Lampung Kirim Delegasi ke Kemendagri, Marindo Tegaskan Serap Arahan Lintas Kementerian demi Kemajuan Lampung

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Minggu , 26 Oct 2025 - 20:04

Sekprov Lampung Dr. Marindo Kurniawan bersama Sekprov Jateng, Sekprov Sumsel, Sekprov Aceh, Sekprov Riau, Sekprov Papua Pegunungan saat pembukaan retret Sekprov se-Indonesia. -FOTO IST -

Sementara itu, Peneliti Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN, Hadi Supratikta, menilai Rakor ini merupakan langkah penting Kemendagri dalam merespons tekanan fiskal tahun 2026.

Menurutnya, konsistensi perencanaan pembangunan harus terus dijaga agar kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat tidak terkorbankan.

“Rakor ini momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK), termasuk dampaknya terhadap otonomi daerah,” ujar Hadi, Kamis (23/10/2025).

Ia berharap forum tersebut menghasilkan solusi konkret dan memperkuat strategi Pemda dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendorong iklim investasi.

“Sinergi vertikal ini kunci agar tekanan fiskal 2026 dapat dimitigasi bersama,” tegasnya. (*)

lampung kirim delegasi ke kemendagri, marindo tegaskan serap arahan lintas kementerian demi kemajuan lampung                            bandarlampung – sekretaris provinsi (sekprov) lampung dr. marindo kurniawan menghadiri retret kementerian dalam negeri (kemendagri) yang digelar di institut pemerintahan dalam negeri (ipdn) jatinangor pada 26–29 oktober 2025.
meski sedang berada di luar daerah, marindo memastikan roda pemerintahan di lingkungan pemerintah provinsi lampung tetap berjalan dengan baik.
“sudah ada para asisten yang melaksanakan tugas sesuai tupoksi. insya allah aman,” ujarnya saat dikonfirmasi, minggu (26/10/2025).
ia menjelaskan, pelaksanaan retret tersebut mengacu pada surat edaran kemendagri nomor 600.3/7565/sj mengenai rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tahun 2025. agenda ini juga menindaklanjuti peraturan presiden nomor 12 tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (rpjmn) 2025–2029.
rapat koordinasi ini diikuti 1.104 peserta yang terdiri dari 38 sekda provinsi, 38 kepala bappeda provinsi, 514 sekda kabupaten/kota, serta 514 kepala bappeda kabupaten/kota di seluruh indonesia.
marindo menyatakan akan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara serius demi mendukung pembangunan daerah.
“tentu ini penting bagi kemajuan lampung. kami akan menyerap arahan dari narasumber lintas kementerian,” katanya. 
diketahui, narasumber dalam kegiatan ini berasal dari 22 kementerian dan lembaga, antara lain bappenas, kementerian keuangan, kementerian pan-rb, kementerian kelautan dan perikanan, kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, kementerian esdm, kementerian pendidikan tinggi, serta kementerian dan lembaga lain yang terkait dengan perencanaan dan pembangunan nasional. 
kepala pusat penerangan kemendagri, benni irwan, mengatakan rakor disusun untuk memastikan arah pembangunan daerah selaras dengan program prioritas nasional.
“supaya program dan kegiatan di daerah dan pusat bisa selaras. oleh karena itu, sekda dan kepala bappeda dipertemukan langsung dengan kementerian/lembaga di rakor ini,” ujar benni di jakarta, jumat (24/10/2025).
benni menjelaskan, sinkronisasi yang dilakukan tidak hanya terkait pendanaan, tetapi juga menyangkut waktu pelaksanaan, target capaian, hingga kualitas hasil program. 
ia menegaskan dukungan perencanaan daerah sangat dibutuhkan untuk mendorong keberhasilan berbagai program strategis nasional, khususnya dalam peningkatan pelayanan dasar, penguatan infrastruktur, dan pembangunan berkelanjutan.
forum ini juga menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan dan tantangan faktual di lapangan, termasuk hambatan yang muncul akibat efisiensi fiskal serta penyesuaian transfer ke daerah (tkd).
“kami ingin tahu program apa yang akan dilaksanakan di daerah dan bagaimana dapat diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat,” lanjutnya.
sementara itu, peneliti pusat riset pemerintahan dalam negeri brin, hadi supratikta, menilai rakor ini merupakan langkah penting kemendagri dalam merespons tekanan fiskal tahun 2026. 
menurutnya, konsistensi perencanaan pembangunan harus terus dijaga agar kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat tidak terkorbankan.
“rakor ini momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan dana transfer umum (dtu) dan dana transfer khusus (dtk), termasuk dampaknya terhadap otonomi daerah,” ujar hadi, kamis (23/10/2025).
ia berharap forum tersebut menghasilkan solusi konkret dan memperkuat strategi pemda dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (pad) serta mendorong iklim investasi.
“sinergi vertikal ini kunci agar tekanan fiskal 2026 dapat dimitigasi bersama,” tegasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 27 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan