Patuhi Harga Acuan, Pabrik Tapioka Sepakat Buka Operasional

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Yuda Pranata |

Selasa , 25 Nov 2025 - 21:36

Perwakilan owner pabrik singkong menghadap Gubernur Lampung.-FOTO IST/RJU -

BANDARLAMPUNG - Upaya penyelesaian polemik harga singkong di Lampung mulai menemukan titik terang. Ini setelah Peraturan Gubernur (Pergub) Lampung Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu serta SK Gubernur Nomor 745 Tahun 2025 tentang Harga Acuan Dasar Pembelian Ubi Kayu diterapkan per 10 November 2025, pelaksanaannya sempat belum efektif.

Hal ini disebabkan masih banyak pabrik yang tutup. Kini, pabrik-pabrik tersebut berjanji kembali buka mulai Rabu (26/11).

Owner Bumi Waras (BW) Widarto atau Akaw bersama 12 pemilik pabrik tepung tapioka menemui Gubernur Lampung pada Selasa (25/11) di ruang kerja gubernur.

Kedatangan para pemilik pabrik tepung tapioka ini untuk menyatakan komitmen membuka kembali operasional pabrik dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 36 Tahun 2025 dan SK Gubernur Nomor 745 Tahun 2025 tentang Harga Acuan Dasar Pembelian Ubi Kayu.

Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Lampung Ardiansyah yang juga tergabung dalam Tim Satgas Pemantau Pergub dan SK Ubi Kayu menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan penting antara pelaku industri dan pemerintah daerah.

’’Pertemuan itu dipimpin langsung oleh Pak Akaw bersama 12 owner pabrik tepung tapioka. Mereka sepakat untuk kembali membuka dan menjalankan operasional pabrik dengan komitmen mematuhi harga acuan sesuai Pergub dan SK Gubernur,” ujar Bang Aca –sapaan akrabnya, Selasa (25/11).

Ia menegaskan, keputusan ini menjadi kabar baik yang dinantikan banyak pihak, khususnya petani singkong. Dengan dibukanya kembali pabrik, diharapkan persoalan harga dan serapan singkong dapat segera teratasi.

Dalam pertemuan tersebut, para pengusaha juga mengajukan usulan agar penerapan harga acuan Rp1.350 per kilogram dilakukan secara bertahap, khususnya terkait skema rafaksi.

Usulan ini disebut akan dipertimbangkan oleh Gubernur Lampung demi menjaga keberlangsungan industri tanpa mengabaikan kepentingan petani.

“Usulan bertahap ini menyangkut rafaksi. Misalnya bulan ini 25 persen, lalu turun menjadi 20 persen hingga akhirnya full penerapan pada 1 Februari 2026. Ini bentuk penyesuaian agar industri tetap berjalan sehat, namun harga petani tetap membaik,” jelasnya.

Bang Aca memastikan, mulai hari berikutnya, pabrik-pabrik tersebut kembali membuka pembelian singkong sesuai ketentuan yang berlaku.

Komitmen ini, kata dia, lahir dari kesadaran kolektif para pengusaha untuk segera mengakhiri persoalan tata kelola ubi kayu yang telah berlangsung cukup lama.

“Ini adalah niat baik yang patut diapresiasi. Meski mekanisme pasar tetap dipengaruhi harga tepung tapioka, setidaknya para pabrikan sudah menunjukkan tekad menjalankan aturan yang berlaku,” pungkasnya.

