Petani Singkong Minta Pemerintah Turun Tangan

Refaksi Tinggi, Harga Rendah

BLAMBANGANUMPU – Polemik mengenai refaksi singkong di sejumlah pabrik di Kecamatan Pakuanratu, Kabupaten Waykanan, terus bergulir dan menjadi sorotan para petani. Hingga kini, belum ada titik terang yang mampu menyelesaikan perbedaan antara petani dan pihak pabrik.

Alex, salah satu petani singkong, mengungkapkan mekanisme refaksi di Pabrik SP7 masih belum menunjukkan perubahan berarti. Ia menilai penentuan refaksi sepenuhnya bergantung pada hasil uji yang dilakukan pihak pabrik. “Untuk mendapat refaksi 15 persen, kadar pati harus 24 sampai 25 persen. Sementara kadar pati 16 persen malah dipotong lebih dari 30 persen. Ini jelas merugikan petani,” ujarnya.

Alex juga menyoroti Pergub yang telah menetapkan harga beli singkong sebesar Rp1.350 dengan refaksi 15 persen. Namun, kebijakan tersebut dinilai belum berjalan sesuai harapan di lapangan. Hingga berita ini disusun, pihak SP7 belum berhasil dimintai keterangan.

Di sisi lain, Budi Pranata Jati, Manager Pabrik Tapioka PT Agung Mulia Bunga Tapioka di Kampung Tanjung Serupa, memberikan penjelasan mengenai skema harga di pabriknya. Ia menyampaikan penetapan harga berbeda-beda berdasarkan kadar pati singkong yang masuk.

Meski begitu, ia menegaskan petani memiliki kebebasan untuk menjual singkong ke tempat lain bila merasa tidak cocok dengan harga yang ditawarkan. Budi juga menyebutkan harga jual sagu di pabrik saat ini berkisar antara Rp5.000 hingga Rp5.500 per kilogram.

Budi berharap pemerintah dapat menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) tepung tapioka sebesar Rp8.500 per kilogram agar harga singkong dan refaksi dapat ikut membaik. Ia menambahkan Harga Acuan Pembelian (HAP) hanya berlaku di Provinsi Lampung, sehingga harga tepung tapioka dari Lampung menjadi kurang kompetitif dibandingkan provinsi lain. Kondisi itu, menurutnya, semakin menekan industri tapioka di daerah tersebut.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, pabrik tetap berusaha bertahan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. “Saat ini pabrik beroperasi hanya sebisa mungkin agar tidak terjadi PHK,” tutup Budi.(sah/c1/nca)