Zulhas Larang Bupati Egi dan Keluarga Besar Main Proyek

Lampung Selatan - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan tegas melarang Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama bermain proyek.

Tak tanggung-tanggung, hal itu disampaikan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dihadapan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani, anggota DPR RI Verrell Bramasta dan tamu undangan.

"Jadi insyaallah Lampung Selatan semakin baik, terimakasih bapak ibu semuanya dan yang mewakili pak Gubernur, ibu Ketua DPRD Lampung Selatan, pak ustadz, pak kiyai ayo kita kerjasama bareng-bareng," beber Zulhas, saat rangkaian pembukaan Lampung Selatan Festival 2025, di Pelabuhan Bandar Bakau Jaya, Kecamatan Bakauheni, Jumat (14/11/2025).

"Saya sudah minta ke Bupati Egi ayo jangan main-main proyek, awas saya sudah kapok jangan lagi main-main proyek," pintanya.

Serius dengan ucapannya itu, Zulhas bahkan meminta Sekdakab Lampung Selatan Supriyanto agar melaporkan langsung kepada dirinya andaikata Bupati Egi maupun kerabatnya kedapatan bermain proyek.

BACA JUGA:Zita Anjani Seberangi Merak-Bakauheni, Bikin Zulhas - Egi Merinding

"Sekda mana Sekda, Sekda saya perintahkan kalau ada apa-apa lapor saya. Tidak boleh dan tidak ada yang nitip-nitip. Mau adik saudara saya umumkan terbuka tidak ada yang boleh titip-titip proyek, tidak ada," timpal Zulhas.

Seandainya Bupati Egi sendiri terindikasi bermain proyek, Zulhas kembali meminta Sekdakab Supriyanto untuk tidak ragu-ragu melapor ke dirinya. Meskipun Egi merupakan menantu Zulhas.

"Kalau ada pak Sekda, justru karena saya angkat  kamu, kamu lapor saya. Kalau tidak ada yang berani menegur Bupati, saya berani menegur Bupati," jelas Zulhas.

Pasalnya, Zulhas ingin Kabupaten Lampung Selatan yang juga kampung kelahirannya bisa menjadi daerah maju dan masyarakatnya sejahtera.

"Kita ingin membangun Lampung Selatan lebih baik dan lebih maju ya," tandas Zulhas.

BACA JUGA:MK Larang Polisi Aktif Isi Jabatan Sipil, DPR Minta Hormati Putusan Hukum

Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dalam kurun tiga bulan terakhir ini menciduk tiga kepala daerah hasil Pilkada 2024.

Diantaranya, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, Gubernur Riau Abdul Wahid, dan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Ketiganya tertangkap tangan kisaran bulan Agustus dan November 2025.

Bupati Kolaka, Abdul Azis diangkut KPK pada 7 Agustus 2025. Ia diduga menerima suap untuk memuluskan proyek pembangunan rumah sakit tipe C dengan total anggaran Rp 126,3 miliar. Menyusul, Gubernur Riau Abdul Wahid dan sudah menyandang status tersangka pemerasan terhadap Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP), pada Rabu (5/11). Abdul Wahid diduga meminta imbalan dari penambahan anggaran tahun 2025 dari Rp 71,6 miliar menjadi Rp 177,4 miliar.