patuhi harga acuan, pabrik tapioka sepakat buka operasional                             bandarlampung - upaya penyelesaian polemik harga singkong di lampung mulai menemukan titik terang. ini setelah peraturan gubernur (pergub) lampung nomor 36 tahun 2025 tentang tata kelola dan hilirisasi ubi kayu serta sk gubernur nomor 745 tahun 2025 tentang harga acuan dasar pembelian ubi kayu diterapkan per 10 november 2025, pelaksanaannya sempat belum efektif. 
hal ini disebabkan masih banyak pabrik yang tutup. kini, pabrik-pabrik tersebut berjanji kembali buka mulai rabu (26/11).
owner bumi waras (bw) widarto atau akaw bersama 12 pemilik pabrik tepung tapioka menemui gubernur lampung pada selasa (25/11) di ruang kerja gubernur.
baca juga:kejari tetapkan 8 tersangka korupsi pinjaman bank himbara
kedatangan para pemilik pabrik tepung tapioka ini untuk menyatakan komitmen membuka kembali operasional pabrik dengan berpedoman pada peraturan gubernur (pergub) nomor 36 tahun 2025 dan sk gubernur nomor 745 tahun 2025 tentang harga acuan dasar pembelian ubi kayu.
ketua dewan pertimbangan kamar dagang dan industri (kadin) lampung ardiansyah yang juga tergabung dalam tim satgas pemantau pergub dan sk ubi kayu menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan penting antara pelaku industri dan pemerintah daerah.
’’pertemuan itu dipimpin langsung oleh pak akaw bersama 12 owner pabrik tepung tapioka. mereka sepakat untuk kembali membuka dan menjalankan operasional pabrik dengan komitmen mematuhi harga acuan sesuai pergub dan sk gubernur,” ujar bang aca –sapaan akrabnya, selasa (25/11).
ia menegaskan, keputusan ini menjadi kabar baik yang dinantikan banyak pihak, khususnya petani singkong. dengan dibukanya kembali pabrik, diharapkan persoalan harga dan serapan singkong dapat segera teratasi.
dalam pertemuan tersebut, para pengusaha juga mengajukan usulan agar penerapan harga acuan rp1.350 per kilogram dilakukan secara bertahap, khususnya terkait skema rafaksi. 
usulan ini disebut akan dipertimbangkan oleh gubernur lampung demi menjaga keberlangsungan industri tanpa mengabaikan kepentingan petani.
“usulan bertahap ini menyangkut rafaksi. misalnya bulan ini 25 persen, lalu turun menjadi 20 persen hingga akhirnya full penerapan pada 1 februari 2026. ini bentuk penyesuaian agar industri tetap berjalan sehat, namun harga petani tetap membaik,” jelasnya.
bang aca memastikan, mulai hari berikutnya, pabrik-pabrik tersebut kembali membuka pembelian singkong sesuai ketentuan yang berlaku. 
komitmen ini, kata dia, lahir dari kesadaran kolektif para pengusaha untuk segera mengakhiri persoalan tata kelola ubi kayu yang telah berlangsung cukup lama.
“ini adalah niat baik yang patut diapresiasi. meski mekanisme pasar tetap dipengaruhi harga tepung tapioka, setidaknya para pabrikan sudah menunjukkan tekad menjalankan aturan yang berlaku,” pungkasnya.
diketahui, keluhan petani singkong di lampung mencuat setelah sejumlah pabrik tapioka dilaporkan tutup pasca terbitnya peraturan gubernur (pergub) lampung nomor 36 tahun 2025 tentang tata kelola dan hilirisasi ubi kayu beserta aturan turunannya berupa surat keputusan (sk) gubernur.
pergub yang seharusnya menjadi payung hukum tata niaga ubi kayu di lampung untuk perusahaan dan petani justru saat ini kondisinya membuat petani kebingungan karena hasil panen terancam tidak terserap pasar.
keluhan tersebut viral dibeberapa lama sosial media, seperti melalui sebuah video di akun tiktok @tigajagoan01. meski belum diketahui secara pasti identitas dan lokasi pengambilan video, logat yang digunakan menunjukkan berasal dari wilayah lampung.
dalam video itu, seorang perempuan yang diduga petani mengungkapkan kegelisahannya karena tidak mengetahui ke mana harus menjual singkong yang siap panen.
“ya allah ya tuhanku. saya hari ini jadwalnya nyabut singkong 50 hektar, terus saya lihat info pabrik semua di lampung ditutup. terus mau digimanai singkong saya ini. mau bikin gaplek saya gak tahu. mau bikin oyek saya gak paham. mau bikin keripik minyak mahal. orang yang pada demo itu kan minta solusi,” ujarnya dalam video yang diterima radar lampung.
keluhan serupa juga disampaikan dalam video lain yang memperlihatkan aktivitas tongkang pengangkut yang terhenti karena pabrik tidak beroperasi. 
disebutkan, aktivitas bongkar muat telah berhenti selama lebih dari dua pekan akibat penutupan pabrik tapioka.
“tongkang tongkrong aja kerjaan sudah setengah bulan gak kerja karena pabrik tutup. jadi bagaimana keputusannya. harusnya direvisi kembali oleh pak gubernur soalnya pabrik ini tutupnya gak ada batas waktu, petani bisa-bisa guling pak gubernur,” ungkapnya dalam video.
