang perlu tercermin dalam setiap pemikiran, pertimbangan, dan keputusan atas kebijakan yang diambilnya. presiden jangan sampai bertindak demi kepentingan kepentingan sepihak, segolongan, apalagi untuk sekeluarganya semata," tegasnya. "presiden adalah kepala keluarga bagi bangsa indonesia, harus berpihak dan berdiri bagi seluruh lapisan rakyat," tandas sudirman. sebelumnya, presiden jokowi secara tegas menyatakan bahwa dirinya boleh kampanye dan berpihak dalam pilpres 2024. hal itu disampaikan di depan salah satu calon presiden (capres) prabowo subianto yang tengah mendampingi jokowi sebagai menteri pertahanan (menhan). "presiden itu boleh kampanye, presiden itu boleh memihak," kata jokowi di lapangan udara halim perdanakusuma, jakarta, rabu (24/1). ’’tetapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, boleh," lanjutnya. (jpc/c1/rim)
1
2
»
Tag
# ketua bawaslu
# pemilu 2024
# jokowi
Share
Koran Terkait
Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 25 Januari 2024
Berita Terkini
Lagi, Warga Lampung Barat Tewas Diduga Diterkam Harimau Sumatera
Lampung Raya
11 menit
Kapolres Tanggamus Pimpin Sertijab Wakapolres, Kasatresnarkoba, dan Kapolsek Pulau Panggung
Lampung Raya
12 menit
KPU Lampung Tetapkan DPT Pilkada Serentak 2024, Segini Jumlahnya
Politika
14 menit
Sehari Sebelum Penetapan KPU, Ayu Asalasiyah Kukuhkan Tim Amanah Emak-Emak di Kecamatan Rebang Tangkas
Politika
15 menit
Hadiri Peringatan Maulid Nabi di Ambarawa, Adi Erlansyah dan Hisbullah Huda Terima Dukungan dari Keluarga Besa
Politika
17 menit
Berita Terpopuler
Usai Kinerjanya di Evaluasi, Pj Gubernur Samsudin Rombak Pejabat Bapenda
Berita Utama
21 jam
Resmikan Gedung MPP, Wali Kota: Semua Pelayanan Kini Terintegrasi di Satu Tempat
Metropolis
23 jam
Kapolri Lakukan Rotasi dan Mutasi 309 Pamen dan Pati, Sejumlah Kapolda Bergeser
Berita Utama
13 jam
Pemilik Toko di Bekasi Ditetapkan Tersangka lantaran Lecehkan Anak Usia Lima Tahun
Berita Utama
22 jam
Uniknya J House, Padukan Fasad yang Tertutup dengan Interior Semi-Outdoor
Arsitektur
22 jam
Berita Pilihan
Hari Libur Berpengaruh Terhadap Kunjungan Wisata
Ekonomi Bisnis
53 menit
Begini Cara Sanggah Tes CPNS 2024, Jangan Sampai Salah
Berita Utama
2 hari
Update Rangking Timnas Indonesia, Garuda Naik 4 Peringkat, Salip Posisi Malaysia
Olahraga
2 hari
Tambah Pundi Medali di PON 2024, Kick Boxing Putri Lampung Raih Perak
Olahraga
2 hari
Penyelundupan 84,75 Kg Kokain Digagalkan TNI-AL
Berita Utama
2 hari