DPRD Soroti Program Jalan Lingkungan, Evaluasi Dipercepat Jelang Target Jalan Mulus 2026

dprd soroti program jalan lingkungan, evaluasi dipercepat jelang target jalan mulus 2026 bandarlampung – program peningkatan jalan lingkungan yang dijalankan pemerintah kota (pemkot) bandarlampung melalui apbd 2025 mendapat perhatian serius dari dprd. komisi iii menilai keberhasilan program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh, terutama terkait pengawasan anggaran, progres pekerjaan di lapangan, serta kesesuaiannya dengan target pemkot untuk mewujudkan seluruh jalan mulus pada 2026. ketua komisi iii dprd kota bandarlampung, agus djumadi, menyampaikan bahwa pihaknya telah menjadwalkan evaluasi khusus terhadap seluruh kegiatan infrastruktur tahun 2025, termasuk pembangunan jalan lingkungan. “terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan apbd 2025, khususnya kegiatan jalan lingkungan di dinas pekerjaan umum (pu) kota bandarlampung, insyaallah sudah diagendakan badan musyawarah dprd dan akan dilaksanakan mulai januari hingga maret,” ujarnya. ia menegaskan bahwa evaluasi tersebut akan mencakup berbagai aspek, baik dari sisi legislatif maupun masukan dari masyarakat. “nah, ini besar kemungkinan beberapa evaluasi pelaksanaan, baik dalam kacamata komisi iii maupun sorotan publik, tetap akan menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan 2025,” jelasnya. agus juga menyampaikan rencana pembangunan tahun berikutnya yang masih berkaitan dengan target jalan mulus 2026. “kami di komisi iii, sesuai dengan penetapan anggaran apbd 2026, mengalokasikan pelaksanaan kegiatan jalan lingkungan sebesar rp50 miliar,” katanya. meski demikian, agus mengakui bahwa kebutuhan pembangunan masih sangat besar. oleh karena itu, pembahasan lanjutan akan dilakukan pada perubahan anggaran. “tentunya ini masih jauh dari ideal, namun upaya ini tetap kami lakukan sebagai bentuk komitmen pemkot bersama dprd untuk memastikan jalan mulus di tahun 2026. jika masih ada kekurangan anggaran, nanti akan dibahas pada perubahan anggaran 2026. fokus kami tetap pada perbaikan jalan lingkungan, drainase, dan pengelolaan sampah di tpa bakung,” tutupnya. sebelumnya, dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) bandarlampung melalui badan anggaran (banang) mulai menata ulang sejumlah pos dalam rancangan peraturan daerah (raperda) apbd 2026. penyesuaian ini dilakukan untuk mengalihkan anggaran ke sektor yang dinilai lebih mendesak dan menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama perbaikan jalan lingkungan. anggota komisi iii sekaligus anggota banang dari fraksi gerindra, rizaldi ardian, mengungkapkan terdapat ketimpangan signifikan antara alokasi pembangunan gedung dan anggaran untuk jalan lingkungan.  dalam rancangan awal, pemkot hanya mengajukan sekitar rp10 miliar untuk jalan lingkungan, padahal tahun sebelumnya pagunya mencapai rp50 miliar. “isu utama yang kami lihat adalah jalan lingkungan. anggarannya sangat kecil, sementara anggaran pembangunan gedung justru besar sekali dan jomplang. padahal masyarakat lebih butuh perbaikan jalan-jalan kecil di lingkungan mereka,” ujar rizaldi. karena itu, banang berencana mengalihkan sebagian anggaran pembangunan gedung untuk menambah porsi perbaikan jalan lingkungan. selain itu, pemangkasan sejumlah pos juga dilakukan agar pemerintah dapat mengakomodasi penanganan masalah lebih mendesak, salah satunya terkait tempat pembuangan akhir (tpa) bakung. menurut rizaldi, bakung membutuhkan perhatian serius, terutama terkait pemboran infrastruktur dan perbaikan pengelolaan air lindi. sejumlah persoalan pascabanjir dinilai belum terselesaikan sehingga memerlukan penataan ulang anggaran. “di bakung ada beberapa hal yang belum terselesaikan, terutama soal pemboran dan air lindi. ini penting, karena kalau tidak ditangani sekarang bisa jadi persoalan besar ke depan. ada yang bilang bakung ini bisa menjadi ‘tsunami waktu’,” ujarnya. secara keseluruhan, terdapat sekitar 18 hingga 19 pos anggaran yang ditata ulang. salah satunya anggaran pembangunan pagar makam yang sebelumnya mencapai rp2 miliar—tidak dihapus, tetapi sebagian dialihkan untuk jalan lingkungan dan penanganan bakung. anggaran pembangunan rumah sakit uin juga ikut disesuaikan, dengan jumlah yang dikurangi dari usulan awal dan dialihkan ke program prioritas lainnya. “bukan dibatalkan, tetapi kita tata ulang. kita ingin anggaran benar-benar berpihak pada masyarakat. untuk rumah sakit uin tetap ada, tapi tidak sebesar usulan awal. ada sekitar rp18 sampai 19 miliar yang kita geser untuk kebutuhan yang lebih mendesak,” tegasnya. sementara itu, terkait alih instansi pengelolaan penerangan jalan umum (pju), anggaran yang sebelumnya berada di dinas pekerjaan umum kini dialihkan ke dinas perhubungan.  nilainya mencapai sekitar rp50 miliar, mencakup kebutuhan marka jalan, penerangan, hingga berbagai item teknis lainnya. “untuk pju itu hanya pindah instansi saja. dishub lebih siap mengelola. jadi bukan double pengajuan, hanya pergeseran kewenangan,” jelasnya.  rizaldi memastikan seluruh penataan ulang anggaran masih akan dibahas lebih detail dalam rapat lanjutan banang pada 27 november mendatang.  ia menegaskan bahwa pembahasan tahun ini diarahkan agar penggunaan anggaran lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. “intinya, kami ingin anggaran 2026 benar-benar berpihak pada masyarakat. yang tidak mendesak kita tata ulang, sementara yang mendesak seperti jalan lingkungan dan bakung, itu yang kita prioritaskan,” pungkasnya.  pembahasan rencana kerja dan anggaran (rka) dinas perhubungan (dishub) kota bandar lampung tahun anggaran 2026 belum beranjak dari meja komisi iii dprd. sebab, konflik kewenangan antara dishub dan dinas pekerjaan umum (pu) terkait pengelolaan penerangan jalan umum (pju) belum terselesaikan, sehingga komisi iii menahan persetujuan anggaran. ketua komisi iii, agus djumadi, menilai persoalan tersebut bukan sekadar teknis, tetapi menyangkut kejelasan tanggung jawab dua dinas besar yang berdampak langsung pada pelayanan publik. ia menegaskan rka tidak bisa disahkan sebelum pelimpahan kewenangan itu benar-benar jelas.  “rka dishub belum bisa disepakati karena belum ada pelimpahan kewenangan kegiatan dari dinas pu terkait pju ke dishub. ini harus disinkronkan terlebih dahulu. kami masih menunggu kejelasan dari dinas pu,” ujar agus. ketidakselarasan tersebut membuat kebutuhan anggaran pju di dalam rka bersifat dinamis, bahkan diperkirakan dapat melonjak jika dishub akhirnya menjadi penanggung jawab penuh. (farida/c1/abd)   

Tag

• # jalanmulus2026
• # jalanlingkungan
• # komisiiii
• # apbd2025
• # infrastruktur
• # dprd
• # bandarlampung

Share

• 
• 
• 
• 
•