TNI Target Tambah 150 Batalyon Teritorial Setiap Tahun
RAKER: Menhan Sjafrie Sjamsoeddin diwawancarai wartawan di Kompleks Parlemen usai Raker dengan Komisi I DPR. -Foto Disway -
JAKARTA – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan TNI terus meningkatkan kekuatan pasukan dengan menambah 150 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan setiap tahun.
Agenda pembangunan kekuatan ini mulai dijalankan sejak 2025 dan direncanakan berlanjut sebagai program penguatan pertahanan jangka panjang.
Setelah menghadiri rapat kerja tertutup bersama Komisi I DPR RI pada Senin, 25 November 2025, Sjafrie menuturkan proses pengembangan kekuatan teritorial tersebut telah berjalan serta menunjukkan hasil yang cukup nyata.
“Sejak 2025, kita mulai membangun kekuatan tersebut. Kini sudah terdapat 150 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan, dan jumlah tersebut akan terus bertambah dengan penambahan 150 batalyon tiap tahun,” ungkapnya.
Sjafrie menjelaskan terdapat 514 kabupaten serta sejumlah aset vital nasional yang memiliki peran krusial bagi kedaulatan negara.
Karena itu, menurut Sjafrie, pemerintah perlu memastikan TNI semakin kuat dalam menjaga seluruh wilayah.
“Kita mengetahui ada 514 kabupaten tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat industri strategis yang berpengaruh signifikan terhadap kedaulatan negara. Hal-hal tersebut membutuhkan perhatian, sehingga memperkuat Tentara Nasional Indonesia menjadi sangat penting,” kata Sjafrie.
Ia menegaskan pembangunan batalyon ini tidak didasarkan pada ambisi untuk memperluas teritorial, tetapi semata-mata untuk menjaga integritas, keamanan, dan melindungi kepentingan nasional.
“Ini tidak untuk ambisi teritorial, melainkan untuk memelihara keutuhan wilayah, memastikan pengamanan, dan melindungi kepentingan nasional,” tambahnya.
“Termasuk menjaga industri strategis yang terkait langsung dengan kedaulatan negara. Contohnya kilang maupun terminal Pertamina, semuanya merupakan bagian dari gelar kekuatan yang harus diamankan,” tutup Sjafrie.
Kebijakan pengamanan ini akan mulai dilaksanakan pada Desember 2025 sebagai bagian dari peningkatan perlindungan terhadap aset strategis negara.
Ia menegaskan pengamanan objek vital nasional, terutama yang berkaitan langsung dengan kedaulatan energi, menjadi bagian penting dalam strategi pertahanan negara.
“Menjaga industri strategis yang berkaitan dengan kedaulatan negara adalah keharusan. Kilang dan terminal Pertamina merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gelar kekuatan pertahanan kita,” ujar Sjafrie.(*)