menanggapi situasi tersebut, wakil ketua umum kamar dagang dan industri (kadin) lampung, romi j utama, menyatakan pihaknya optimistis akan ada solusi terbaik untuk mengatasi persoalan harga dan serapan singkong petani.
“kadin memahami upaya gubernur dalam membela nasib petani singkong. regulasi ini pada dasarnya bertujuan memperbaiki tata kelola dan memperkuat posisi petani,” ujar romi, selasa 25 november 2025.
namun demikian, ia menegaskan bahwa roda dunia usaha juga harus tetap berjalan agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi daerah. menurutnya, keseimbangan antara perlindungan petani dan keberlangsungan industri pengolahan harus menjadi perhatian bersama.
“di sisi lain, dunia usaha juga harus tetap jalan untuk mempertahankan tren pertumbuhan ekonomi lampung yang selama ini sudah sangat baik,” tambahnya.
kadin lampung mendorong adanya dialog dan evaluasi bersama antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan perwakilan petani agar kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan gejolak baru di lapangan, sekaligus tetap menjaga keberpihakan terhadap petani singkong sebagai komoditas unggulan daerah.
sebelumnya diberitakan, pemerintah provinsi (pemprov) lampung menunjukkan keseriusan dalam mengawal pelaksanaan peraturan gubernur (pergub) lampung nomor 36 tahun 2025 tentang tata kelola dan hilirisasi ubi kayu.
gubernur lampung, rahmat mirzani djausal mengungkapkan, hari ini 20 november 2025, tiga pabrik singkong yang di kabupaten lampung utara dan tulang bawang barat (tubaba) diberikan teguran tertulis karena dinilai belum sepenuhnya mematuhi ketentuan dalam pergub tersebut.
mirza menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh pasca satu pekan implementasi pergub di lapangan atau sejak 10 november 2025 lalu.
“kondisi setelah satu minggu ini perjalanan di pabrik-pabrik singkong setelah pergub dikeluarkan. kami akan melakukan beberapa macam evaluasi, kita akan terus evaluasi bagaimana mekanisme supaya ada kebaikan untuk semua. sanksi hari ini ada tiga perusahaan kami tegur,” ujar mirza saat ditemui di lobi kantor gubernur lampung, kamis 20 november 2025.
sementara itu, asisten ekonomi dan pembangunan setprov lampung, mulyadi irsan, menjelaskan bahwa sanksi yang diberikan saat ini berupa teguran tertulis sebagai tahap awal penegakan aturan.
“ini baru teguran, untuk sanksi mengikuti mekanisme pergub. ada teguran tertulis maksimal 14 hari, teguran tertulis kedua selama 7 hari, baru kemudian diberikan sanksi,” jelasnya.
menurut mulyadi, pelanggaran yang ditemukan di lapangan bersifat variatif. setidaknya terdapat lima kondisi yang menjadi penyebab teguran, mulai dari ketidaksesuaian timbangan meski harga sudah sesuai pergub, persoalan rafaksi, hingga praktik lain yang dinilai tidak sejalan dengan aturan tata kelola yang telah ditetapkan.
“yang tidak sesuai pergub kita buat teguran tertulis. yang memberikan sanksi adalah ppns (penyidik pegawai negeri sipil) bersama satgas. di dalam pergub sudah jelas, sanksinya bisa sampai penutupan pabrik dengan pencabutan izin operasional,” tegasnya.
ia menambahkan, penegakan ini bukan semata bersifat represif, melainkan sebagai bentuk pembinaan sekaligus penegasan bahwa pergub 36/2025 memiliki marwah dan harus dipatuhi seluruh pelaku industri singkong.
“ini bentuk keseriusan pemerintah dalam mengawal pergub ini agar ada marwahnya,” pungkasnya.
pemprov lampung memastikan akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi berkala agar tata kelola dan hilirisasi ubi kayu berjalan sesuai regulasi, sekaligus mampu menciptakan keadilan bagi petani dan pelaku usaha di singkong.
terpisah, kepala dinas kptph lampung, elvira umihanni mengatakan, perusahaan yang diberi peringatan pertama, yaitu pt samudra intan perkasa di lampung utara dan pt bumi sakti perdana laujaya di tulang bawang barat.
"diberikan surat peringatan pertama.kalau masih tidak mengindahkan surat peringatan pertama atau masih melanggar pergub maka akan diberikan surat peringatan kedua," ujar elvira umihanni.
diketahui, sebagai bentuk penegakan regulasi, pergub 36/2025 juga mengatur sanksi administratif bagi badan usaha atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan tata kelola ubi kayu.
sanksi tersebut meliputi, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan izin operasional, pembekuan izin, dan/atau denda administratif.
apabila pelaku usaha menolak penghentian sementara atau penutupan lokasi, ppns akan membuat berita acara pemeriksaan (bap) yang sah dan tetap berlaku sebagai dasar rekomendasi kepada penyidik sesuai ketentuan hukum. (pip/c1/yud)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 26 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan