MK Larang Polisi Aktif Isi Jabatan Sipil, DPR Minta Hormati Putusan Hukum

Reporter: Rizky Panchanov |

Editor: Rizky Panchanov |

Jumat , 14 Nov 2025 - 08:21

SIDANG: Mahkamah Konstitusi menyatakan anggota Polri aktif tidak boleh mengisi jabatan di sipil. -Foto Mahkamah Konstitusi -

"Polri harus hadir bukan hanya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat, tapi juga sebagai institusi yang konsisten menegakkan hukum dengan adil,” tutupnya.

Berbeda pandangan, Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menyatakan penugasan anggota Polri ke instansi sipil pada dasarnya tidak bertentangan dengan UU Kepolisian.

Ia menekankan bahwa Polri sejak awal merupakan institusi non-kombatan yang mempunyai karakter sipil.

“Dari sisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri itu lembaga sipil. Jadi ketika anggota kepolisian ditempatkan di institusi sipil, hal itu sebenarnya tidak bertentangan dengan karakter dasar Polri,” kata Nasir dalam sebuah diskusi bertema Reformasi Polri di Gedung Nusantara.

Namun demikian, Nasir mengingatkan bahwa tata aturan mengenai mekanisme penempatan polisi aktif di lembaga sipil harus disusun lebih detail.

Tujuannya, agar tidak menghambat jalur karier aparatur sipil negara yang sudah menduduki atau mengincar posisi strategis di lembaga tersebut.

“Yang penting pengaturan mekanismenya jelas, supaya jabatan seperti sekjen, deputi, atau jabatan tinggi lain tidak mengurangi ruang ASN untuk berkembang,” tegas politisi PKS itu.

Ia juga menyoroti pentingnya harmonisasi peraturan antara UU Kepolisian dan aturan lainnya, agar tidak terjadi tumpang tindih ketentuan mengenai perpindahan atau penugasan anggota Polri ke instansi nonkepolisian.

“UU Kepolisian mengharuskan anggota Polri pensiun atau diberhentikan sementara bila ingin berdinas di institusi lain. Karena itu, regulasi harus disinkronkan supaya tercipta kondisi yang ideal,” pungkas legislator asal Aceh itu.(*)

mk larang polisi aktif isi jabatan sipil, dpr minta hormati putusan hukum                             jakarta – mahkamah konstitusi (mk) resmi menegaskan bahwa anggota polri yang masih aktif tidak lagi diperbolehkan menduduki jabatan di instansi sipil.
pengecualian hanya berlaku apabila yang bersangkutan memilih untuk mengundurkan diri atau memasuki masa pensiun.
ketentuan baru ini merupakan konsekuensi dari putusan mk dalam perkara nomor 114/puu-xxiii/2025, yang menguji undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia.
dalam amar putusannya, mk mengabulkan seluruh permohonan pihak yang menggugat aturan penugasan polisi aktif ke lembaga nonkepolisian.
putusan tersebut dibacakan langsung oleh ketua mk suhartoyo dalam sidang pleno yang berlangsung di jakarta pusat, kamis, 13 november 2025.
mk menegaskan bahwa seorang polisi aktif tidak boleh mengemban posisi sipil, bahkan jika ada perintah atau penugasan dari kapolri sekalipun.
hakim konstitusi ridwan memaparkan, frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari kapolri” dalam penjelasan pasal 28 ayat (3) uu polri terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan pasal 28d ayat (1) uud 1945. karena itu, dalil para pemohon dianggap sepenuhnya beralasan.
secara sederhana, mk menyatakan bahwa aturan tersebut tidak mampu menjamin kepastian hukum sehingga harus dinyatakan inkonstitusional.
anggota komisi iii dpr rudianto lallo menekankan bahwa polri tak punya pilihan selain menaati putusan mk tersebut.
menurut dia, putusan itu bukan hanya bersifat mengikat secara hukum, tetapi juga harus menjadi pijakan penting dalam memperkuat agenda reformasi internal kepolisian.
"kalau mahkamah konstitusi sudah mengetuk palu, semua pihak wajib tunduk. bila ada anggota polri yang ingin berkarier di lembaga sipil, ya harus mengundurkan diri dulu. tidak boleh statusnya masih polisi aktif tapi sudah bekerja di institusi sipil,” ujar rudianto di kompleks parlemen, senayan.
politisi nasdem itu memandang, kepatuhan polri terhadap putusan ini merupakan langkah strategis menuju institusi yang lebih profesional dan akuntabel.
ia berharap momentum ini dipakai untuk memperjelas batas-batas peran polri sebagai penegak hukum yang netral, tidak tumpang tindih dengan ranah administrasi sipil.
lebih jauh, ia menegaskan bahwa reformasi polri harus menyeluruh—mulai dari pola rekrutmen, jalur pendidikan, promosi jabatan, hingga pembenahan kultur organisasi.
"polri harus hadir bukan hanya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat, tapi juga sebagai institusi yang konsisten menegakkan hukum dengan adil,” tutupnya.
berbeda pandangan, anggota komisi iii dpr nasir djamil menyatakan penugasan anggota polri ke instansi sipil pada dasarnya tidak bertentangan dengan uu kepolisian.
ia menekankan bahwa polri sejak awal merupakan institusi non-kombatan yang mempunyai karakter sipil.
“dari sisi undang-undang nomor 2 tahun 2002, polri itu lembaga sipil. jadi ketika anggota kepolisian ditempatkan di institusi sipil, hal itu sebenarnya tidak bertentangan dengan karakter dasar polri,” kata nasir dalam sebuah diskusi bertema reformasi polri di gedung nusantara.
namun demikian, nasir mengingatkan bahwa tata aturan mengenai mekanisme penempatan polisi aktif di lembaga sipil harus disusun lebih detail.
tujuannya, agar tidak menghambat jalur karier aparatur sipil negara yang sudah menduduki atau mengincar posisi strategis di lembaga tersebut.
“yang penting pengaturan mekanismenya jelas, supaya jabatan seperti sekjen, deputi, atau jabatan tinggi lain tidak mengurangi ruang asn untuk berkembang,” tegas politisi pks itu.
ia juga menyoroti pentingnya harmonisasi peraturan antara uu kepolisian dan aturan lainnya, agar tidak terjadi tumpang tindih ketentuan mengenai perpindahan atau penugasan anggota polri ke instansi nonkepolisian.
“uu kepolisian mengharuskan anggota polri pensiun atau diberhentikan sementara bila ingin berdinas di institusi lain. karena itu, regulasi harus disinkronkan supaya tercipta kondisi yang ideal,” pungkas legislator asal aceh itu.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 15 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan