Daerah Wajib Nikmati Nilai Tambah Terbesar dari Hilirisasi

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan daerah harus memperoleh nilai tambah terbesar dari kegiatan pertambangan dan hilirisasi. Menurut ESDM Bahlil Lahadalia, arah kebijakan hilirisasi nasional harus mencerminkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

 

“Hilirisasi ke depan itu harus berkeadilan bagi daerah-daerah, UMKM daerah, dan masyarakat daerah. Tidak boleh kue ekonomi itu dibawa semua ke Jakarta atau dibawa investor. Inilah implementasi sila kelima Pancasila,” ujarnya di Jakarta, Minggu (26/10).

 

Bahlil menjelaskan, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, investor, pengusaha, dan masyarakat lokal sangat penting untuk memastikan hasil pembangunan benar-benar dinikmati secara merata.

 

Ia mencontohkan keberhasilan hilirisasi di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah, yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga mencapai 20%, jauh di atas rata-rata pertumbuhan nasional yang hanya sekitar 6%. “Keberhasilan ini bukti nyata hilirisasi mampu menjadi motor penggerak transformasi ekonomi daerah,” katanya.

 

Bahlil menambahkan, hilirisasi bukan hanya soal peningkatan ekspor dan industri, tetapi juga bagian dari strategi transformasi ekonomi nasional dari sektor jasa dan konstruksi menuju industri berbasis sumber daya alam. 

 

“Kalau ini konsisten kita lakukan, insyaallah kita akan mencapai target menjadi salah satu negara dengan GDP terbesar di dunia pada 2045,” ujarnya optimistis.

 

Bahlil mengungkapkan, Kementerian ESDM kini tengah menyusun peta jalan hilirisasi pascatambang, yang mencakup pembangunan industri baru setelah masa tambang berakhir. Tujuannya, agar ekonomi daerah tetap berkelanjutan dan tidak bergantung sepenuhnya pada kegiatan ekstraktif.