DPR RI Sorot TikTok Shop, Dorong Tutup jika Langgar Aturan

JAKARTA - Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengaku terkejut dengan masih beroperasinya TikTok Shop melalui aplikasi TikTok media sosial. 

Anggota Komisi VI DPR Amin A.K. mengatakan TikTok seperti ngotot memaksa fitur e-commerce-nya berada di platform media sosial, walau secara terang-terangan melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Menurut Amin, dalam Permendag 31/2023, jelas diatur mengenai pemisahan social commerce dengan e-commerce. 

Tiktok yang sudah memiliki Tokopedia sebagai unit usaha ecommerce harusnya patuh dengan memilih berjualan di platform tersebut, bukan memaksakan operasional Tiktok Shop di dalam aplikasi sosial media mereka. 

BACA JUGA:Saat Ini, Bayar Internet dan Tagihan TV Bisa Pakai BRImo

“Ini aneh karena mereka baru saja mengakuisisi 75 persen saham Tokopedia. Mengapa mereka tidak menggunakan platform e-commerce Tokopedia untuk aktivitas jualan. Ini membuat kami terkejut dan harus menyoroti hal ini,” kata Amin kepada wartawan, Selasa (16/1).

Amin yang juga Anggota DPR Fraksi PKS ini meminta komitmen, konsistensi dan ketegasan Kementerian Perdagangan soal sanksi terhadap Tiktok maupun platform lainnya jika melanggar Permendag 31/2023. 

Sejak diundangkan September tahun lalu, pemerintah saat itu menyampaikan secara terbuka adanya sanksi jika platform atau perusahaan teknologi melanggar Permendag. 

Mulai dari peringatan tertulis, masuk dalam daftar hitam (blacklist), sanksi pemblokiran sementara layanan PPMSE (penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik) dalam negeri atau luar negeri, hingga pencabutan izin usaha.

BACA JUGA:Pengusaha Bisa Ajukan Insentif Fiskal Jika Keberatan Terhadap Aturan Pajak Hiburan

“Pemerintah harus konsisten menegakkan aturan. Rambu-rambu yang ada harus dipastikan tidak dilanggar. Jika dilanggar, harus dijatuhi sanksi tegas, misalnya dengan mencabut izin perdagangannya. Selama aturan itu dilaksanakan, maka penguasaan pasar secara dominan atau monopoli sulit dilakukan,” kata Amin yang merupakan lulusan Sekolah Tinggi Akuntasi Negara (STAN) tersebut.

Amin juga menuturkan, sanksi ini tidak ada kaitannya dengan Tokopedia, meski saat ini Tiktok sudah diakuisisi oleh Tiktok dengan menguasai 75 persen saham. 

Ia ingin, peringatan diberikan secara proporsional. Apalagi pelanggaran ini sudah diingatkan oleh Menteri Koperasi-UKM Teten Masduki. 

“Meskipun Tiktok menguasai saham Tokopedia. Artinya, jika TikTok ngotot menerabas aturan maka sanksi diberikan pada TikTok,” katanya.