Parkir Liar di Lampura Rugikan PAD

Reporter: Fahrozi Irsan Toni |

Editor: Rizky Panchanov |

Minggu , 09 Nov 2025 - 18:28

Radar Lampung Baca Koran--

parkir liar di lampura rugikan pad                            kotabumi — pengelolaan parkir di wilayah kotabumi, pusat kegiatan ekonomi kabupaten lampung utara (lampura), kini menjadi sorotan publik.
maraknya praktik parkir liar dinilai tak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berpotensi menggerus pendapatan asli daerah (pad).
 
pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di lampura yang terus meningkat tidak diimbangi dengan tata kelola parkir yang tertib dan transparan.
kondisi ini menimbulkan kesan bahwa petugas dinas terkait tutup mata terhadap praktik pungutan liar di lapangan.
 
berdasarkan data badan pusat statistik (bps) lampura 2024, tercatat 19.688 mobil penumpang dan 202.600 sepeda motor beroperasi di wilayah tersebut.
dengan jumlah kendaraan sebesar itu, sektor parkir semestinya menjadi sumber pad yang signifikan.
 
namun faktanya, realisasi pad dari pajak parkir sepanjang tahun 2024 hanya mencapai rp442,17 juta, sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (lhp) bpk 2025 atas realisasi apbd kabupaten lampura.
 
ketua ikatan keluarga pakuon agung (ikapa), syahbudin hasan, menilai rendahnya pendapatan dari sektor parkir dipicu oleh maraknya praktik parkir tanpa karcis resmi.
“masih banyak kantong-kantong parkir yang beroperasi tanpa memberikan karcis kepada pengguna. ini indikasi kuat adanya kebocoran pad,” ujarnya.
 
selain menurunkan potensi pendapatan daerah, praktik parkir liar juga merugikan masyarakat. ketika terjadi kehilangan kendaraan atau barang di area parkir, pengendara kesulitan mengajukan tuntutan karena tidak memiliki bukti retribusi resmi.
 
menurut syahbudin, karcis parkir bukan sekadar tanda bayar, tetapi juga dokumen sah yang menjadi dasar perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir.
“tanpa karcis resmi, status juru parkir bisa dipertanyakan. bisa jadi dia bukan petugas resmi, atau petugas yang tidak menyetorkan hasil pungutan ke kas daerah,” tegasnya.
 
akibatnya, pemilik kendaraan berada pada posisi lemah karena tidak memiliki bukti legal untuk menuntut ganti rugi atau klaim asuransi jika terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan.
 
kondisi ini mendorong perlunya penertiban menyeluruh dan digitalisasi sistem pengelolaan parkir agar lebih transparan, akuntabel, serta mampu menekan praktik pungutan liar.
 
“pemerintah daerah perlu segera memetakan seluruh kantong parkir, menindak parkir ilegal, dan memastikan setiap juru parkir memberikan karcis resmi kepada pengguna,” tegas syahbudin.
 
langkah tersebut, lanjutnya, tidak hanya meningkatkan transparansi dan setoran pad sesuai potensi sebenarnya, tetapi juga memberikan perlindungan bagi konsumen dan memperkuat tata kelola pelayanan publik di sektor perparkiran.(ozy/nca)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lampung 10 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan