Pengamat Desak Polisi Bongkar dan Tindak Tegas Mafia Migas di Lampung

Bandar Lampung – Aparat penegak hukum diminta bertindak tegas terkait dugaan aktivitas mafia migas yang diduga beroperasi di Provinsi Lampung. Dorongan ini mencuat setelah viralnya penggerebekan di sebuah SPBU di Lampung Timur pada Minggu malam, 16 November 2025.

Dalam kejadian tersebut, warga memergoki aktivitas pengecoran BBM bersubsidi jenis solar dari mesin SPBU ke dalam tangki berkapasitas 10 ribu liter yang terpasang pada sebuah truk. Insiden itu segera mendapat respons dari Pertamina yang menegaskan bakal memberikan sanksi tegas kepada SPBU terkait.

Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, Dr. Usep Syaipudin, menilai kasus tersebut harus menjadi pintu masuk bagi aparat kepolisian untuk mengungkap potensi keberadaan jaringan mafia BBM yang selama ini diduga berperan dalam kelangkaan solar di sejumlah wilayah.

“Itu tugas aparat kepolisian untuk menyelidiki dan memastikan. Jika benar ada dan terbukti, tentu harus diberi sanksi tegas sesuai peraturan,” ujarnya, Selasa, 18 November 2025.

Usep juga menduga kasus serupa tidak hanya terjadi di Lampung Timur. Ia menilai kabupaten lain perlu diselidiki mengingat kelangkaan solar juga terjadi di berbagai daerah.

“Kalau melihat pola yang ada, saya menduga hal itu terorganisir dan melibatkan beberapa pihak tertentu,” ujar Ketua ISEI Cabang Lampung tersebut.

Terkait upaya pemerintah memberantas mafia migas, termasuk penetapan Riza Chalid sebagai tersangka, Usep menilai negara tidak boleh kalah oleh pihak-pihak yang melanggar hukum.

“Perlawanan balik itu istilah yang dibesar-besarkan. Masa negara takut dan kalah oleh oknum atau mafia pelanggar hukum,” katanya.

Ia juga menilai Pertamina berpotensi menjadi sasaran manuver para mafia migas, mengingat perusahaan tersebut merupakan pelaksana utama kebijakan energi dan distribusi BBM.

“Pertamina bertanggung jawab atas penyediaan dan distribusi BBM subsidi. Pertamina menjalankan amanat negara. Pertamina tidak perlu takut, kecuali jika ada keterlibatan oknumnya,” ujarnya.

Karena itu, ia mendukung penuh langkah Pertamina menindak SPBU yang terbukti melanggar.

“Pertamina memang harus tegas menindak SPBU yang melanggar. Kita tentu mendukung hal itu,” tegasnya.

Usep juga mengingatkan Pertamina, kepolisian, dan aparat penegak hukum agar aktif melakukan monitoring, bukan hanya bergerak setelah kejadian viral di media sosial.

“Harusnya Pertamina, polisi, dan APH jangan menunggu viral. Saya yakin mereka memiliki perangkat yang memadai untuk mendeteksi dan menindak setiap pelanggaran,” katanya.

Tak lupa, ia mengajak masyarakat turut aktif memberikan informasi yang meresahkan, namun tetap bijak dalam menyikapi berita viral.

“Masyarakat juga harus bijak menggunakan medsos. Setiap informasi harus dicek kebenarannya agar tidak mudah terprovokasi oleh berita hoaks,” pungkasnya.(*)