Prabowo Beri Rehabilitasi Eks Direktur ASDP

Reporter: Rizky Panchanov |

Editor: Rizky Panchanov |

Rabu , 26 Nov 2025 - 10:23

FOTO DISWAY REHABILITASI: Kuasa Hukum Ira Puspadewi, Soesilo Aribowo mendatangi gedung KPK usai Presiden memberikan rehabilitasi kepada kliennya. --

Setelah rapat terbatas, Presiden Prabowo kemudian menandatangani persetujuan rehabilitasi tersebut.

“Beliau sudah memberi persetujuan dan menandatangani sore hari ini. Proses selanjutnya akan mengikuti ketentuan yang berlaku,” ucap Mensesneg Prasetyo.

Adapun ketiga mantan petinggi PT ASDP itu sebelumnya dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN), yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 1,25 triliun.

Kerugian tersebut berasal dari pembelian saham PT JN senilai Rp 892 miliar serta pembayaran 11 kapal yang merupakan afiliasi PT JN senilai Rp 380 miliar, dengan total transaksi mencapai Rp 1,272 triliun.

Dalam putusan pengadilan, Ira Puspadewi dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta.

Dua terdakwa lainnya, Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono, masing-masing dijatuhi pidana 4 tahun penjara disertai denda Rp 250 juta.

Majelis hakim menyatakan ketiganya terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 18, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Kuasa Hukum Ira Puspadewi, Soesilo Aribowo berterima kasih atas rehabilitasi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Soesilo ketika mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan pada Selasa, 25 November 2025.

"Tentu terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo menggunakan hak prerogatifnya membebaskan Ibu Ira, tentu juga kepada Bang Dasco yang tadi saya lihat, Pak Teddy, dan Pak Mensesneg," kata Soesilo kepada wartawan di lokasi.(*)

prabowo beri rehabilitasi eks direktur asdp                             jakarta – komisi pemberantasan korupsi (kpk) menyatakan hingga rabu (26/11) pagi belum menerima surat keputusan (sk) rehabilitasi yang ditandatangani presiden prabowo subianto untuk mantan direktur utama pt asdp indonesia ferry, ira puspadewi, serta dua mantan direksi lainnya, muhammad yusuf hadi dan harry muhammad adhi caksono.
karena sk tersebut belum diterima, ketiganya masih berada dalam tahanan kpk di rutan kuningan, jakarta selatan.
juru bicara kpk, budi prasetyo, menjelaskan bahwa sk dari pemerintah menjadi dasar hukum utama sebelum kpk dapat melakukan proses pembebasan.
“hingga pagi ini kami masih menunggu sk rehabilitasi tersebut. tanpa dokumen itu, kami tidak bisa mengeluarkan para tahanan dari rutan,” ujar budi.
kpk menyampaikan kesiapan penuh untuk menindaklanjuti keputusan presiden setelah menerima surat resmi dari kementerian hukum dan ham.
pelaksana tugas deputi penindakan dan eksekusi, asep guntur rahayu, menegaskan bahwa pemberian rehabilitasi merupakan hak prerogatif presiden yang wajib dijalankan oleh lembaganya.
“keputusan itu berada sepenuhnya di tangan presiden. kami tinggal menunggu sk-nya dan akan menjalankan prosedur sebagaimana mestinya,” kata asep di gedung merah putih kpk pada selasa (25/11) malam.
asep menambahkan bahwa mekanisme pembebasan tahanan nantinya akan serupa dengan proses amnesti terhadap sekjen dpp pdi perjuangan, hasto kristiyanto. setelah sk diterima, pimpinan kpk akan melakukan verifikasi, kemudian memerintahkan pembebasan para tahanan.
wakil ketua kpk, johanis tanak, juga menegaskan bahwa lembaganya tidak memiliki ruang untuk memengaruhi keputusan presiden prabowo terkait pemberian rehabilitasi.
menurut tanak, kewenangan presiden dalam memberikan grasi dan rehabilitasi sudah jelas diatur dalam pasal 14 uud 1945, yang mewajibkan presiden mempertimbangkan pendapat mahkamah agung dan masukan dari dewan perwakilan rakyat.
sebelumnya, presiden prabowo dikabarkan memberikan rehabilitasi kepada ira puspadewi dan dua mantan direksi asdp lainnya setelah pemerintah melakukan serangkaian kajian.
menteri sekretaris negara, prasetyo hadi, mengungkap keputusan tersebut mempertimbangkan masukan publik yang mengemuka sejak pertengahan 2024 mengenai proses hukum kasus asdp.
“karena merupakan hak prerogatif, keputusan presiden tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga mana pun. uud 1945 memberikan kewenangan itu agar presiden dapat menjalankan tugas secara efektif,” ujar tanak, rabu (26/11).
sementara itu, kemenkumham sebelumnya melakukan pengkajian internal dan meminta pendapat sejumlah ahli sebelum menyerahkan rekomendasi resmi kepada presiden.
setelah rapat terbatas, presiden prabowo kemudian menandatangani persetujuan rehabilitasi tersebut.
“beliau sudah memberi persetujuan dan menandatangani sore hari ini. proses selanjutnya akan mengikuti ketentuan yang berlaku,” ucap mensesneg prasetyo.
adapun ketiga mantan petinggi pt asdp itu sebelumnya dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi akuisisi pt jembatan nusantara (pt jn), yang menyebabkan kerugian negara sekitar rp 1,25 triliun.
kerugian tersebut berasal dari pembelian saham pt jn senilai rp 892 miliar serta pembayaran 11 kapal yang merupakan afiliasi pt jn senilai rp 380 miliar, dengan total transaksi mencapai rp 1,272 triliun.
dalam putusan pengadilan, ira puspadewi dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda rp 500 juta.
dua terdakwa lainnya, yusuf hadi dan harry muhammad adhi caksono, masing-masing dijatuhi pidana 4 tahun penjara disertai denda rp 250 juta.
majelis hakim menyatakan ketiganya terbukti melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 uu tipikor juncto pasal 18, serta pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
sedangkan kuasa hukum ira puspadewi, soesilo aribowo berterima kasih atas rehabilitasi yang diberikan presiden prabowo subianto.
hal ini disampaikan soesilo ketika mendatangi gedung merah putih kpk di jakarta selatan pada selasa, 25 november 2025.
"tentu terima kasih setinggi-tingginya kepada bapak presiden prabowo menggunakan hak prerogatifnya membebaskan ibu ira, tentu juga kepada bang dasco yang tadi saya lihat, pak teddy, dan pak mensesneg," kata soesilo kepada wartawan di lokasi.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 27 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan