Pemerintah Matangkan Roadmap dan Etika Penggunaan AI
Kepala BPSDM Kemenkomdigi Bonifasius Wahyu Pudjianto. -FOTO ISTIMEWA-
JAKARTA – Pemerintah Indonesia tengah memfinalisasi arah kebijakan nasional terkait penyusunan roadmap dan pedoman etika penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Langkah ini dilakukan agar perkembangan teknologi AI tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi digital, tetapi juga berjalan secara etis, aman, dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Bonifasius Wahyu Pudjianto dalam acara “Digistar Connect: Building 113,000 Next Generation AI Talents for Indonesia’s Future” di gedung Djarnawi Hadikusuma, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kamis (23/10).
Bonifasius menjelaskan, Komdigi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tengah menyusun dua dokumen strategis penting, yakni etika kecerdasan buatan nasional dan petajalan pengembangan AI Indonesia. Kedua dokumen ini akan menjadi panduan bagi pemerintah, sektor swasta, dan lembaga akademik dalam menerapkan teknologi AI secara bertanggung jawab.
“Etika AI akan menjadi rambu agar teknologi ini tidak digunakan secara destruktif. Prinsip utamanya adalah memastikan AI tetap memuliakan manusia, melindungi privasi, serta tidak menciptakan diskriminasi berbasis algoritma,” jelas Bonifasius.
Selain pedoman etika, roadmap AI nasional juga mencakup penguatan regulasi, riset, pengembangan talenta digital, dan kolaborasi internasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem global AI.
Menurut Bonifasius, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci utama penerapan AI yang etis dan produktif. Karena itu, perguruan tinggidiharapkan berperan aktif dalam riset serta memberikan rekomendasi akademik untuk mendukung kebijakan pemerintah.
“Perguruan tinggi memiliki posisi penting sebagai penghasil talenta dan peneliti. Kita harapkan kampus mampu membangun ekosistem riset yang kolaboratif dan memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan AI nasional,” ujarnya.