UMKM Sulit Bersaing dengan Produk Thrifting

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Rabu , 05 Nov 2025 - 21:21

Pedagang pakaian bekas impor. --FOTO BERITASATU.COM/ROY TRIONO

Ia menilai penertiban impor pakaian bekas memang perlu dilakukan karena kegiatan itu tergolong ilegal dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.

“Kita tidak tahu asal-usul pakaian itu, bisa saja mengandung kuman atau penyakit. Selain itu, yang diuntungkan besar justru para pengusaha impor, bukan pelaku UMKM,” tegasnya.

Ia juga mendorong pemerintah agar menghubungkan para pelaku UMKM dengan produsen pakaian lokal yang legal dan terjangkau. “Sebenarnya produk dalam negeri banyak yang murah, harga Rp10.000 sampai Rp25.000 juga ada. Hanya perlu dukungan agar lebih menarik dan mengikuti tren,” katanya.

Hermawati menekankan pentingnya pembinaan bagi pelaku UMKM yang terdampak larangan impor tersebut. Menurutnya, banyak pedagang yang belum memahami dampak ekonomi, kesehatan, dan hukum dari perdagangan pakaian bekas ilegal.

“Pemerintah jangan hanya melarang, tapi juga membina. Edukasi itu penting, baik soal kesehatan, moral, maupun ekonomi. Jadi pelaku UMKM yang dilarang tetap bisa beralih usaha dengan benar,” tutupnya. (beritasatu.com/c1)

umkm sulit bersaing dengan produk thrifting                            jakarta – menteri keuangan (menkeu) purbaya yudhi sadewa akan menerbitkan aturan baru untuk memperkuat pemberantasan peredaran pakaian bekas impor ilegal di indonesia.
 
ketua umum asosiasi usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) indonesia hermawati setyorinny mendukung penuh langkah tersebut karena usaha itu memang ilegal.
 
’’hanya masalah ini tidak semata-mata hanya persoalan itu, karena menjual produk lokal pun juga harga jualnya tidak bisa bersaing karena ongkos produksinya tinggi,” katanya pada program investor daily talk.
 
’’jadi tidak sesimpel itu. sepertinya menteri keuangan (purbaya yudhi sadewa) juga mungkin tidak bisa bergerak sendiri, apalagi ini bagian bea cukai,” ucapnya.
 
diakui, dari hasil thrifting atau menjual pakaian bekas impor murah yang mendapat keuntungan besar adalah pihak pengusaha importirnya. sementara penjual di lapangan, yakni umkm yang menjual barang tersebut, hanya mendapatkan profit kecil dan berbeda jauh dari pengusaha importir.
 
’’itu yang mungkin tidak bisa berjalan sendiri. dan memang tidak hanya semata-mata untuk melarang barang bekas, tapi juga bagaimana ya basic-nya ini bisa diselesaikan,” urai hermawati.
 
ia pun menjelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi. hal itu disebabkan oleh minat konsumen untuk mendapatkan barang yang terlihat impor tetapi murah.
 
’’sementara hal tersebut tidak tersedia di dalam negeri atau domestik yang harganya memang masih tinggi karena harga bahan bakunya cukup tinggi,” ungkapnya, seraya menyebut bahwa pedagang thrifting ini dalam skala usaha mereka juga termasuk umkm.
 
hermawati mengakui bahwa sebenarnya ongkos produksi pelaku umkm tidak bisa menekan harga. hal ini juga ditambah dengan daya beli masyarakat yang terbatas. jadi masyarakat akan mencari barang-barang yang berkualitas tetapi murah.
 
menurutnya, produk domestik tidak kalah dalam hal kualitas. hanya untuk mengejar harga relatif murah dengan produknya yang terbilang bagus, sulit bersaing dengan harga cuma rp10.000–rp20.000.
 
’’ketika pakaian itu di-laundry lalu langsung dipakai, orang tidak akan melihat apakah itu pakaian bekas atau tidak. nah, itu yang menjadi salah satu pr pemerintah sebenarnya, bagaimana caranya ongkos produksi dari pelaku umkm ini bisa ditekan,” paparnya.
 
hermawati meminta pemerintah memberi masa transisi bagi pedagang kecil yang selama ini bergantung pada penjualan pakaian thrifting.
’’sebaiknya penjual didata dulu. kalau masih ada stok lama, boleh dijual sampai habis, tetapi setelah itu tidak boleh lagi. kalau masih menjual lagi berarti memang melanggar,” jelasnya.
 
selain itu, hermawati menekankan agar kebijakan tersebut tidak berhenti pada pernyataan semata dan benar-benar dijalankan dengan pengawasan yang ketat serta aturan yang jelas.
 
’’implementasinya harus benar-benar diawasi. jangan sampai hanya jadi pernyataan tanpa tindakan. harus ada aturannya dan pelaksanaannya di lapangan,” ujar hermawati.
 
ia menilai penertiban impor pakaian bekas memang perlu dilakukan karena kegiatan itu tergolong ilegal dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.
 
“kita tidak tahu asal-usul pakaian itu, bisa saja mengandung kuman atau penyakit. selain itu, yang diuntungkan besar justru para pengusaha impor, bukan pelaku umkm,” tegasnya.
 
ia juga mendorong pemerintah agar menghubungkan para pelaku umkm dengan produsen pakaian lokal yang legal dan terjangkau. “sebenarnya produk dalam negeri banyak yang murah, harga rp10.000 sampai rp25.000 juga ada. hanya perlu dukungan agar lebih menarik dan mengikuti tren,” katanya.
 
hermawati menekankan pentingnya pembinaan bagi pelaku umkm yang terdampak larangan impor tersebut. menurutnya, banyak pedagang yang belum memahami dampak ekonomi, kesehatan, dan hukum dari perdagangan pakaian bekas ilegal.
 
“pemerintah jangan hanya melarang, tapi juga membina. edukasi itu penting, baik soal kesehatan, moral, maupun ekonomi. jadi pelaku umkm yang dilarang tetap bisa beralih usaha dengan benar,” tutupnya. (beritasatu.com/c1)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 6 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan