Superblok Terus Disoal

Reporter: Melida Rohlita |

Editor: Abdul Karim |

Senin , 22 Jan 2024 - 20:19

DIABAIKAN PT HKKB: Rapat dengar pendapat membahas persoalan lahan pembangunan Superblock oleh Komisi I HKKB, Kamis (18/1) yang kembali diagendakan pada Kamis (24/1).-FOTO MELIDA ROHLITA/RADAR LAMPUNG-

superblok terus disoal                            bandarlampung – rencana pembangunan pusat bisnis, superblok, oleh pt hasil karya kita bersama (hkkb) di lahan bekas hutan kota wayhalim, bandarlampung, terus disoal. perusahaan ini pun diminta menghentikan pengerjaan pembangunan karena belum memiliki amdal. 
kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu  (dpmptsp) bandarlampung muhtadi a. tumenggung mengklaim permintaan itu sudah disampaikan pihaknya sejak beberapa waktu lalu. ’’kalau bertemu pt hkkb itu sudah kami lakukan sejak lama. bersama disperkim, camat, dan lainnya kami minta hentikan dahulu aktivitas mereka," katanya, senin (22/1).
menurutnya alat berat yang saat ini masih ada di lokasi bukanlah alat bantu pembangunan superblok. melainkan untuk pengurukan supaya drainase tidak meluap dan terjadi banjir hingga permukiman sekitar.
baca juga:bandarlampung kaji perolehan skor kinerja terendah
’’mereka itu meratakan tanah karena dikhawatirkam banjir, maka kami sarankan untuk memperbaiki drainase di belakang itu. sehingga ketika hujan air tidak meluap dan banjir. kalau aktivitas pembangunan sudah enggak ada, cuma pemerataan," jelasnya.
sementara itu, ketua komisi iii dprd bandarlampung deddy yuginta menyebut pihaknya dan komisi i  kembali menjadwalkan rapat dengar pendapat pada kamis (24/1) mendatang.
’’nanti kan rapat lagi ada simpulan. kita diskusikan dengan seluruh dinas terkait. ini belum bisa mutusin karena belum rapat. dan, kamis (22/1), kami undang rapat lagi," ujarnya.
baca juga:pekerja brilink gantung diri, uang palsu rp11 juta diselidik
soal penghentian aktivitas, pihaknya mendorong perusahaan tersebut mematuhi apa yang diminta pemkot bandarlampung. ’’kalau memang pemkot sudah keluarkan itu, mereka harus sesuai dengan omongan pihak pemkot. kita bukan rekomendasikan. tetapi kalau pemkot sudah suruh berhenti sesuai omongan mereka, ya harus dijalankan dan kita dorong," pungkasnya.
diketahui, pemerintah kota bandarlampung melalui dinas perhubungan (dishub) menyebut lahan yang digadang-gadang bakal dibangun pusat bisnis, superblok, di wayhalim hingga kini belum ada tanda-tanda mengurus analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) ataupun analisis dampak lalu lintas (andalalin).
’’sampai saat ini belum ada ya amdal dan andalalin untuk lahan tersebut," kata kepala dishub bandarlampung socrat pringgodanu, minggu (21/1).
menurutnya, suatu perusahaan harus menaati semua peraturan kota bandarlampung. terlebih telah meratakan lahan tersebut dengan tanah.
baca juga:asita sarankan selektif pilih biro perjalanan
’’semuanya saling melengkapi terkait rencana pembangunan perumahan dan pertokoan. untuk pengajuan ada aturannya. sesuai ketentuan pemkot bandarlampung tentunya," singkat dia.
sebelumnya, rapat dengar pendapat (rdp) terkait perizinan pemanfaatan ruang terbuka hijau (rth) di wayhalim yang akan dibangun superblok oleh pt hasil karya kita bersama (hkkb) pada kamis (18/1) lalu memanas. terlebih pada rdp yang berlangsung di dprd bandarlampung tersebut dari pihak pt hkkb  sendiri tidak ada yang hadir.
sementara yang tampak hadir di antaranya ketua komisi i sidik effendi dan anggotanya, hanafi pulung, serta ketua komisi iii dedy yuginta dan beberapa anggota lainnya. lalu kadisperkim yusnadi ferianto, kepala dpmptsp muhtadi a. tumenggung, kepala dlh ahmad husna, camat wayhalim bahril, camat sukarame zolahudin, serta perwakilan bpn, dan  ormas laskar lampung.
sejatinya, pemanggilan pt hkkb pada rdp tersebut untuk membahas perizinan pemanfaatan rth di way halim yang di gadang-gadang bakal menjadi bangunan superblock. yaitu pusat bisnis dan perbelanjaan di bandarlampung. 
suasana memanas saat rdp dimulai pukul 13:30 wib  diketahui perusahaan yang diminta datang tidak hadir. para perwakilan ormas yang hadir pun meminta dewan tegas terhadap hilangnya hutan kota yang bakal dibangun dan lahan bisnis tersebut.
ketua komisi i dprd bandarlampung sidik effendi sendiri pada awal pembukaan rdp sempat menyebutkan kalau pihaknya kemungkinan terdapat kekeliruan penyebutan perusahaan dimaksud. "di undangan pt. usaha hasil kita bersama, bukan pt hasil karya kita bersama. mungkin di situ terdapat kekeliruan sehingga mereka tidak hadir," kata sidik kepada forum.
semula, peserta forum rapat pun setuju untuk dilakukan skors ketika ketua rapat menyebutkan hal tersebut. namun beberapa anggota ormas lainnya justru meminta rapat terus dilanjutkam dan meminta bpn membuka data terkait perusahaan tersebut.
"kemarin  di hotel nusantara, pihak pt. hkkb mengundang warga dan kepala opd, tapi dari pihak pt. hkkb sendiri tidak ada yang datang. kemudian ini dewan  mengundang mereka, pejabat opd, dan warga, juga dari dari pihak pt. hkkb mengabaikan. perusahaan ini sudah kurang ajar, kesannya kita mau dikondisikan," celetuk salah satu anggota ormas.
sehingga, permintaan beberapa anggota ormas tersebut agar rapat dilanjutkan pun didukung anggota komisi i dprd bandarlampung, hanafi pulung. dirinya menyebut kedatangan para undangan akan mubazir jika rdp langsung diskors begitu saja.
"jangan langsung asal skor. dengarkan dulu bpn karena sudah di sini. mubazir rapat ini, sudah pada datang ke sini," tegas pulung.
namun, ketua komisi i sidik effendi tetap pada pendiriannya untuk menyekors rapat dan menjadwalkan ulang pada minggu depan. "belum bisa kita lanjutkan. karena kalau perusahaannya tidak hadir, maka hasilnya mentah. yang ada hanya berdebat. maka saya skors sampai kamis depan," tandasnya. (mel/c1/rim)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 23 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan